Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Garut Ikuti Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Garut menggelar sosialisasi daring tentang Pemadanan NIK-NPWP kepada pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Guntur KPP Pratama Garut (Selasa, 31/1).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi pemadanan NIK-NPWP yang intensif dilaksanakan pada 20 Desember 2022 s.d. 9 Februari 2023. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan pentingnya pemadanan NIK-NPWP yang dapat dilakukan wajib pajak dengan mudah secara daring melalui DJP Online.

“Pemadanan NIK-NPWP ini merupakan salah satu langkah awal  DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai inisiator penerapan Single Identity Number, dimana ke depannya administrasi perpajakan akan menggunakan NIK. Wajib pajak secara mandiri diharapkan dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui DJP Online, ” jelas Candra Ardi Nugraha, Kepala Seksi Pengawasan VI dalam sambutannya.

Sosialisasi dimulai dengan penyampaian materi  mengenai PMK-112/PMK.03/2022 oleh Penyuluh Pajak Dede Setia. Ia  menyampaikan Latar belakang, perubahan format NPWP, proses pemutakhiran data profil wajib pajak, dan kendala-kendala yang sering dialami wajib pajak saat proses pemadanan NIK-NPWP di DJP Online.

Setelah materi selesai disampaikan, Sosialisasi dilanjutkan dengan asistensi Pemutakhiran/Pemadanan Data WP melalui DJP Online yang dipandu oleh Andre Hendika.

 “NPWP saya gabung dengan suami dan selama ini pelaporan gabung dengan suami. Namun tadi saat saya mengisi kolom data utama, saat saya input status saya sebagai istri harus Memilih Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH), jadi saya harus gimana pak?” tanya Rina dari Puskesmas Bojongloa.

“Untuk NPWP istri gabung dengan suami, yang wajib melakukan pemutakhiran atau pemadanan NIK-NPWP hanya suami ya  bu, istri bisa ditambahkan datanya di bagian Anggota Keluarga,” tutur Andre.

Di akhir acara, Tim Penyuluh KPP Pratama Garut menyampaikan permintaan dukungan atas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) untuk Tahun 2023. Dede menyampaikan dukungan masyarakat terhadap KPP Garut dapat berupa tidak memberikan imbalan apapun setelah menerima layanan di KPP Garut.