Rumah Bersubsidi Naik Harga

Oleh: Eckha Desti Kusumawadani, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Inflasi kerap menjadi kambing hitam atas kenaikan harga barang. Termasuk di antaranya harga bahan konstruksi untuk industri perumahan. Hal ini berimbas pada naiknya harga pasar bangunan siap huni. Berbeda dengan harga rumah bersubsidi yang statis bergantung kepada pembaruan peraturan oleh pemerintah. Selama tiga tahun tidak mengalami perubahan, terhitung sejak 12 Juni 2023 beleid kenaikan batas harga jual rumah bersubsidi resmi diundangkan.

Dunia usaha perlahan bangkit dari pandemi Covid-19 dan gejolak global perang Rusia-Ukraina. Tidak dimungkiri harga pokok produksi rumah bersubsidi juga mengalami kenaikan. Fluktuasi harga lahan, besi, semen dan bahan penunjang konstruksi lainnya, menjadi poin yang dikeluhkan oleh pengusaha industri rumah bersubsidi. Sebagai akibatnya, tidak sedikit pengusaha yang berkompromi dengan penurunan kualitas rumah bersubsidi.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 (PMK 60 Tahun 2023) tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini, beriringan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689 Tahun 2023 yang berlaku mulai 23 Juni 2023.

Secara umum setiap penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, terutang PPN sebesar 11%. Pembeli yang merupakan konsumen akhir, menjadi subjek pajak atas pengalihan ini.

PMK 60 Tahun 2023 merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, yang mengatur tentang penyerahan BKP/JKP dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan adanya program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penerima manfaat subsidi dibebaskan dari PPN sebesar 11%.

Kementerian PUPR melakukan perubahan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima subsidi perumahan per 11 Januari 2023. Pembagian kategori ini berdasarkan zona wilayah, status pernikahan, serta kepesertaan Tapera. Berikut besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Kepmen PUPR No. 22/KPTS/M/2023:

Selain pembebasan PPN untuk penyerahan rumah umum, PMK 60 Tahun 2023 juga berlaku untuk pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibangun oleh pemberi kerja untuk karyawannya yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi warga negara yang berpenghasilan rendah, dan hanya memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.

Pokok-Pokok Ketentuan

Rumah umum dan rumah pekerja yang dimaksud, harus memenuhi syarat:

1. luas bangunan minimal 21m2 sampai dengan 36m2;
2. luas tanah minimal 60m2;
3. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, serta tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki
4. untuk pembeli yang memiliki NPWP, telah menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan dua tahun pajak terakhir. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha kena pajak, telah melaporkan SPT Masa PPN tiga masa pajak terakhir. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP, serta memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
5. harga jual tidak melebihi batasan harga jual berikut.

6. Pembebasan PPN ini dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas melalui akun pajak.go.id untuk pembeli yang telah memiliki NPWP. Dalam hal tidak memiliki NPWP pemberitahuan akan dilakukan oleh pengembang sebagai Pengusaha Kena Pajak

Jika dilihat dari perubahan harga jualnya, rumah subsidi naik pada kisaran 7% untuk tahun 2023 dibandingkan dengan batas harga pada ketentuan sebelumya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang menyebabkan kenaikan harga selama tiga tahun terakhir, besaran tersebut dapat menjadi nilai tengah saling menguntungkan antara pengembang dan pembeli.

Secara teknis, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai penyalur pembiayaan perumahan bersubsidi, mengakomodasi ketentuan ini per 23 Juni 2023. Untuk perikatan jual beli sebelum tanggal tersebut, berlaku ketentuan yang lama sesuai PMK nomor 81/PMK.010/2019.

Perubahan batasan harga jual, diharapkan dapat melindungi konsumen untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Permasalahan mengenai kualitas dan akses lokasi rumah subsidi, menjadi isu yang membuat masyarakat enggan untuk memanfaatkan fasilitas rumah bersubsidi. Dengan ketentuan ini, pengembang seharusnya dapat memberikan jaminan perubahan kualitas bangunan dan lingkungan perumahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.