Salah Persepsi Skema Pemberian Insentif WP UMKM

Oleh: Afrialdi Syah Putra Lubis, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Akhirnya pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan aturan pamungkas terkait pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak selama wabah Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44 Tahun 2020 diterbitkan sebagai janji pemerintah untuk memperluas sektor usaha yang menerima insentif pajak selama pandemi ini. Ketika peraturan sebelumnya yakni PMK 23 dan 28 Tahun 2020 membatasi sektor usaha yang mendapatkan insentif, pada PMK kali ini jumlah sektor usaha yang menerima fasilitas bertambah banyak. Termasuk salah satunya janji menteri keuangan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada sebanyak 5 jenis pajak yang diberikan insentif pada PMK ini, di mana insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) merupakan tambahan jenis pajak yang tidak ada pada PMK sebelumnya. Secara garis besar PMK ini merupakan pembaruan dari PMK 23 yang masih membatasi beberapa sektor usaha.

Dari banyak klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang menerima insentif pada peraturan ini, kategori UMKM yang paling ditunggu bagaimana cara memperolehnya. Dikarenakan hanya sektor UMKM yang belum ada diberikan fasiltas dari peraturan-peraturan sebelumnya. Kategori UMKM diperbolehkan menggunakan fasilitas ini hanya waib pajak UMKM yang selama ini menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018 dengan perolehan penghasilan dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, mencakup UMKM skala kecil sampai dengan skala besar. Bagi wajib pajak UMKM skala kecil, insentif ini sangat membantu untuk terlepas sejenak menjalankan kewajiban pembayaran pajak.

1. Persyaratan Insentif

Walaupun peraturan ini diterbitkan sebagai jawaban dari pertanyaan wajib pajak UMKM, bukan berarti pelaksanaan fasilitas ini secara otomatis aktif penggunaanya kepada wajib pajak UMKM mulai dari masa april sampai dengan september 2020. Ada persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk dapat menerima insentif ini.  Wajib pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan pengajuan insentif PP 23 Tahun 2018 melalui laman www.djponline.go.id. Bagi wajib pajak yang selama ini belum familiar dengan laman tersebut, mau tidak mau harus berkenalan dengan laman ini karena pengajuan fasilitas PMK ini hanya melalui layanan laman ini tanpa ada pengajuan secara manual ke kantor pajak.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat menerima insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) ini. Pertama, persyaratan kewajiban jenis usaha wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari kewajiban setoran wajib pajak yang telah dilaksanakan selama ini dengan menggunakan kode jenis setoran 411128 420. Selain itu juga, peredaran usaha wajib pajak juga menjadi faktor penentu wajib pajak masuk ke dalam kategori menerima insentif pajak DTP ini.

Persyaratan kedua, adalah kewajiban pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Meskipun syarat pertama sudah terpenuhi namun jika syarat kedua belum dilaksanakan wajib pajak secara sistem ditolak untuk berhak menerima insentif pajak ini. Meskipun batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan telah berakhir akhir bulan keempat setelah tahun pajak, wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan untuk melengkapi persyaratan menerima insentif pajak DTP ini, dengan konsekuensi akan diterbitkan dendan Pasal 7 UU KUP atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan. Persyaratan ini juga dimaksudkan untuk tetap mengumpulkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang rendah selama pandemi ini. Terlebih perpanjangan penghentian tatap muka KPP dan KP2KP menjadi batu sandungan beberapa wajib pajak yang tidak mengetahui adanya banyak aturan terbaru yang muncul selama masa pandemi ini.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM awalnya diwacanakan dengan menurunkan tarif pajak dari 0,5% persen sesuai PP 23 Tahun 2018 menjadi 0%. Tetapi pada akhirnya Menteri Keuangan mengganti bentuk insentif pajak dari 0% menjadi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan alasan akan sulit ketika situasi sudah kondusif mengubah tarif 0% ke tarif sebelumnya.

Untuk dapat memperoleh fasilitas ini, wajib pajak juga turut aktif memastikan informasi atas peraturan yang mengatur tentang insentif ini. Jangan menciptakan persepsi bahwa wewenang sepenuhnya ada petugas pajak selaku yang menjalankan aturan. Justru pada saat seperti ini ketika sebuah fasilitas diberikan kepada wajib pajak, peran self assessment system wajib pajak digunakan dengan maksimal.

2. Pemicu peningkatan penyampaian SPT Secara Elektronik

Secara tidak langsung pengajuan insentif untuk wajib pajak UMKM bisa menjadi pemicu migrasi pelaporan wajib pajak yang selama ini melaporkan secara manual menjadi melaporkan secara elektronik. Dikarenakan pengajuan fasilitas ini hanya dapat dilakukan melalui laman www.djponline.go.id, wajib pajak harus mendaftarkan NPWP terlebih dahulu untuk membuat akun pada laman tersebut. Salah satu persyaratan disetujuinya pengajuan insentif adalah pelaporan SPT Tahunan.

Sampai dengan saat ini wajib pajak UMKM masih mendominasi pelaporan SPT Tahunan secara manual walaupun pelaporan secara elektronik tetap mengalami peningkatan di tiap tahun dari wajib pajak ini. Ketika wajib pajak sudah familiar dengan nama djponline seterusnya pertugas hanya perlu mengarahkan berbagai kemudahan dari laman tersebut.

Penghentian tatap muka dapat menjadi faktor pendukung mengajak wajib pajak untuk mencoba beralih ke pelaporan secara elektronik sebelum mengajukan proses pengajuan insentif, dalam hal wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan. Di saat wajib pajak belum paham bagaimana cara pengajuan insentif ajakan untuk melaporkan SPT secara elektronik dapat dilakukan petugas sebagai syarat terpenuhinya pengajuan insentif ini. Pengalihan cara pelaporan ini juga harus didukung oleh kantor pajak di mana wajib pajak terdaftar dengan mengarahkan atau mengedukasi cara pengisian secara elektronik, baik melalui e-Filling maupun e-Form.

Bagi wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan sebelum PMK ini diterbitkan, bisa saja registrasi akun di laman www.djponline.go.id hanya menjadi formalitas untuk mendapatkan insentif PPh DTP ini. Ketika insentif ini selesai setelahnya wajib pajak tidak harus bermigrasi dari manual ke elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan, namun tidak disarankan cara ini dilakukan untuk pelaporan SPT Tahunan ke depannya. Akan sangat disayangkan jika sudah mendaftarkan NPWP di laman www.djponline.go.id namun tidak memaksimalkan segala layanan yang ada di dalamnya.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja