Perusahaan Ketiban ‘Durian Runtuh’, Bisakah Dikenakan Pajak?

Oleh: Fikri Harris, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

European Central Bank (ECB) pada Kamis (14/9) menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 poin presentase sehingga membuat suku bunga mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dewan pengurus ECB mengatakan keputusan tersebut diambil untuk melawan tingkat inflasi.

Merespons hal itu, Pemerintah Italia bakal mengenakan “pajak baru” atas tambahan penghasilan yang diperoleh sektor perbankan akibat dari peningkatan suku bunga atau dapat disebut sebagai windfall profit.

Dikutip dari Al Jazeera, kebijakan Italia tersebut memberikan pukulan yang mengejutkan terhadap sektor perbankan dengan menetapkan pajak sebesar 40% atas keuntungan yang diperoleh dari suku bunga yang lebih tinggi.

Walaupun mendapatkan respons negatif dari pasar, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini tetap tegas untuk memungut pajak ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai wujud kritik Pemerintah kepada ECB yang terus-menerus meningkatkan suku bunganya.

“Kebanyakan bankir memang menyesali kebijakan ini, tapi kita berbicara tentang industri yang menghasilkan keuntungan miliaran euro tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, meredistribusikan sebagian kecil laba bank dibenarkan secara ekonomi dan sosial,” ujar Salvini dikutip dari reuters.

Mekanisme pemungutan pajak penghasilan atas windfall profit ini biasa disebut dengan windfall tax atau “pajak rejeki nompok”.

Definisi Windfall Tax

Istilah windfall tax mungkin jarang terdengan di kalangan masyarakat umum. Hal ini wajar, karena kebijakan windfall tax belum pernah diterapkan di Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa windfall tax bukanlah istilah baru dalam dunia perpajakan.

Cambridge Dictionary mendefinisikan windfall tax sebagai pajak tambahan yang dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan besar yang tidak terduga, terutama ketika perusahaan terbantu oleh kondisi ekonomi.

Menurut Johnson (2020), industri yang menjadi target windfall tax rata-rata merupakan industri berbasis komoditas. Akan tetapi, windfall tax juga dapat dikenakan terhadap individu yang “kaya mendadak” akibat menerima hadiah, warisan, judi, atau penghasilan lainnya.

Windfall profit ini dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan, distorsi ekonomi, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan keuntungan berlebihan ini.

Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan utama dari windfall tax ini adalah untuk memperoleh sebagian keuntungan yang tidak diantisipasi akibat faktor ekonomi dan mendistribusikan kembali untuk masyarkaat untuk mencapai kebijakan pemungutan pajak yang berkeadilan.

Implementasi di Beberapa Negara

Dilihat dari laman Tax Foundation, sudah lebih dari 25 negara di Eropa yang mengumumkan, mengusulkan, ataupun mengimplementasikan windfall tax.

Negara-negara seperti Rumania dan Spanyol adalah negara pertama yang menerapkan mekanisme windfall tax pada tahun 2021 untuk memotong kelebihan pendapatan perusahaan energi yang mendapatkan keuntungan dari harga energi dan gas yang mengalami peningkatan.

Kemudian, Pemerintah Yunani mengenakan windfall tax terhadap produsen energi tertentu pada Mei 2022 dengan tarif sebesar 90% dari selisih lebih antara keuntungan pada masa pajak terutang dan keuntungan paja masa pajak yang sama di tahun sebelumnya.

Selanjutnya windfall tax dikenakan di Inggris terhadap perusahaan minyak dan gas pada Juli 2022. Tarif yang ditetapkan adalah 25% atas keuntungan yang tidak diinvestasikan di Inggris dan ditingkatkan menjadi 35% pada Januari 2023.

Penerapan pajak jenis ini juga mulai menjadi andalan negara-negara Eropa untuk memenuhi penerimaan pajak mereka. Cakupan sektor yang menjadi sasaran juga mulai berkembang ke sektor perbankan dan sektor-sektor lainnya.

Sebagai contoh, windfall tax mulai dikenakan terhadap sektor farmasi dan sektor keuangan nonbank di Hungaria. Sektor perbankan juga menjadi sasaran windfall tax di Republik Ceko, Lithuania, Italia, hingga Spanyol. Bahkan, sejak 2022 Pemerintah Kroasia mulai menberlakukan windfall tax atas seluruh wajib pajak badan dari seluruh sektor jika memiliki laba di atas HRK300 juta.

