Salah Paham PPN Sembako Timbulkan Kekeliruan Berpikir

Oleh: Muhammad Rakha Ishlah Adimad, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sepekan terakhir isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  atas sembako ramai diperbincangkan publik yaitu mengenai sembako yang dari awalnya dikecualikan dari Barang Kena Pajak akan menjadi Barang Kena Pajak (BKP).

Media tidak lepas dari pemantik perhatian. Bagaimana tidak, judul di beberapa media terkhusus media daring cukup memantik emosi publik misalnya  “Sembako Sampai Uang Sekolah Mau Dipajaki, Oh My God!”

Ada satu kesan yang ditangkap masyarakat yaitu sembako dan sekolah akan dikenakan pajak secara otomatis tanpa sebuah mekanisme dan prasyarat. Hal ini yang kemudian membuat emosi publik mendahului literasi sehingga kerap menimbulkan kekeliruan berpikir (Fallacy) dalam memahami konteks persoalan.

Perhatian publik tidak tanpa alasan, sangat dipahami bahwa sembako merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi masyarakat apalagi terkesan dari berita yang beredar bahwa sembako yang dijual dipasar tradisional yang merupakan episentrum khas interaksi rakyat indonesia juga akan “dipajaki”.

Mari kita mulai dengan memahami konsep PPN di Indonesia. Saya ingat saat kuliah dulu Dosen saya mengatakan PPN akan dikenakan jika memenuhi 4 Syarat.

Pertama, harus ada penjualan sehingga jika tidak ada penjualan atau transaksi tidak ada Pajak yang terutang. Kedua, yang melakukan transaksi harus merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga pemungutan PPN tidak dapat dilakukan jika pedagang atau penjual bukan merupakan PKP.

Syarat yang ketiga yaitu barang dan jasa yang diserahkan/dijual yaitu BKP atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dan yang terakhir yaitu penjualannya dilakukan di dalam daerah pabean. Hal yang akan coba digarisbawahi yaitu syarat kedua: transaksi yang akan dipungut PPN harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam aturan perpajakan kita saat ini pedagang atau penjual tidak secara otomatis menjadi PKP. Kewajiban untuk menjadi PKP harus didahului dengan omzet pada suatu tahun melebihi Rp4,8 miliar.

Artinya jika pedagang dalam satu tahun omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar maka tidak ada kewajiban menjadi PKP dengan kata lain pedagang tersebut tidak akan memungut PPN. Kita sering mengenal pedagang dengan omzet belum melebihi Rp4,8 milyar dengan istilah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bisa kita katakan pelaku UMKM baik dari yang memproduksi dan mendistribusikan produknya belum memungut PPN.

Pelaku UMKM adalah pelaku usaha yang sering kita temui saat kita melakukan transaksi sehari-hari. Mari kita tarik isu awal mengenai sembako yang “dipajaki” dengan mekanisme pemungutan PPN yang harus dipenuhi.

Artinya, pembelian sembako yang kita lakukan tidak secara otomatis dipungut PPN, perlu ada PKP selaku penjual atau pedagang barulah kemudian ada PPN-nya. Maka sangat disayangkan jika isu yang dipahami bahwa ketika sembako menjadi BKP akan secara otomatis dikenakan PPN, hal ini yang kemudian menjadi kekelirun pemahaman yang terjadi di sebagian besar masyarakat.

Padahal jika kita coba telisik transaksi sembako harian kita yang dilakukan di pasar tradisional hampir semua pedagangnya merupakan pedagang UMKM. Bahkan dari sisi produksi, barang yang dijual dan dipasarkan pun juga berasal dari produsen-produsen yang masih merupakan UMKM, sehingga dari rantai produksi hingga distribusi yang diperdagangkan dapat dipastikan tidak ada PPN karena penjualnya belum PKP.

Dapat kita simpulkan di sini bahwa sembako menjadi BKP tidak serta merta akan ada PPN-nya begitu pula dengan sekolah dan contoh lainnya. Atas transaksi yang dilakukan baik saat pembelian sembako dan penyerahan jasa pendidikan harus kita lihat secara utuh bahwa ada syarat utama dalam pemungutan PPN yaitu penjual atau pemberi jasa harus merupakan PKP. Dan sudah barang tentu akan ada sanksi bila ditemukan penjual atau pemberi jasa yang memungut PPN tanpa didahului dengan status sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Keberpihakan negara cukup jelas. Di tengah terpaan pandemi Covid-19 yang belum usai tidak semestinya kita menaruh pesimisme dan skeptisme buta terhadap persoalan bahkan yang masih dalam rancangan dan pembahasan.

Optimalisasi penerimaan negara melalui pajak merupakan instrumen penting dalam menjaga nadi negara untuk memberikan vaksin gratis kepada setiap penduduk negeri. Ada juga belanja pemerintah yang digelontorkan untuk masyarakat dalam bentuk insentif pajak, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan Final UMKM, Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai ditanggung pemerintah hingga pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 50%.

Tentu keadilan merupakan ruh dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Apalagi mengutip akun instagram resmi Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI yang secara tegas mengatakan bahwa “Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN)…”.

Hal ini mempertegas bahwa pembelian sembako di pasar tradisional yang merupakan episentrum khas interaksi rakyat Indonesia tidak akan dipajaki.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.