Pajak Bireuen Ajak Masyarakat Bantu DJP Jauhi Gratifikasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen memberikan sosialiasi peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di aula KPP Pratama Bireuen (Selasa, 8/8). Sosialisasi ini disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Bireuen Firman.

Firman menyampaikan bahwa gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Ia juga menyampaikan bahwa KPP Pratama Bireuen akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan," ujarnya kala menjelaskan macam-macam gratifikasi.

Lebih lanjut, Firman menyebutkan bahwa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah hal yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ada dalam adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat, dipandang sebagai wujud ekspresi, serta tidak terdapat konflik kepentingan. Firman kemudian juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap gratifikasi yang dilakukan di lingkungan KPP Pratama Bireuen melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Pada akhir sosialisasi, Firman juga menyampaikan kepada para peserta sosialisasi bahwa segala bentuk pelayanan perpajakan dari DJP kapanpun dan dimanapun tidak dipungut biaya. Ia berharap, kegiatan ini dapat mengajak masyarakat agar berperan dalam menjaga lingkungan berintegritas Kementerian Keuangan, khususnya KPP Pratama Bireuen dari segala bentuk gratifikasi.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.