Selain Eropa, sudah banyak negara lainnya yang menerapkan pajak atas windfall profit ini. Seperti Amerika Serikat yang sempat menerapkan windfall tax terhadap produksi minyak mentah pada 1980. Pemajakan ini dilakukan atas meningkatnya keuntungan yang terjadi setelah regulasi kontrol harga terhadap minyak mentah. Pajak ini kemudian dicabut pada tahun 1988.

Pemerintah India juga telah menerapkan skema perpajakan terhadap windfall profit. Pemajakan ini dilakukan atas ekspor bahan bakar avtur dan diesel serta atas produsen minyak domestik. Tarif yang dikenakan diatur secara spesifik sebesar 5 Rupee per liter atas ekspor avtur, 10 Rupee per liter atas ekspor diesel, dan 10.500 Rupee per ton atas ekspor minyak oleh produsen minyak domestik.

Bahkan negara tetangga kita Malaysia berencana menerapkan kebijakan windfall tax terhadap perusahaan yang memperoleh penghasilan di atas RM100 juta dengan tarif sebesar 33%. Tarif tersebut lebih tinggi daripada tarif normal PPh Badan yang berlaku di Malaysia yaitu sebesar 24%.

Di Indonesia sendiri juga telah diterapkan mekanisme pemajakan atas windfall profit ini. Dikutip dari DDTCNews, Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal mengatakan pemerintah telah mengenakan windfall tax dengan instrumen bea keluar.

International Monetary Fund (IMF) sendiri telah mengusulkan adanya pengenaan windfall tax secara permanen atas kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil.

Tujuan Kebijakan

Pemajakan terhadap windfall profit ini tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, tetapi terdapat beberapa alasan lain.

Pertama, pengenaan windfall tax dilakukan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan ekonomi. Ketika entitas atau individu tertentu mendapat keuntungan yang tidak proporsional dari windfall profit yang tidak terduga, hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.

Windfall tax bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dengan memajaki sebagian windfall profit dan mengarahkannya untuk kebijakan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat.

Kedua, mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dengan memperoleh penerimaan pajak atas windfall profit, pemerintah dapat mendanai proyek-proyek publik, berinvestasi di bidang infrastruktur, atau mengatasi masalah sosial yang mendesak.

Sumber pendapatan ini memberikan alternatif terhadap otoritas pajak sehingga memungkinkan pemerintah mencapai tujuan kebijakannya tanpa membebani masyarakat atau menambah utang negara.

Ketiga, disektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas ekstrem, seperti komoditas atau properti, windfall tax dapat membantu menstabilkan pasar. Misalnya saja, pada saat harga minyak melonjak, pemerintah dapat menerapkan windfall tax pada perusahaan minyak untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan, melindungi konsumen, dan mendorong konservasi.

Pegenaan windfall tax merupakan instrumen nyata yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pengendali ekonomi. Jika tidak, keuntungan mendadak ini bisa menjadi celah tersendiri terhadap kebijakan pajak serta memunculkan kesenjangan baru di masyarakat.

Tantangan Kebijakan

Meskipun dapat mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendanai program publik, penerapan windfall tax ini bukannya tanpa tantangan dan kritik. Kebijakan ini justru mendapat kritikan keras sehinga banyak tantangan ketika otoritas akan mengenakan windfall tax.

Pertama, pengamat ekonomi berpendapat bahwa pajak atas windfall profit dapat menghambat investasi, inovasi, dan pengembalian risiko sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pihak perusahaan menjadi kurang tertarik untuk menjalankan ide-ide baru yang berisiko tinggi jika mereka akan dihadapkan pada kewajiban pajak yang makin besar.

Kedua, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan windfall profit dapat bersifat subjektif dan terbuka terhadap interpretasi, sehingga sulit untuk menerapkan pajak tersebut secara efektif.

Ketiga, penerapan dan pengadministrasian windfall tax bisa jadi rumit dan memerlukan sumber daya dan keahlian yang besar dari pemerintah dan otoritas pajak.

Keempat, windfall tax yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi di sektor yang terkena dampak, hilangnya lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan ekonimi secara keseluruhan.

Windfall tax adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang tidak terduga atau berlebihan di berbagai sektor perekonomian. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan keadilan ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan publik, sekaligus menghasilkan pendapatan.

Namun, implementasinya harus secara hati-hati menyeimbangkan tujuan-tujuan tersebut untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan hingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi atau menghambat investasi.

Instrumen pemajakan ini harus diterapkan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor dan konteks ekonomi yang lebih luas.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.