Reformasi untuk Keadilan

Oleh: Nuke Listiawati, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kerja sama harmonis antara pemerintah, rakyat, sektor usaha, dan pihak-pihak terkait berkontribusi positif terhadap target penerimaan pajak sehingga dapat menopang pembangunan. Peran serta wajib pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemungut pajak negara harus berbenah dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Perbaikan dalam kinerja dilakukan lewat beberapa program, pemberian pengampunan pajak, penegakan hukum, dan perubahan tata cara pemeriksaan serta reformasi pajak.

Setelah lewat masa reformasi pajak dan dalam masa menuju penegakan hukum, perlu adanya perubahan paradigma bahwa pemeriksaan pajak yang bersifat memaksa, dasar pemeriksaan yang lemah, dan hanya dilakukan pada wajib pajak tertentu saja karena negara berhak mengambil apa pun milik masyarakat untuk menyetor pajak. Kini perlu konsep yang lebih baik dan tertib administrasi, dengan harapan masyarakat akan secara sukarela membayar pajak atau lebih tepatnya sadar akan kewajiban perpajakan secara pribadi harus mulai digaungkan.

Dengan ukuran atau penilaian positif terhadap pajak, maka dengan sendirinya akan terjadi keseimbangan antara kepentingan kebutuhan negara dan masyarakat. Perubahaan paradigma soal pajak akan mampu merangkul masyarakat seluas mungkin, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat, tentu saja dengan tetap mengacu pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Reformasi Perpajakan

Perubahan paradigma masyarakat terhadap pajak penting dilakukan, karena penerimaan pajak menyumbang hampir 70 persen pembiayaan pembangunan, sehingga ketergantungan negara kepada rakyatnya sangat tinggi. Karena itu, reformasi perpajakan yang dilandasi dengan lima pilar, dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Reformasi perpajakan dimulai dengan evaluasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang sedang berjalan, memformulasikan sistem administrasi yang diharapkan, menyusun inisiatif strategi, dan merealisasikan inisiatif strategi yang sudah disusun. Penambahan inisiatif strategi dapat dilakukan apabila selama proses berjalan muncul beberapa inisiatif strategi yang mendukung.

Dalam jangka pendek penambahan inisiatif bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak 2017, karena tak bisa dipungkiri pula berbicara penerimaan pajak otomatis hal ini terkait pula dengan target penerimaan pajak yang dibebankan ke masing-masing kantor pajak. Perbaikan sistem administrasi saat ini menjadi mutlak, sehingga wajib pajak semakin mudah dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan. Di sisi lain fiskus dengan data yang akurat juga dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, dengan tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak tertentu saja, tetapi kepada wajib pajak yang tidak atau kurang melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Hal itu pulalah yang mengharuskan adanya langkah-langkah agresif, gerakan baru atau inovasi dalam inisiatif strategi sehingga target pencapaian pajak tercapai. Upaya pendekatan-pendekatan pajak saat ini seharusnya bisa lebih berdasarkan data bukan lagi meminta data namun dalam tahap mengklarifikasi data. Di mana masyarakat pun harus menyadari, bahwa seluruh kegiatan usaha mereka ada yang mengawasi sehingga mereka yang memiliki kelebihan pendapatan akan membayar pajak sesuai dengan tingkat pendapatannya, sebaliknya mereka yang belum memiliki kemampuan untuk membayar pajak tentunya tidak bisa dipaksakan untuk membayar pajak kecuali ada jenis-jenis pajak tertentu yang sifatnya pajak objektif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sukses atau tidaknya pencapaian penerimaan pajak untuk menopang APBN, di mulai dari penerapan teknologi sistem regulasi perpajakan serta kinerja aparat pajak. Namun hal tersebut tidak akan maksimal tanpa ada dukungan dan kemauan dari masyarakat untuk ikut peduli membangun bangsa ini dengan menjadi “pahlawan pembangunan.” Butuh kekuatan dari semua pihak dan tanggung jawab bersama untuk membayar pajak.

Inilah saatnya pengelolahan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup 5 (lima) pilar, reformasi organisasi, sumber daya manusia, peraturan, proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data. Reformasi perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak untuk memenuhi wajib pajak, perpajakan melalui modernisasi perpajakan. Semoga kepatuhan dan kesadaran membayar pajak terus berkembang di negara ini.

Sosialisasi dan Kemudahan di Bidang Perpajakan

Kembali kita pahami, bahwa pajak adalah salah satu cara pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sadar dan taat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, masih perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya membayar pajak.

Pendekatan utama bisa dilakukan dengan menggelar berbagai program guna menginformasikan segala sesuatu yang up to date mengenai pajak kepada masyarakat. Program sosialisasi yang dijalankan misalnya melalui kelas pajak gratis di sekolah dan kampus, pendekatan ke asosiasi, organisasi keagamaan, dan juga sosialisasi di media massa hingga ke kepala suku dan penguasa adat.

Aparat pajak kini harus mulai mencoba mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya membayar pajak sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Bisa dilakukan misalnya dengan mengadakan kelas atau dengan melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat, baik itu pelaku usaha kecil maupun besar, mulai dari cara mengisi formulir pelaporan sampai pada pembayaran pajak. Pengetahuan akan perpajakan akan membuat masyarakat tahu akan pentingnya pajak, kemasan dalam pemberian edukasi juga turut membantu memudahkan masyarakat dalam mengerti pajak.

Selanjutnya pemeriksaan pajak maupun konfirmasi data harus didasarkan pada data yang akurat, tidak lagi didasarkan pada semata-mata untuk memenuhi target. Dengan demikian dari sisi wajib pajak akan merasa pemeriksaan sudah dilakukan secara profesional dan merata ke seluruh wajib pajak yang tidak patuh atau wajib pajak yang menyampaikan kewajiban perpajakannya namun masih belum sesuai dengan data yang ada. (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja