Optimalkan Penegakan Hukum, KPP Parepare Teken Kesepakatan dengan Bank

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Polewali dan Cabang Parepare di Kota Parepare (Kamis, 6/10). Seremonial penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilangsungkan di ruang rapat KPP Pratama Parepare.

Pihak KPP Pratama Parepare menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan upaya rekonsiliasi antara pihak bank dan KPP Pratama Parepare dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan lelang aset penunggak pajak. Penandatangan perjanjian ini merupakan buah hasil dari rapat-rapat dan pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Rekonsiliasi ini dilakukan terkait dengan hak mendahulu yang dimiliki oleh KPP Pratama Parepare sebagai representasi negara terhadap barang milik penunggak pajak. Sebelumnya, pihak KPP Pratama Parepare telah menyita aset milik dua penunggak pajak berupa tanah seluas 73 meter persegi yang terletak di Kabupaten Pinrang dari penunggak pajak pertama pada 30 Maret 2022 dan tanah serta bangunan yang terletak di Kabupaten Pinrang dengan luas masing-masing 48 meter persegi dan 158 meter persegi dari penunggak pajak kedua pada 18 Mei 2022. Penyitaan ini dilakukan karena kedua penunggak pajak tidak melunasi utang pajak masing-masing sebesar Rp1.118.502.881,00 dan Rp2.853.971.802,00.

Di sisi lain, pihak bank juga memiliki kepentingan atas aset penunggak pajak karena aset-aset tersebut merupakan barang jaminan atas pembiayaan yang penunggak pajak ambil di bank. Dengan adanya hak mendahulu, pihak KPP Pratama Parepare sebagai representasi negara memiliki hak khusus terhadap barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Jika penanggung pajak memiliki tunggakan pajak, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain.

Pihak KPP Pratama Parepare dan pihak bank pun sepakat bahwa penunggak pajak/nasabah memiliki kewajiban kepada KPP Pratama Parepare dan pihak bank yang sama-sama harus diselesaikan. Agar kedua pihak, KPP Pratama Parepare dan pihak bank, bisa sama-sama melaksanakan kewajibannya, kedua pihak pun sepakat untuk melakukan kerja sama.

“Hak mendahulu atas utang pajak sudah diatur dalam UU KUP. Namun, dalam hal ini KPP Pratama Parepare wajib bekerja sama dengan pihak perbankan dalam pelaksanaan lelangnya. Hal ini dikarenakan aset wajib pajak juga merupakan agunan dari pihak bank,” tutur Kepala KPP Pratama Parepare Yusan Jubiantara.

Pihak KPP Pratama Parepare berharap kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat yang sama atas pelaksanaan kerja sama ini. Selain itu, dengan adanya kerja sama ini, pihak KPP Pratama Parepare berharap penunggak pajak dapat berlaku kooperatif dan aset dapat terjual dengan harga yang sesuai.