Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

Oleh: Nur Iksan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat kita. Apalagi bagi mereka yang sedang melamar pekerjaan atau mungkin sedang memulai suatu kegiatan usaha. Biasanya perusahaan meminta NPWP pelamar kerja sebagai salah satu syarat berkas administrasi pelamar. Bagi masyarakat yang ingin memulai suatu kegiatan usaha, sebagian dari mereka mengajukan pinjaman ke bank untuk dijadikan sebagai modal. Sedangkan, bank hanya akan memberikan pinjaman kepada mereka yang memiliki NPWP.

Sebenarnya, apakah kita wajib melakukan pendaftaran NPWP saat kita mulai bekerja atau mulai melakukan sebuah kegiatan usaha?

Melihat aturan dasarnya yaitu Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari peraturan tersebut bisa kita artikan bahwa kewajiban untuk mendaftarkan diri itu dimulai saat wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Pengertian mengenai syarat subjektif dan objektifnya sendiri diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008. Pada Pasal 2 UU PPh, yang dimaksud subjek pajak adalah di antaranya merupakan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT).

Kemudian yang menjadi objek pajak sesuai Pasal 4 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Khusus untuk objek pajak orang pribadi ada ketentuan khusus terkait batasan usia minimal yaitu delapan belas tahun (sudah dewasa) sesuai pada penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU PPh. Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Jika Anda orang pribadi yang sudah memasuki usia delapan belas tahun dan sudah memiliki penghasilan sendiri sudah wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun, di era milenial ini tidak hanya orang dewasa yang berusia delapan belas tahun ke atas saja yang memiliki penghasilan. Perkembangan dunia usaha dan platformnya juga membuat perubahan besar. Bahkan adik-adik kita yang bisa dikatakan masih belia sudah dapat menghasilkan pundi-pundi rupiahnya sendiri.

Oleh karena itu, penghasilan dan kewajiban perpajakan anak usia kurang dari delapan belas tahun dapat digabungkan dengan orang tua karena belum dapat melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Anak itu harus memenuhi kedua syarat tersebut untuk dapat dikatakan sudah wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (umur mencapai delapan belas tahun dan sudah berpenghasilan). Apabila ada syarat yang belum terpenuhi maka belum wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Setelah melakukan pendaftaran, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kewajiban perpajakan kita dimulai? Apakah saat setelah mendapatkan NPWP dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Atau semenjak kita mendapatkan penghasilan?

Saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Kewajiban perpajakan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini berlaku bagi:

1. Wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; atau
2. Wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan.

Dalam hal diperoleh data dan informasi atas kewajiban perpajakan wajib pajak yang menimbulkan adanya pajak yang terutang sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak atas kewajiban perpajakan tersebut belum melewati daluwarsa penetapan pajak.

Akan tetapi, sesuai prinsip self assessment, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan atas kewajiban perpajakan sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dapat disimpukan bahwa saat dimulainya kewajiban perpajakan (baik pembayaran maupun pelaporan) bukan pada saat kita telah melakukan pendaftaran NPWP, melainkan dapat berlaku mundur maksimal 5 tahun sebelum kita memiliki NPWP apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak baik wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan maupun melalui permohonan.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.