Tidak Mau Lapor SPT? Boleh, Asal...

Oleh: Deazy Safira, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Hari ini kami kedatangan tamu istimewa di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak tersebut dengan semangat membara memprotes petugas pajak. “Ini apa? Mengapa saya mendapat surat seperti ini? Sudah dua tahun ini saya sudah tidak bekerja lagi. Hidup saya ditanggung sepenuhnya oleh anak saya yang bekerja di Surabaya,” kata seorang wajib pajak sambil mengeluarkan "surat cinta" dari kantor pajak.

Setelah diamati, ternyata surat tersebut adalah Surat Teguran karena wajib pajak tersebut belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2020. Dengan penuh kesabaran dan tutur bahasa yang sopan, petugas pajak mengajak wajib pajak tersebut masuk ke dalam ruangan help desk. Petugas mempersilakan wajib pajak tersebut duduk, menenangkan diri, dan menceritakan apa yang mengganjal di hatinya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak menjadi perhatian bagi wajib pajak yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, bagaimana bila wajib pajak tersebut sudah tidak mendapatkan penghasilan atau kegiatan usaha wajib pajak berhenti dan tidak beroperasi lagi?

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jika wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan Non-Efektif. Apa itu Wajib Pajak Non-Efektif? Wajib Pajak Non-Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif tidak perlu melaksanakan kewajiban penyampaian SPT, tidak diterbitkan Surat Teguran atas penyampaian SPT, dan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak karena tidak menyampaikan SPT. Hal tersebut terhitung sejak wajib pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat wajib pajak berstatus Non-Efektif. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, diatur bahwa penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi kriteria:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
5. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
6. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama dua tahun berturut-turut;
7. Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);
8. Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
9. Wajib pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
10. Instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
11. Wajib pajak selain sebagaimana dimaksud dalam poin-poin sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, terlebih dahulu wajib pajak harus mengajukan permohonan ke KPP terdaftar dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman www.pajak.go.id.

Permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara digital oleh wajib pajak dan memiliki kekuatan hukum. Wajib pajak yang telah menyampaikan formulir tersebut juga harus menyertakan dokumen yang disyaratkan melalui e-Registration maupun secara langsung ke KPP wilayah tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan tersebut berupa Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.

Bila KPP telah menyetujui permohonan wajib pajak dan telah menetapkannya menjadi Wajib Pajak Non-Efektif, maka KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak dengan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Kemudian pusat informasi perpajakan Kantor Pusat DJP akan memberikan kode “NE” pada master file wajib pajak yang bersangkutan. 

Selain permohonan secara langsung ke KPP atau melalui aplikasi e-Registration, sejak tanggal 21 Desember 2020, penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
3. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dengan validasi data berupa NPWP, nama, Nomor Induk Kependudukan, alamat tempat tinggal, alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar, serta tahun pajak, status, dan nominal SPT Tahunan Orang Pribadi terakhir yang dilaporkan.

Setelah mengajukan permohonan dan disetujui, wajib pajak tersebut akan dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk kewajiban pelaporan SPT. Mudah bukan?

Namun, bagaimana jika wajib pajak mendapat pekerjaan dan penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)? Atau bagaimana jika kegiatan usaha wajib pajak kembali beroperasi lagi?

Jangan khawatir, wajib pajak dapat mengaktifkan kembali status Non-Efektif dengan cara mengajukan permohonan yang dilakukan langsung oleh wajib pajak maupun secara jabatan. Status wajib pajak dapat diaktifkan kembali apabila terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.