Bersinergi, KP2KP Sinjai dan BKAD Awasi Potensi Pajak DAK-Fisik

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba melaksanakan kegiatan koordinasi bersama dengan Kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai di ruang rapat Kantor Dinas BKAD Sinjai, Kabupaten Sinjai (Kamis, 8/9). Pertemuan kedua belah pihak ini membahas terkait pengamanan penerimaan pajak dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik).

Pihak KP2KP Sinjai menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penyetoran pajak atas DAK-Fisik yang digunakan melalui skema swakelola antara dinas penanggung jawab dana dan kelompok swadaya masyarakat,  termasuk di dalamnya dana yang diperoleh desa dalam rangka pembangunan fisik desa terkait.

Dalam kesempatan ini, KPP Pratama Bulukumba yang diwakili oleh Sugiharto selaku Kepala Seksi Pengawasan II menjelaskan bahwa BKAD memiliki peranan penting dalam melaksanakan pencairan dana APBD  sehingga diharapkan atas proses pencairan dana yang belum sesuai aspek perpajakannya bisa diselesaikan sebelum dicairkan.

“Koordinasi menjadi sangat penting dalam rangka pengamanan penerimaan perpajakan yang pada akhirnya hasil penerimaan pajak akan dibagikan ke daerah,” tutur Sugiharto.

Pihak BKAD Kabupaten Sinjai yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bambang selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pun sangat mendukung kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh KPP Pratama bulukumba beserta KP2KP Sinjai karena menurutnya Kabupaten Sinjai cukup terbantu dengan adanya dana bagi hasil perpajakan.

“Diharapkan dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan dana bagi hasil perpajakan yang diterima oleh kabupaten Sinjai juga akan semakin besar,“ imbuh Bambang. 

Pada diskusi yang cukup menarik ini Hendrawan selaku kepala KP2KP Sinjai juga turut menjelaskan bahwa edukasi terhadap dinas penanggung jawab dana dan kelompok swadaya masyarakat sangat diperlukan agar ke depannya  aspek-aspek perpajakan dalam pengelolaan dana swakelola dapat terpenuhi dengan baik.

”Dengan perencanaan pajak yang baik diharapkan pemenuhan perpajakan dapat meningkat,” pungkas hendrawan.  

Di penghujung pertemuan, semua pihak baik KPP, KP2KP dan BKAD berkomitmen untuk dapat mengawal penerimaan pajak yang bersumber dari APBN dan juga APBD.