Pajak untuk Keselamatan Bumi

Oleh: Endra Wijaya Pinatih, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Siklon Seroja menjadi pemicu banjir bandang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon tropis yang semakin sering terjadi di dekat perairan indonesia ini selain efek La Nina juga mendapat pengaruh secara langsung dari pemanasan global. Pemanasan global telah menjadi perbincangan dunia. Tiap negara saling berkompetisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk Amerika Serikat (AS) yang berkomitmen mereduksinya hingga 28% pada tahun 2025, berdasarkan level tahun 2005 dan nol emisi di tahun 2050. Untuk mewujudkan tujuannya, Presiden AS Joe Biden berjanji akan menggelontorkan dana US$ 2 triliun dalam program energi hijau.

Manusia dibekali kemampuan adaptasi. Suatu kemampuan yang tak dimiliki spesies lainnya karena kemampuannya inilah yang menyebabkan mereka berada pada posisi puncak rantai makanan selama ribuan tahun. Dan sekali lagi semestinya kemampuan itu digunakan untuk beradaptasi dalam upaya menyelamatkan bumi sekaligus sebagai momentum revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri adalah perubahan radikal tentang cara manusia memproduksi barang. Revolusi yang dikenal juga dengan istilah “cyber physical system” itu penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Perubahan besar itu faktanya sudah tiga kali kita lalui, lebih rinci dapat dengan mudah kita lihat seperti perubahan biaya dan proses produksi. Proses produksi lebih cepat dan mudah berdampak pada harga barang di pasar jadi lebih murah.

Peran Pajak untuk Lingkungan di Era Teknologi

Pajak dapat menjadi pondasi kebiasaan untuk menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan. Secara bertahap, pelayanan di kantor pajak yang semula tatap muka dan bercirikan formulir pada setiap permohonannya, berubah menjadi daring. Kewajiban perpajakan secara garis besar dibagi menjadi lima, yaitu mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya. Semua kewajiban tadi dapat diselesaikan tanpa harus ke kantor pajak karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Ketika wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas, sekaligus sarana dalam pengadministrasian perpajakannya. Permohonan NPWP dapat diajukan via daring melalui laman situs web pajak.go.id.

Setelah memperoleh NPWP dan memiliki penghasilan kena pajak, wajib pajak mesti menghitung dan memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Terakhir, kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Kedua kewajiban tersebut juga dapat dilakukan melalui daring di kanal pajak.go.id. Namun sebelumnya, wajib pajak kudu memiliki Elektronic Filing Identification Number (EFIN) untuk menikmati saluran tersebut. Pun, jika wajib pajak bersikeras untuk datang ke kantor pajak akan diberikan kemudahan dalam wujud antrean. Sederhananya, wajib pajak dapat mengambil nomor antrean tanpa harus datang ke kantor pajak melalui situs web kunjung.pajak.go.id.

Tantangan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi pembangunan yang tak terlepas dari peran pajak. Sepanjang periode pembangunan nasional sejak 1970-an, tingkat kemiskinan masyarakat terus menurun,dan masyarakat berpendapatan menengah terus naik. Dikutip dari Kompas, Saat ini angka kemiskinan diperkirakan sekitar 10 persen penduduk atau 27,5 juta jiwa, menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 13,3 persen penduduk atau bahkan pada  1980 sebesar 26,9 persen penduduk. Warga kelas menengah juga terus tumbuh dan kini diperkirakan mencapai sekitar 52 juta penduduk.

Dalam sistem self assessment, penerimaan negara sangat bergantung pada sikap proaktif wajib pajak, Pajak memiliki andil yang masif dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dianalogikan sebagai dompet negara. Di dalam dompet tersebut, ada kontribusi pajak sebesar lebih dari 80% (persen). Sehingga, diperlukan layanan prima. Suatu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sesuatu yang fundamental dan sesuai dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penghimpun pajak di negara ini.

Pelayanan yang prima akan berimplikasi terhadap kesadaran wajib pajak yang tinggi dan akan bermuara pada tercapainya penerimaan pajak demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Untuk mencapai ke arah kesadaran pajak tentunya perlu proses edukasi dan kebiasaan yang berulang. Masalah dan solusi menjadi teman dalam mencapai progres. Tak jarang banyak wajib pajak yang mengeluhkan mengenai sistem pelayanan yang kadang mengalami gangguan. Ihwal itu sangat wajar dilakukan wajib pajak lantaran merupakan hak wajib pajak. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa berproses membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Sekali mendayung, dua tiga pula terlampau mungkin menjadi peribahasa yang relevan kaitannya dalam pelayanan pajak dewasa ini. Pelayanan prima yang berbasis ramah lingkungan. Juga momentum revolusi industri keempat yang terus digaungkan belakangan ini dapat diraih sekali waktu. Upaya menyelamatkan bumi dapat dimulai dari hal sederhana seperti melaksanakan kewajiban perpajakan secara daring misalnya. Dampaknya? tak terhitung berapa juta buah pohon yang dapat diselamatkan untuk administrasi dalam pelayanan pajak. Ini menghemat waktu dan tenaga karena dapat dilakukan dengan hanya kolaborasi telepon pintar dan jemari. Segala amunisi untuk mencapainya telah tersedia, tinggal bagaimana dan kapan kawan pajak ingin memulainya. Pajak merupakan kewajiban dan bersifat imperatif. Namun memilih pelayanan daring merupakan hak dari wajib pajak. Karena hak berisifat fakultatif, sehingga keputusannya ada ditangan kawan pajak semua. 

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.