Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Republik Indonesia Suryo Utomo meresmikan gedung baru Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu yang berada di Jalan Prof. Moh Yamin 35 Kota Palu, Sulawesi Tengah (Rabu, 20/4).
Dalam kunjungannya, Suryo Utomo didampingi oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Peresmian gedung baru ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak. Setelah penandatanganan prasasti, Suryo Utomo didampingi oleh Tim Protokoler KPP Pratama Palu untuk melakukan office tour.
Proses pembangunan yang sudah dilakukan sejak bulan Juli 2021 ini bertujuan untuk menggantikan gedung lama di Jalan Prof. Moh Yamin 94 Kota Palu yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami di tahun 2018. Selain untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dan nyaman kepada wajib pajak, Suryo Utomo juga berharap agar gedung baru ini dapat meningkatkan semangat dan kinerja seluruh pegawai KPP Pratama Palu dalam menghimpun penerimaan negara.
Sebagai wujud optimalisasi pelayanan terhadap wajib pajak, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Palu juga menyediakan fasilitas layanan mandiri, ruang tunggu dan konter prioritas, pojok manginu ante pojok nombaca (pojok minum dan baca), ruang laktasi, playground untuk anak, dan ruang konseling. “Di gedung baru KPP Pratama Palu tentunya kami harus lebih optimal dalam melakukan pelayanan sehingga wajib pajak yang datang akan merasa nyaman di TPT KPP Pratama Palu, selain itu untuk antrean juga harus registrasi terlebih dahulu di kunjungpajak.go.id agar tidak terjadi overloud antrean,” jelas Ani Widayanti selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Palu.
Selain peresmian gedung baru KPP Pratama Palu, Suryo Utomo juga memberikan dukungan terhadap KPP Pratama Palu untuk mendapatkan predikat sebagai kantor yang mempunyai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu upaya untuk mencapai tiga sasaran hasil utama refomasi birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik. Lebih lanjut lagi dalam kesempatan tersebut Suryo Utomo berharap seluruh elemen KPP Pratama Palu mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 26 kali dilihat