Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar melaksanakan rekonsilisasi pajak pusat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura (Senin, 23/8). Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut bertempat di Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli, Bali. KPP Pratama Gianyar diwakili oleh Agus Waluyo selaku Kepala Seksi Pengawasan II didampingi Riang Cewes Tyantoro selaku Account Representative Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangli.
"Kita berangkat ke Bangli ini memiliki dua tujuan, yang pertama tentunya melakukan rekonsiliasi pajak pusat untuk mengamankan penerimaan negara. Yang kedua, sebagai mitra kerja di pemerintahan, kita harus tetap menjaga tali silaturahmi. Kita di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) wajib menjaga hubungan baik dan bersinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja kita," ungkap Guswal, sapaan akrab Agus Waluyo di sela-sela keberangkatan menuju Bangli.
Sesampainya di Kantor Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli, kedua perwakilan KPP Pratama Gianyar tersebut diterima dan dipersilakan menuju ruang rapat oleh I Ketut Riang selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat tersebut turut dihadiri oleh Eka Suparta selaku Kepala Seksi Bank KPPN Amlapura.
Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli mengucapkan terima kasih atas segala kerja sama yang telah terjalin baik hingga saat ini. "Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bimbingan serta dukungan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Gianyar dan KPPN Amlapura," ungkap I Ketut Riang membuka acara tersebut.
Dalam proses rekonsiliasi tidak ditemukan adanya data yang tidak sesuai, hanya terdapat kesalahan kode billing yang ditindaklanjuti langsung dengan pengajuan permohonan pemindahbukuan dari pihak penyetor dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangli. "Inilah pentingnya kita melakukan check and balance, sehingga bisa saling mengontrol, menjaga keseimbangan dan meningkatkan kinerja antara lembaga - lembaga negara," ujar Guswal sebelum acara ditutup.
Sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki wilayah kerja empat kabupaten sekaligus, KPP Pratama Gianyar merasa perlu untuk memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah sebagai mitra dalam membangun bangsa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah merupakan wajib pajak yang berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar. Terlebih di masa pandemi seperti ini, potensi pajak dari sektor swasta utamanya yang bergerak di bidang pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan.
- 30 kali dilihat