Stimulus UMKM untuk Ekonomi Nasional

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti dikutip Pikiran Rakyat (02/05)  memprediksi bahwa penyebaran Covid-19 akan memukul perekonomian Indonesia pada tahun 2020 hingga mencapai sekitar 2,3% sampai - 0,4%.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipredikasi menjadi yang paling terpukul akibat kondisi ini.

Berbeda dengan kondisi pada krisis tahun 1998 di mana UMKM menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Salah satu sebab utamanya karena saat ini terdapat pembatasan hingga penghentian aktivitas di masyarakat. 

Untuk itu melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui pemberian subsidi bunga. Subsidi bunga dapat dinikmati dengan syarat, yaitu  (1) UMKM atau koperasi dengan plafon kredit hingga Rp10 miliar; (2) tidak termasuk Daftar Hitam Nasional; (3) memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan (4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Terkait perpajakan pada akhir April 2020 Pemerintah menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020. Melalui beleid tersebut Pemerintah memberikan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 23/2018. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23/2018 populer disebut sebagai Wajib Pajak UMKM. Insentif diberikan selama 6 bulan mulai Masa Pajak April hingga September 2020. Agar tepat sasaran melalui tulisan ini penulis akan mengulas beberapa hal seputar insentif pajak UMKM DTP.

Penerima Insentif

Penerima insentif PPh Final DTP adalah wajib pajak yang memenuhi tiga kriteria. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 PMK-44/PMK.03/2020. Pertama, memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Peredaran bruto tertentu yang dimaksud tidak lebih dari Rp4,8 milyar setahun, yaitu peredaran bruto dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto  meliputi seluruh peredaran bruto usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.  Sebagai ilustrasi untuk menguji apakah pada Tahun Pajak 2019 wajib pajak masuk dalam kriteria Wajib Pajak UMKM, kita harus merujuk pada besar peredaran bruto tahun sebelumnya yaitu Tahun Pajak 2018. 

Selain besar peredaran bruto, kriteria lain adalah penghasilan yang diterima bukan berasal dari: (a) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; (b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; (c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; (d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pun demikian, andai kriteria di atas telah terpenuhi wajib pajak harus dikenakan PPh Final sesuai PP 23/2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak UMKM namun memilih dikenakan PPh dengan tarif umum sesuai UU PPh tidak termasuk wajib pajak yang dapat menerima insentif. 

Kedua, memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020. Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut SUKET PP 23 adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Ditjen Pajak yang menerangkan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.

Permohonan SUKET PP 23 diajukan wajib pajak secara daring melalui laman www.pajak.go.id. Atas permohonan wajib pajak, aplikasi akan memproses permohonan secara otomatis. Jika kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final sesuai PP 23/2018 terpenuhi maka permohonan disetujui. Wajib pajak dapat mengunduh SUKET PP 23 melalui aplikasi. Namun jika syarat tidak terpenuhi maka aplikasi akan memberikan notifikasi kepada wajib pajak.

Dalam praktiknya, bisa jadi Wajib Pajak UMKM memiliki beberapa cabang yang berada di wilayah kerja KPP yang berbeda-beda. Misalkan CV. ABC  yang berkedudukan di Kecamatan Kalideres yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang tekstil memiliki dua cabang. Satu berada di wilayah Kelurahan Cengkareng dan satu lagi di Kelurahan Matraman. Dalam hal demikian sesuai Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018 maka SUKET PP 23 diajukan di KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar. Namun mengingat pengajuan SUKET PP 23 harus diajukan secara daring, maka ketika mengajukan permohonan wajib pajak menggunakan identitas NPWP Pusat (NPWP yang terdaftar di KPP Kalideres). 

Mengingat PMK-44/2020 baru diterbitkan pada akhir April 2020, dimungkinkan pula Wajib Pajak UMKM telah memiliki SUKET PP 23 sejak awal tahun. Misalnya karena bertransaksi dengan Bendaharawan Pemerintah. Agar dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP, Wajib Pajak UMKM harus mengajukan kembali SUKET PP 23 secara daring. Hal ini harus dilakukan dengan beberapa alasan: (a) SUKET PP 23 berfungsi juga sebagai SKB PPh 22 Impor; (b) Pengecekan validitas SUKET PP 23 dalam hal wajib pajak bertransaksi dengan pihak pemotong pajak (misalkan dengan bendaharawan pemerintah saat pengadaan barang dan jasa atau Ditjen Bea dan Cukai saat impor barang) dilakukan secara daring melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id; (c) akan terkait dengan syarat ketiga yang harus dipenuhi penerima insentif, yaitu kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh Final DTP secara daring. 

Ketiga, menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Bagi Wajib Pajak UMKM yang telah memiliki SUKET PP 23 yang diperoleh secara daring hal penting yang harus diingat adalah adanya kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh Final DTP. 

Lalai melaporkan akan mengakibatkan gugurnya hak mendapatkan insentif. Ditjen  Pajak berhak menagih jumlah PPh Final yang terutang. Misalkan CV. ABC mendapat SUKET PP 23 pada tanggal 15 Mei 2020, maka CV. ABC wajib melaporkan realisasi PPh Final DTP Masa Pajak April 2020 secara daring melalui laman www.pajak.go.id, paling lambat pada tanggal 20 Mei 2020. 

Terkait nilai realisasi PPh Final DTP yang harus dilaporkan meliputi jumlah PPh Final yang seharusnya dibayar sendiri dan dipotong oleh pihak lain (PPh 22 impor, PPh 22 dan PPh 23). Bila CV. ABC tidak melaporkan realisasi PPh Final DTP Masa Pajak April 2020, maka Ditjen Pajak berhak menagih kembali pajak yang seharusnya terutang, yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto Masa Pajak April 2020 ditambah sanksi administrasi.

Namun demikian kelalaian CV. ABC tidak mutlak mengakibatkan gugurnya hak untuk memanfaatkan insentif pada bulan-bulan selanjutnya. Semua tergantung dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP. 

Kelebihan Pembayaran PPh Final 

Untuk dapat memanfaat insentif sejak Masa Pajak April 2020, sesuai SE-29/PJ/2020 wajib pajak diberi kesempatan mengajukan permohonan SUKET PP 23 sebelum menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat pada 20 Mei 2020.

Mengingat PMK-44/PMK.03/2020 baru terbit pada akhir April 2020, bisa jadi pada rentang antara tanggal 1 hingga 26 April 2020 banyak Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif telah bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut dan telah pula dipotong PPh Final berdasarkan PP 23/2018. Andai timbul kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PMK-187/PMK.03/2015, atau pemotong/pemungut mengajukan pemindahbukuan di KPP tempat pembayaran diadministrasikan ke pembayaran pajak Wajib Pajak UMKM. 

Wajib Pajak Baru Dapat Memanfaatkan Insentif

Hal menarik dari PMK-44/PMK.03/2020 adalah diberikannya kesempatan bagi para pelaku UMKM yang selama ini belum masuk dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memanfaatkan insentif. Tentu saja terlebih dahulu mereka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi e-registration.

Berdasarkan PER-04/PJ/2020 tata cara pendaftaran NPWP secara daring telah disederhanakan. Saat mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak hanya diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan menggunggah salinan digital dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya dengan menjalankan prosedur yang sama, mereka harus mengajukan permohonan SUKET PP 23 dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP.

Sebagai penutup, besar harapan kita semua pandemi segera berakhir, insentif tepat sasaran dan ekonomi Indonesia tumbuh salah satunya lewat geliat UMKM.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja