Penganugerahan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) kembali digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Acara ini dilangsungkan dengan perpaduan metode tatap muka (offline) di Jakarta dan daring (online) di tempat kedudukan para pimpinan unit kerja masing-masing (Senin, 20/12).

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 Kementerian/Lembaga (K/L), 20 Pemerintah Provinsi dan 167 Pemerintah Kabupaten/Kota telah diusulkan untuk dievaluasi dalam program ZI-WBK/WBBM. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2020. Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan unit kerja yang diusulkan Tahun 2021 yakni 4.402, sebanyak 486 di antaranya ditetapkan sebagai unit kerja peraih predikat ZI-WBK dan 72 unit kerja sebagai peraih predikat ZI-WBBM.

Terpilihnya KPP Pratama Denpasar Barat dalam ajang bergengsi ini melalui banyak proses. Mulai dari penilaian internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) secara berjenjang di DJP dan Kemenkeu untuk pengajuan usulan, validasi persyaratan pengajuan usulan, survei eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan persepsi anti-korupsi, pelaksanaan desk evaluation dan verifikasi lapangan, pelaksanaan panel tim evaluator, permintaan data clearance dari instansi terkait seperti KPK, Ombudsman dan sebagainya hingga Panel Tim Nasional.