Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menggelar Konferensi Pers Rilis Kinerja APBN Jawa Barat Januari 2022 di Gedung Dwi Warna Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro Nomor 59, Bandung (Rabu, 23/2).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat Tavianto Noegroho, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Erna Sulistyowati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Jawa Barat Dedi Sopandi, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat Yusmariza.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang saat ini dijabat oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho mengatakan APBN di awal tahun 2022 masih terus memberikan kinerja yang optimal dalam upaya pemerintah melanjutkan pemulihan ekonomi nasional di tengah gelombang kasus baru Covid-19 varian Omicron. “Varian Omicron ini merupakan tantangan dalam terus menavigasi dan mengelola pemulihan ekonomi serta pelaksanaan APBN di Jawa Barat,” ungkap Tavianto.

Lebih lanjut, Tavianto mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan belanja negara Tahun Anggaran 2022 di Jawa Barat sebesar Rp108,83 triliun, dan sebesar Rp42,24 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp66,59 triliun untuk Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan target pendapatan negara di Jawa Barat ditetapkan awal sebesar Rp117,83 triliun.

Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara mengalami pertumbuhan dan membaik dari tahun sebelumnya “Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp11,27 triliun atau 9,56 persen dari target APBN, mengalami pertumbuhan sebesar 49,12 persen dan membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh negatif 12,37 persen.” Jelasnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati menyampaikan bahwa pada sektor perpajakan, penerimaan pajak mencapai Rp11,04 triliun atau 9,72 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 48,79 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 82,44 persen penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat.

“Kelima sektor tersebut di antaranya Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Real Estate, Sektor Konstruksi, dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor-sektor tersebut secara umum mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya, ” ujar Erna di hadapan awak media dan pegawai Kemenkeu yang mengikuti acara secara virtual.

Rilis Kinerja APBN Jawa Barat Januari 2022 ini dimaksudkan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait penguatan fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. APBN di awal tahun 2022 masih terus memberikan kinerja yang optimal dalam upaya pemerintah melanjutkan pemulihan sosial ekonomi, mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial serta penguatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemda, dan satker lainnya.

Penguatan fungsi APBN dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara. “Masing-masing instrumen kebijakan fiskal tersebut mendukung aktivitas ekonomi dengan mendorongnya (ekspansif) pada saat ekonomi mengalami kelesuan, ataupun mengeremnya (kontraktif) pada saat ekonomi mengalami overheating, ” pungkas Tavianto.