Palsukan Faktur Pajak, DJP Serahkan Pengusaha ke Kejaksaan

Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan pengusaha Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Tersangka AA berikut barang bukti atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya diserahkan oleh tim penyidik kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disaksikan oleh tim dari Korwas PPNS Bareskrim Polri dan tim dari Kejari Kabupaten Bekasi (Kamis, 9/3).

Tersangka AA menjabat sebagai Direktur Utama PT DPM yang bergerak di bidang perdagangan BBM dan diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Melalui PT DPM yang dipimpinnya, ia menerima pesanan dan membuat kesepakatan jual-beli faktur pajak palsu, serta menampung uang hasil penjualan faktur tersebut dalam rekeningnya. Untuk menutupi jejak kejahatannya, tersangka berupaya membuat transaksi terlihat riil dengan menggunakan mekanisme “uang kembali”, yaitu penarikan tunai dan penyetoran ke rekening pembeli faktur pajak palsu.

Tindak pidana ini dilakukan AA sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Juni 2019. Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp1,3 miliar.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, tersangka dijerat Pasal 39A huruf (a) jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ancaman hukuman untuk perbuatan ini adalah pidana penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Usai diserahkan ke pihak Kejaksaan, tersangka AA kemudian digiring menuju Lapas Kelas II A Cikarang untuk ditahan selama menunggu proses persidangan.

Kelancaran proses penyerahan tersangka dan barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan perwujudan kerja sama yang baik antara DJP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. DJP akan senantiasa berkolaborasi dengan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus tindak pidana di bidang perpajakan agar menjadi pelajaran bagi tersangka dan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.