Pentingnya Dokter Internsip Sadar Pajak

Oleh: Luh Putu Benita Sari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Perbaikan sistem kesehatan di Indonesia tidak lepas dari peran para tenaga kesehatan, salah satunya peran dokter internsip. Pengertian dokter berdasarkan peraturan perpajakan memang tidak ada, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit.

Untuk menjadi dokter tentunya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Setelah melalui Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), ujian praktik yang disebut dengan OSCE Nasional, serta menjalani sumpah dokter, para dokter selanjutnya akan menjalani program internsip.

Program tersebut merupakan program pemerintah untuk menempatkan para dokter yang baru lulus di berbagai kota di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Harapannya para dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter dapat menerapkan serta mempraktikkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan.

Syarat Program

Selama masa tunggu dimulainya program internsip, dokter biasanya akan menyiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti program internsip tersebut. Dikutip dari laman internsip.kemkes.go.id dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Tanda Registrasi (STR) kewenangan internsip yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia, buku rekening atas nama sendiri untuk pembayaran biaya bantuan hidup selama menjalankan program internsip, BPJS, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sendiri.

Bagi dokter yang akan menjalani program internsip, tetapi belum memiliki NPWP dapat melakukan pendaftaran secara daring di laman pajak.go.id. Kemudian kartu NPWP akan dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui jasa ekspedisi ke alamat terdaftar yang diisi oleh dokter pada saat melakukan pendaftaran. Untuk diketahui bahwa pendaftaran NPWP sama sekali tidak dipungut biaya apapun.

Pencairan BBH

Salah satu hak peserta program internsip selama menjalani tugasnya adalah mendapat bantuan biaya hidup (BBH) dasar. Pencairan dana BBH adalah melalui pembayaran langsung (LS) yang diterima langsung oleh rekening peserta program internsip dokter melalui mekanisme dan aturan seperti kelayakan harga, standar biaya, izin prinsip Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Saat ini aturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/243/2016 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia. Dalam peraturan tersebut besaran honor yang diterima oleh peserta internsip dokter per bulan sebesar Rp3.241.200 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar Rp3.727.380, termasuk bantuan biaya pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Pembayaran BBH dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing peserta dokter internsip melalui Sistem Aplikasi Satker yang dilakukan khusus oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Pembiayaan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

Aspek Perpajakan

Sebagian orang tentu bertanya, mengapa dokter internsip diwajibkan membuat NPWP meskipun penghasilan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/MENKES/243/2016 berada dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Pertama, dokter internsip dapat dikategorikan sebagai bukan pegawai berkesinambungan. Bukan pegawai dalam pengertian PPh Pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Berkesinambungan yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima dokter internsip dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Maka, besaran PPh Pasal 21 dokter internsip adalah 50% dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Contoh Kasus

Made adalah dokter internsip yang bertugas di Bali. Pada bulan Agustus 2021 mendapat BBH kotor sebesar Rp3.241.200 dengan komponen yang terdiri dari:

• BBH sebesar Rp3.000.000,
• Bantuan Biaya Pembayaran PPh Pasal 21 sebesar 2,5% dari BBH yaitu Rp75.000,
• Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS 5% dari BBH sebesar Rp 150.000,
• Bantuan Iuran Jaminan Kerja 0,24% dari BBH sebesar Rp 7.200, dan
• Bantuan Iuran Jaminan Kematian 0,3% dari BBH sebesar Rp 9.000.

Tarif pembayaran PPh Pasal 21 sebesar 2,5% didapat dari: (50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17 UU PPh

Tarif yang berlaku untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun yaitu sebesar 5%, dalam hal ini yang menjadi penghasilan bruto yaitu besaran BBH sebesar Rp3.000.000.

Apabila Made tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga akan lebih menguntungkan Made jika memiliki NPWP untuk menghindari kenaikan tarif tersebut.

Dalam proses pencairan BBH oleh KPPN dapat diterima langsung dan cepat cair bila semua data supplier (nama peserta, nomor rekening, dan NPWP) benar. Dapat dipastikan apabila dokter internsip tidak memiliki NPWP akan menghambat proses pencairan BBH.

Kewajiban Perpajakan

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Dari penjelasan sebelumnya diketahui saat ini meskipun dokter internsip belum memenuhi persyaratan objektif karena penghasilan per tahun dibawah PTKP, tetapi karena alasan lain dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi dokter internsip yang telah memiliki NPWP aktif, diwajibkan untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh setiap tahunnya sebelum tanggal 31 Maret di laman pajak.go.id.

Apabila tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh secara daring untuk pertama kali, terlebih dahulu harus melakukan aktivasi EFIN dengan cara mengirimkan permohonan EFIN melalui email pribadi ke email unit kerja yang dapat dilihat di laman pajak.go.id/id/unit-kerja dengan melampirkan swafoto (selfie) memegang KTP dan NPWP.

Tumbuhkan Kesadaran

Terlepas dari kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan memiliki NPWP dan meyampaikan laporan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya, pentingnya sadar pajak sejak menjadi dokter internsip sangat bermanfaat. Ketika program internsip dokter berakhir biasanya dokter akan melanjutkan ke berbagai jenis pekerjaan seperti pegawai tetap di rumah sakit, tenaga pendidik, memiliki praktik dokter mandiri, atau bahkan memiliki sebuah apotek.

Bagi dokter yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit dan tenaga pendidik, pemotongan PPh akan dipotong oleh pemberi kerja, mekanismenya mirip seperti saat menjalani program internsip. Namun, apabila dokter melanjutkan pekerjaan dengan membuka praktik dokter mandiri atau membuka apotek maka dokter sendiri yang harus melakukan penghitungan atas pajak yang harus dibayarkan.

Apabila sejak menjadi dokter internsip sudah memahami ketentuan pelaporan yang benar maka diharapkan ke depannya sudah tidak mengalami banyak kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.