Pragmatisme John Dewey dan PPN Pendidikan

Oleh: Valentina Sakia Sapta Dewi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di samping itu, pendidikan merupakan salah satu pondasi yang memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pernyataan tersebut tertuang pada pasal 31 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak dasar yang bersifat konstitusional.

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan sebesar 27,3 miliar rupiah. Pengalokasian dana tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2020, yakni sebesar 26,3 miliar. Berdasarkan pengalokasian dana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian intens terhadap sektor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif pada sektor pendidikan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Beberapa insentif pendidikan tersebut di antaranya, pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 50% bagi lembaga pendidikan dan insentif terkait pengembangan sektor pendidikan yang mencapai 200% hingga 300%.

Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan adalah salah satu jenis jasa yang selama ini tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Namun, beberapa pekan terakhir ini adanya isu penghapusan fasilitas PPN tersebut pada beberapa sektor kehidupan tengah menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya yakni jasa pendidikan yang akan dikenai PPN.

Adilkah Pendidikan Dipajaki?

Rencana pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Perubahan tersebut dilandasi dengan beberapa alasan.

Realisasi penerimaan PPN di Indonesia dinilai relatif kurang optimal dibandingkan dengan negara lain. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor pada konferensi pers di Jakarta (Senin, 14/6).

Angka rasio (C-efficiency ratio) PPN di Indonesia saat ini masih 0,6. Artinya, penerimaan negara berupa PPN di Indonesia baru terkumpul 60%. Menurut Neil, angka tersebut masih jauh tertinggal bahkan untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilihat dari angka rasio (C-efficiency ratio) PPN negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang mencapai angka rasio 0,8.

Usulan perubahan sistem PPN terkait tarif dan kebijakan fasilitas PPN dimaksudkan agar pemungutan pajak atas konsumsi menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan rasa keadilan di masyarakat.

Pemungutan pajak yang tidak efisien seperti permintaan Surat Keterangan Bebas (SKB) justru hanya akan meningkatkan biaya administrasi (high administration cost). Dengan demikian, DJP ingin memperbaiki kebijakan tersebut dari sisi administrasi dan regulasi (pengaturan).

Pada dasarnya, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mengonsumsi barang/jasa yang sama dengan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama dalam jasa pendidikan. Namun, fasilitas pengenaan PPN atas jasa pendidikan yang berlaku selama ini dinilai menimbulkan distorsi atau penyimpangan. Penyimpangan tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial antara masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. 

Contohnya, Maudy Ayunda yang dikenal sebagai seorang figur publik merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Maudy dapat mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) pada institusi pendidikan swasta terbaik di Indonesia. Tidak dimungkiri, biaya pendidikan yang dikeluarkan pasti lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pendidikan di institusi pendidikan milik pemerintah (sekolah negeri).

Selain itu, Maudy menjalani sekolah rumah atau homeschooling di tengah kesibukannya sebagai pekerja seni. Homeschooling merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (informal). Biaya homeschooling pun bisa menjadi mahal ketika banyak menggunakan lembaga eksternal yang bersifat khusus. Lembaga eksternal yang dimaksud seperti guru privat untuk setiap bidang yang ingin dipelajari, kursus atau les, dan/atau bahkan membeli produk-produk kurikulum (materi siap pakai) buatan luar negeri.

Nah, contoh di atas termasuk dalam jasa pendidikan yang bersifat komersial. Jasa pendidikan yang bersifat komersial dengan batasan tertentu inilah yang nantinya akan dikenai PPN.

Meskipun pendidikan adalah hak dasar yang bersifat konstitusional, namun bila ditinjau dengan prinsip keadilan, rencana kebijakan ini justru merupakan bentuk konkret pemerintah dalam meningkatkan keadilan. Mengingat adil bukan berarti sama rata, melainkan sesuai dengan porsinya. Sejalan dengan pernyataan Tara Westover dalam bukunya yang berjudul “Educated”: 

“The death of unfairness and inequity in tax─The rich with more income will support the small. The small will get more help and more income. That’s fair.”

Teori Pragmatisme John Dewey

Salah satu ahli filsafat pragmatisme modern John Dewey memberikan pandangannya tentang pendidikan melalui konsep demokrasi pendidikan. Menurutnya, konsep tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas komunitas masyarakat tanpa mengurangi hak individu di dalamnya.  

Dalam prinsip pragmatisme, Dewey mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus. Selain itu, benar atau tidaknya suatu kebijakan bergantung pada berfaedah atau tidaknya kebijakan tersebut bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penerapannya apakah memberikan manfaat berupa kemajuan dalam kehidupan manusia atau tidak. Kemajuan itu tidak dapat diketahui terlebih dahulu, tetapi di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keselarasan antara Teori Pragmatisme John Dewey dengan rencana kebijakan perubahan sistem PPN. Pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan tertentu tidak serta merta melanggar amanat konstitusi republik ini. Hal tersebut sejalan dengan konsep demokrasi pendidikan, dalam hal ini tidak mengurangi hak setiap warga negara untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, salah satu alasan yang mendasari perubahan sistem PPN tersebut adalah mempertimbangkan dinamika masyarakat yang terjadi di era sekarang. Kebijakan yang dibuat pun menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat.

Melalui rencana kebijakan ini, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan keadilan dengan membebankan pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay). Direktorat Jenderal Pajak juga memastikan rencana pengenaan PPN dalam bidang pendidikan hanya untuk jasa pendidikan tertentu (bersifat komersial dengan batasan tertentu). Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan yang dinikmati oleh masyarakat pada umumnya tidak akan dikenai PPN.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.