Kemenkeu Satu Jabar Gelar Talkshow Kolaborasi Capaian APBN 2022

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat menggelar Talkshow Kolaborasi Kemenkeu Satu di Aula Soekarno Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung (Senin, 30/1).

Acara bertajuk “Kinerja APBN Tahun 2022 dan Tantangan APBN Tahun 2023” ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Keuangan serta insan media di Jawa Barat.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat yang saat ini dijabat oleh Kepala Kanwil DJPB Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho mengatakan kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan fiskal di Jawa Barat dapat diketahui secara luas baik di internal Kemenkeu maupun oleh seluruh masyarakat.

“Jadi, ini bukan hanya sekedar seremonial semata tapi merupakan bagian dari akuntabilitas publik atas pengelolaan fiskal yang diamanahkan kepada seluruh pegawai Kemenkeu Satu di Jawa Barat,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa kinerja Pendapatan Negara menunjukkan trend yang positif seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. “Penerimaan Pajak seluruh komponen naik dan mencapai target, Bea dan Cukai juga tumbuh positif, PNBP lainnya tumbuh optimal walaupun dari sisi pendapatan BLU mengalami sedikit penurunan,” ungkapnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jawa Barat tahun 2022 berkinerja positif dengan mencatat surplus sebesar Rp37,33 triliun. Pendapatan Negara tumbuh sebesar 28,15% atau dengan nominal sebesar Rp149,26 triliun yang didorong oleh peningkatan realisasi penerimaan dalam negeri terutama PPh, PPN dan PPnBM, Cukai, Bea Masuk serta PNBP.

Sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp111,93 triliun atau 98,78% dari target APBN, capaian ini lebih baik dari tahun 2021 yang mencapai 98,06%. Realisasi Belanja Negara digunakan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim dan dukungan program jaminan kesehatan nasional serta layanan publik di daerah.

“Kombinasi dari pencapaian pendapatan yang tumbuh kuat dan kinerja belanja yang tumbuh positif di Jawa Barat berdampak positif pada pengendalian risiko fiskal yang semakin solid. Sehingga berkontribusi terhadap pengendalian fiskal nasional yakni capaian defisit sebesar 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” pungkas Heru.