PMK-86 Dirilis, Bedanya Apa?

Oleh Andreas Perkasa Zebua, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi optimis terlihat mudah ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar dan saat segala rencana dapat dieksekusi dengan kepastian yang terukur. Namun kepastian seperti hal yang mahal harganya di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Presiden dalam sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor (14/4/2020) mengatakan, "Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Tidak boleh pesimistis. Kita harus tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam upaya pemulihan-pemulihan baik pemulihan kesehatan maupun ekonomi. Insyaallah kita bisa."

Masalah yang ada saat ini jelas adanya, tapi untuk bertahan menghadapi masalah itu adalah sebuah pilihan yang kejelasannya tergantung kepada kita, yakni para pelaku kehidupan. Presiden dan jajarannya pun berusaha keras untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini.

Salah satu keseriusan atas hal tersebut dapat kita lihat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawal kehidupan masyarakat untuk menghadapi kenormalan baru yang mengglobal. Dikeluarkannya PMK- 86 merupakan salah satu wujud nyata bahwa Pemerintah serius dalam memberikan stimulus untuk mendukung pulihnya ekonomi masyarakat. Seperti halnya PMK-44 yang mencabut PMk-23 karena dianggap kurang mumpuni, PMK-86 pun muncul untuk memutakhirkan peraturan sebelumnya, yakni PMK-44 itu sendiri. Seperti aplikasi di smartphone yang di-update untuk meningkatkan kualitasnya, begitu juga PMK-86 diharapkan bisa memberikan stimulus yang lebih manjur dan ampuh untuk masyarakat.

Sekilas, tidak begitu banyak perbedaan yang ada di PMK-86 dari PMK sebelumnya yang juga mengatur tentang insentif perpajakkan di masa Covid-19. Namun tidak banyak bukan berarti tidak terasa. Perubahan yang ada di PMK-86 ini bisa dibilang sifatnya signifikan terutama dalam hal masa dan jumlah pengguna insentifnya.

Sebelumnya di PMK-44, insentif atas PPH dan PPN hanya berlaku hingga masa September 2020. Sedangkan di PMK-86, insentif perpajakan tersebut diperpanjang masa berlakunya hingga akhir tahun 2020. Mentri Sri Mulyani pada video konferensi Pers Perkembangan implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 (8/5/2020) membagikan informasi bahwa telah ada 215.255 permohonan atas insentif PMK-44, dan dari jumlah tersebut, sudah ada 193.151 wajib pajak yang telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas insentif perpajakkan itu.

Dilihat dari angka tersebut, ditemukan bahwa ada 22.104 wajib pajak yang ditolak permohonannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PMK-44. Didorong dari pengamatan secara intensif yang dilakukan terhadap wajib pajak, maka jumlah KLU (Kualifikasi Lapanga Usaha) yang berhak mendapatkan insentif perpajakkan pun ditambahkan melalui PMK-86. Seperti penambahan jumlah KLU untuk insentif pph 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) yang tadinya berjumlah 1062 KLU kini menjadi 1189 KLU. Perluasan sektor yang diberikan insentif perpajakkan ini berlaku juga pada insentif PPH 22, 25 serta PPN. Sedangkan untuk KLU terkait insentif PPh final UMKM sendiri, masih seperti di PMK sebelumnya yang klasifikasinya berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018.

Selain masa insentif dan jumlah KLU yang diperluas, ada beberapa perubahan lain yang dapat kita temukan dalam PMK 86 ini. Dalam soal laporan realisasi penggunaan insentif pajak yang tadinya bersifat triwulan bagi PPh 25 dan PPh 22 impor, kini menjadi bulanan, sama dengan insentif PPh lainnya yang dilaporkan setiap bulannya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Perlu diperhatikan juga terkait penulisan keterangan/pembubuhan cap pada billing yang harus dibuat oleh pemungut/pemotong pajak yang tadinya menggunakan keterangan “.. EKS PMK NOMOR 44..” kini diganti dengan “…. EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020..” yang mengacu pada peraturan terbaru. Bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan melalui laman www.pajak.go.id terkait pemanfaatan insentif pajak, tidak perlu lagi melakukan perpanjangan atau pemberitahuan ulang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa mulai dari saat PMK-86 berlaku, wajib pajak yang menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 yang belum memiliki surat keterangan bisa langsung memanfaatkan insentif yang ada dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui laman www.pajak.go.id.

Demikian adalah garis besar perubahan yang dapat ditemukan di PMK-86. Masa manfaat yang diperpanjang, sektor permanfaat yang diperluas, hingga teknis pemanfaatan dan pelaporan yang ditingkatkan efisiensinya. Untuk lebih lengkapnya, dapat langsung dibaca di PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang bisa didapatkan di www.pajak.go.id/covid19.

Tentu saja PMK ini tidak semerta-merta menjadi epilog dalam stimulus perpajakkan yang diberikan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19. Namun melalui Siaran Pers yang dirilis pada 18 Juli 2020, DJP mengimbau wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas yang ada di PMK-86 ini agar dapat membantu menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemi seperti ini.

Seperti hujan di musim kemarau, diharapkan insentif perpajakkan mampu memberikan angin segar kepada masyarakat. Fasilitas dan insentif yang ada diberikan pemerintah sebagai stimulan yang membantu masyarakat menghadapi era baru dengan ketidakpastian yang kerap bernari-nari di sekitar. Antisipasi dalam menghadapi berbagai probabilitas adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian di masa-masa pelik seperti ini. Dengan adanya PMK-86 dan berserta kebijakan-kebijakan lain di berbagai aspek yang diterbitkan pemerintah di masa pandemi ini muncul harapan besar bahwa pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat siap menghadapi kenormalan baru ini. Bukannya menganggap ketidakpastian dalam hidup sebagai lawan, sudah sepatutnya kita berusaha untuk menyapanya sebagai teman karib. Karena seperti kata Albert Einstein, tidak ada yang pasti, kecuali kepastian itu sendiri.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja