Sumbangan Covid-19 Dapat Dibiayakan, Ini Mekanismenya

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah kembali memberikan fasilitas pajak dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Kali ini, pemerintah Republik Indonesia memberikan lima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020. Sebagaimana kita ketahui, sebelum ini pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas pajak, antara lain:

• insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu;
• pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu;
• pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu;
• restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat, untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dengan kriteria tertentu;
• fasilitas pajak alat kesehatan dan pendukungnya, berupa insentif PPN atas impor Barang Kena Pajak (BKP) , penyerahan BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP)  kepada pihak tertentu, serta insentif PPh berupa pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 (tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor (tanpa SKB) dan/atau PPh Pasal 22 (dengan SKB), dan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 (dengan SKB);
• insentif pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa fasilitas PPh Final 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah;

Sumbangan Covid-19

Adapun salah satu dari lima fasilitas baru tersebut adalah sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sumbangan tersebut disampaikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, yaitu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Dalam masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini, banyak sekali masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada sesama untuk meringankan beban saudara mereka sebagai sesama rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan bentuk solidaritas sosial bangsa Indonesia yang bersama-sama bersatu dan saling membantu untuk melawan pandemi ini. Nilai sumbangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang diterima, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan, dari warga negara di Indonesia sendiri dikabarkan sudah mencapai angka ratusan miliar rupiah. Banyak pihak, baik individu maupun kelompok dari seluruh penjuru nusantara, berlomba-lomba untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama dalam menghadapi pandemi yang tengah melanda tanah air tercinta. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang perlunya dasar hukum atas dukungan masyarakat untuk memberikan sumbangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Terlebih pada bulan suci Ramadan yang lalu. Masyarakat berlomba-lomba menebarkan kebaikan untuk sesama dengan memberikan sumbangan untuk mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Momen tersebut dianggap sangat tepat untuk memperbanyak sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan.

Pepatah "siapa yang menanam, dia yang menuai" sepertinya berlaku untuk hal ini. Para dermawan di tengah pandemi Covid-19, yang telah mengorbankan harta bendanya untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19, akan mendapatkan kontraprestasi berupa fasilitas pajak untuk menjadikan nilai sumbangan yang diberikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan. Pemberian fasilitas pajak ini merupakan wujud apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang telah turut serta membantu penanganan pandemi Covid-19 melalu sumbangan yang mereka berikan.

Namun, agar sumbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, pemberian sumbangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

• didukung oleh bukti penerimaan sumbangan yang paling sedikit memuat informasi:
  • nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi sumbangan,
  • nama, alamat, dan NPWP penyelenggaran pengumpulan sumbangan,
  • tanggal pemberian sumbangan,
  • bentuk sumbangan, dan
  • nilai sumbangan;
• diterima oleh pihak penyelenggara pengumpulan sumbangan yang telah memiliki NPWP;
• sumbangan yang diberikan merupakan sumbangan yang diberikan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Namun, ketentuan waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan dengan Peraturan Menteri.

Nilai sumbangan

Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sumbangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan. Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi. Adapun nilai sumbangan yang diberikan ditentukan atas dasar:

• untuk sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang, nilai sumbangan adalah sebesar nilai sumbangan berupa uang yang sesungguhnya dikeluarkan;
• untuk sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang, nilai sumbangan adalah:
  • nilai perolehan, jika barang yang disumbangkan belum disusutkan,
  • nilai buku fiskal, jika barang yang disumbangkan telah mengalami penyusutan,
  • harga penjualan, jika barang yang disumbangkan adalah hasil produksi sendiri;
• untuk sumbangan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, nilai sumbangan adalah nilai harga pokok jasa dan/atau pemanfaatan harta.

Mekanisme pelaporan

Wajib pajak harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan yang diberikan paling lambat bersamaan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dapat menyampaikan daftar nominatif sumbangan ini secara daring jika sistem telah tersedia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, jika sistem belum tersedia, wajib pajak dapat menyampaikan daftar nominatif sumbangan secara luring melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. 

Dalam hal wajib pajak pemberi sumbangan tidak menyampaikan daftar nominatif atau menyampaikan daftar nominatif setelah pelaporan SPT Tahunan PPh, sumbangan tersebut tidak dapat dibebankan oleh wajib pajak sebagai pengurang penghasilan bruto.

Akhirnya, penulis berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga masyarakat dan wajib pajak selalu diberikan kesehatan untuk dapat berkontribusi positif bagi negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakan. Semoga seluruh petugas pajak juga diberikan kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta menjaga kelangsungan pembangunan di negara ini dengan pembiayaan dari penerimaan pajak.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.