Dijerat Pidana Pajak dan TPPU, Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa

Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka berinisial ES beserta barang bukti (Tahap II) tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Rabu, 14/6).

Kegiatan Tahap II diawali dengan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka ES di Poliklinik DJP. Setelah itu, tim penyidik DJP dengan didampingi personel dari Korwas PPNS Bareskrim Polri membawa tersangka menuju Kantor Kejari Jakarta Selatan.

Jaksa Penuntut Umum kemudian memeriksa kelengkapan berkas Tahap II beserta barang bukti dengan disaksikan oleh penyidik DJP, pihak Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta pihak Kejari Jakarta Selatan. Usai penandatanganan Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti, tersangka ES langsung diboyong ke Rutan Salemba Jakarta Pusat untuk ditahan hingga proses persidangan.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, ES diduga kuat bersama terpidana RUDI KUSMANTO (telah divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan/atau menyampaikan SPT keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui PT LMJ.

Selain itu, ES juga disangkakan telah menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana pajak dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membeli aset atas nama dirinya.

Atas perbuatannya, ES dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan/atau i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Terkait TPPU, ES dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

DJP akan semakin gencar melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilapis dengan penyidikan TPPU demi mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.