Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Selor menghadiri Konferensi Kinerja Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung secara tatap muka di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara (Selasa, 8/2). Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan seluruh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utaradan dihadiri oleh rekan-rekan media di lingkup Kalimantan Utara.
Dalam acara tersebut disampaikan bahwa APBN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan belanja. Sisi pendapatan terdiri dari Komponen Pajak, Bea dan Cukai, termasuk pajak dalam rangka impor dan ekspor, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari Sisi Pajak Capaian penerimaan pajak netto di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 94,82% dari target Rp1,71 triliun lalu dari sektor Bea dan Cukai telah memenuhi pendapatan sebesar Rp55,88 miliar atau 368,14% dari target sebesar Rp15,18 miliar serta dari PNBP sebesar Rp12,65 miliar atau setara 141,54% dari target sebesar Rp8,94 miliar.
Dari sisi pengeluaran APBN, sampai dengan 31 Desember 2021, dari Rp11,12 Triliun dana APBN yang dialokasikan di Provinsi Kalimantan Utara, telah terserap sebesar 97,03% atau Rp10,79 triliun. Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Utara dengan total pagu alokasi Rp7,06 triliun meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun realisasi TKDD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6,99 triliun atau 99,03%.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Wahyu Prihantoro selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara mengutarakan bahwa perlunya acara ini sebagai upaya memberikan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat luas khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami berharap di tahun 2022 ini pelaksanaan anggaran belanja K/L di wilayah Kalimantan Utara dapat dilaksanakan lebih baik dan menghasilkan manfaat yang semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat di Kalimantan Utara serta memberikan gambaran kepada masyarakat luas terkait penggunaan dana APBN di Provinsi Kaltara ini," pungkasnya.
- 14 kali dilihat