Pajak Pertama Kita

Oleh: Muhammad Fikri Ali, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan laporan berjudul Statistik Indonesia 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase masyarakat di Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan ialah 40,8%. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih lazim disebut dengan PPh 21, tentu sering kita dengar bagi yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sehingga, mereka yang bekerja sebagai karyawan dapat berbangga diri karena telah turut membangun bangsa ini dengan pajak yang telah mereka bayarkan apabila penghasilan mereka melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Namun, premis di atas memunculkan pertanyaan menarik, apakah mereka yang tidak memiliki pekerjaan sebagai karyawan tidak dapat berbangga diri karena telah turut membangun bangsa ini dengan pajak yang telah mereka bayarkan? Tentu, pertanyaan ini perlu ditarik lingkupnya lebih dasar lagi, yaitu, apa itu pajak? Apa saja jenis pajak yang berlaku di Indonesia? Pajak apa yang sekiranya semua golongan masyarakat pernah membayarnya? Harapannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjawab pertanyaan utama di atas.

Pajak, khususnya bagi mereka yang pernah beririsan dengan sejarah masa sebelum kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, memiliki konotasi yang cukup buruk. Erat dikaitkan dengan upeti. Padahal upeti dan pajak sendiri memiliki arti yang berbeda. Menurut KBBI, upeti adalah uang dan sebagainya yang diberikan (diantarkan) kepada seorang pejabat dan sebagainya dengan maksud menyuap. Sedangkan pajak, menurut KBBI juga, adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Untuk lebih spesifik dan sesuai dengan konteks di awal maka dengan menggunakan acuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menggunakan definisi dari UU KUP, salah satu implikasinya adalah efek yang dirasakan oleh masyarakat sebagai timbal balik tidak didapatkan secara langsung. Namun perlu diingat juga terdapat klausa, “... digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Artinya, terdapat andil pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang menggunakan dana yang didapatkan dari pajak. Mungkin saat Anda membaca tulisan ini, sedang tidak ada pembangunan di tempat tinggal Anda, akan tetapi sudah sepatutnya kita berprasangka baik bahwasanya di tempat lain –dan waktu yang sama– sedang ada pembangunan.

Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Pusat memiliki berbagai jenis pajak antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 6 Sektor (PBB 6 Sektor), dan Bea Meterai (BM). Mari kita telaah satu per satu. Secara sederhana, PPh merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis sedangkan PPN merupakan pajak atas konsumsi (Untung Sukardji, 2015). Contohnya adalah impor komputer dari luar negeri maka akan dikenai PPN, karena tujuannya akan dikonsumsi di dalam negeri dan atas kegiatan bisnis tersebut importir akan dikenakan PPh.

Untuk PBB  sendiri memiliki obyek pajak, sesuai dengan UU PBB Pasal 2 yaitu bumi dan/atau bangunan yang termasuk dalam klasifikasi yang diatur oleh Menteri Keuangan. Beleid terbaru yang mengatur adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2019. Secara logika sederhana, ketika Anda tidak memiliki bumi dan/atau bangunan sesuai dengan yang diatur oleh Menteri Keuangan maka tidak dikenakan PBB. Tentu proses berpikir seperti ini tidak dibenarkan oleh negara karena UU PBB telah mengatur sendiri subjek pajaknya yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BM, menurut Pasal 3 ayat 1 UU Bea Meterai 10 Tahun 2000, dikenakan atas: a.) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b.) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dilanjutkan di ayat 2-nya, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat 8 poin yang diatur. Idealnya, Anda paling cepat baru menandatangani suatu dokumen di atas meterai ketika diterima bekerja di sebuah perusahaan.

Dari penjabaran di atas, menurut hemat penulis, pajak yang pertama kita bayarkan adalah PPN karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi, lebih tepatnya lagi konsumsi dalam negeri. Dari jenjang semua umur dan kelas masyarakat tentu pernah mengonsumsi, baik barang maupun jasa yang terutang PPN. Anda sejak kecil sampai dengan sekarang, langsung maupun tidak langsung, pun termasuk sebagai pembayar PPN.

Dari kesimpulan ini, dapat menjawab pertanyaan utama tadi, yaitu, “Apakah mereka yang tidak memiliki pekerjaan sebagai karyawan tidak dapat berbangga diri karena telah turut membangun bangsa ini dengan pajak yang telah mereka bayarkan?” Jawabannya adalah, tentu bisa, karena kita semua pernah, setidaknya, membayar pajak PPN disadari maupun tidak. Akhirnya, mari kita berbangga diri atas kontribusi kita kepada pembangunan negara, sekecil apapun itu. Tulisan ini sedikitnya juga dapat menjawab perkataan terkenal dari John Fitzgerald Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for you country.” Kita jawab, “I paid VAT (Value Added Tax)!”

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.