KPP Pratama Pare dan KP2KP Nganjuk bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk mengadakan Business Development Services (BDS) dengan tema "Edukasi Perpajakan UMKM dan Peningkatan Pangsa Pasar Produk UMKM Melalui Pasar Modern dan Uji Produk Sertifikat Halal" di aula Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk (Kamis, 25/11).

Melalui Business Development Services , DJP melakukan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha dan tata kelola bisnisnya. Program yang aktif berjalan sejak tahun 2018 ini, dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh unit DJP.

Hadir dalam acara ini Kepala KPP Pratama Pare, Trisno Hadi. Dalam sambutannya, Trisno Hadi menyampaikan bahwa tidak semua orang wajib membayar pajak, namun hanya wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan. Trisno berharap, semua peserta dapat menjadi pembayar pajak, karena bisnisnya maju dan memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak.

“BDS ini merupakan bentuk kepedulian DJP kepada dunia usaha, khususnya UMKM agar produknya dapat dipasarkan di pasar modern dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan para pelaku usaha,” lanjut Trisno.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk, Sri Laksmita Handiri turut hadir dan mengapresiasi langkah KPP Pratama Pare untuk mendukung UMKM. Dengan keterbatasan APBD karena refocusing anggaran Covid-19 membuat anggaran pelatihan untuk UMKM menurun. Kerja sama yang  baik dari KPP Pratama Pare, diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan pelaku usaha di Nganjuk.

BDS yang dihadiri puluhan pelaku usaha mikro binaan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk ini, menghadirkan narasumber dari PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Rembang dan Sucofindo Surabaya. Narasumber memberikan pengayaaan materi tentang managemen persediaan, serta tips agar produk UMKM dapat dipasarkan di gerai Alfamart. Sedangkan Sucofindo Surabaya, hadir untuk menyampaikan prosedur uji halal dan nutrisi produk UMKM.

Dari kegiatan ini diharapkan UMKM makin tumbuh dan berkembang, serta muncul keterikatan (engagement) antara pelaku UMKM dengan DJP. Sehinggga nantinya, dapat mendorong geliat perekonominan yang berimbas pada naiknya penerimaan negara dari sektor UMKM.