‘War Tiket’ Indonesia vs Argentina dan Implikasi Perpajakan

Oleh: Ivan Suprapto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia dan Argentina pada 19 Juni 2023 menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola tanah air. Tim Garuda akan berhadapan dengan juara Piala Dunia Tahun 2022.

Bagi para pecinta sepak bola tanah air, sudah dapat dipastikan mereka akan bersaing ketat untuk ‘War Tiket’ pertandingan tersebut. PSSI membagi penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina menjadi dua tahap. Pertama, penjualan tiket dilakukan pada Senin, 5 Juni 2023. Selanjutnya, pada 6 dan 7 Juni.

Nah, selain antusiasme dan semangat, ada juga aspek perpajakan yang perlu diperhatikan dalam pertandingan ini. Pajak penghasilan akan dikenakan pada gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pemain, pelatih, dan ofisial tim. Pajak juga akan dikenakan pada penghasilan dari penjualan tiket, sponsor, iklan, dan hak siar. Penting bagi pihak-pihak terkait untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku dan melaporkan dengan transparan semua penghasilan yang diperoleh.

Adapun beberapa aspek perpajakan yang terkait dengan pertandingan sepak bola itu sebagai berikut.

Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan objek pajak, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Secara umum penghasilan yang bersumber antara lain dari: penjualan tiket, penjualan barang niaga (merchandise), penghasilan dari sponsor, bagi hasil hak siar, dan lain-lain.

Apabila ada sponsor atau pihak ketiga yang memberikan dukungan finansial kepada salah satu tim, terutama dalam bentuk sponsor utama, perlu diperhatikan pula aspek perpajakannya. Soal kesponsoran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Di sana pemberian dana sponsorsor termasuk dalam jasa lainnya kategori jasa periklanan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan begitu berarti ketika perusahaan penerima sponsor menerima dana, atas dana tersebut telah dipotong pajak oleh pemberi sponsor.

Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan PPN. Meskipun pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya pertimbangan lain, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Pengecualian objek PPN ini diatur dalam Pasal 4A UU PPN.

Seperti halnya dengan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya, maka transfer pemain atau pelatih dan penjualan barang dagangan dalam dunia sepakbola juga terutang PPN. Hal ini karena sesuai dengan Pasal 4A UU PPN, pemain dan/atau pelatih bukan merupakan salah satu “barang” yang dikecualikan dari objek PPN.

Adapun untuk penjualan tiket, Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 158/PMK.010/2015 menyebutkan bahwa termasuk jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN adalah hiburan yang meliputi salah satunya tontonan pertandingan olahraga, sehingga atas penjualan tiket pertandingan sepakbola kepada para penonton bukan merupakan objek PPN.

Untuk jasa bisnis perhotelan umumnya tidak menjadi objek PPN. Namun, ada beberapa jasa perhotelan yang menjadi objek PPN berdasarkan Pasal 6 Ayat (6) PMK-70/PMK.03/2022 sebagai berikut:

1. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, atau perkemahan mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyewaan ruangan untuk anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik;
2. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya; dan
3. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

Pajak Hadiah dan Bonus

Dalam Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 tahun 2015 disebutkan bahwa "Pengenaan pajak atas dana  penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus dianggap sebagai penghasilan yang diterima peserta kegiatan.

Dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, akan tercipta transparansi dan keadilan dalam mengelola penghasilan dan pengeluaran yang terkait dengan pertandingan ini. Hal ini juga dapat memberikan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penghasilan dari pariwisata dan industri perhotelan, utamanya bagi para penggiat UMKM. Kedatangan pendukung dari Argentina dan para turis sepak bola akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan pengelolaan penghasilan dan pengeluaran yang efisien dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada akhirnya, tentunya pertandingan ini juga akan menjadi momen bersejarah dalam sejarah sepak bola Indonesia dan pencinta sepak bola tanah air. Pertandingan ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga melibatkan aspek perpajakan yang perlu diperhatikan. Semoga pertandingan ini menjadi momen yang berkesan bagi kedua tim dan semua pendukung yang hadir. “Bravo Tim Garuda. Pajak Kuat Indonesia Maju”.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.