Minum Kopi, Kontribusi Menyenangkan dalam Membayar Pajak

Oleh: Salshabilah Rimadina Putri, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Minum kopi sudah merupakan gaya hidup masyarakat kita saat ini. Tak hanya minum di rumah, tetapi juga di kafe-kafe, baik kafe murah maupun mahal. Kita bisa melihat, banyak kafe tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, pernahkah kita membayangkan bahwa dalam secangkir kopi yang kita minum pun ada pajaknya? Mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa pajak itu?

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan negara. Namun, membayar pajak seringkali dianggap sebagai beban oleh sebagian orang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak pembaca untuk melihat bagaimana minum kopi dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk berkontribusi memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan menikmati secangkir kopi, kita sebenarnya juga sedang berkontribusi kepada negara dan membantu membiayai berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Banyak orang menikmati aroma dan rasa kopi yang khas sebagai pendamping dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, seperti halnya produk konsumen lainnya, pajak juga berlaku pada tiap seduhan kopi. Setiap cangkir kopi yang dijual di kafe telah melalui proses panjang, lalu proses apa saja yang telah dilaluinya dan bagaimana aspek perpajakan pada tiap prosesnya hingga sampai pada konsumen?

Kopi yang kita sesap di kafe-kafe, awalnya berasal dari biji kopi yang ditanam oleh petani kopi. Selanjutnya, petani kopi akan menjual biji kopi tersebut kepada pedagang pengumpul kopi atau koperasi pengolahan kopi.

Aspek perpajakan yang timbul pada petani kopi atau pedagang pengumpul kopi yaitu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi apabila penghasilannya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pada koperasi pengolahan kopi pun banyak aspek perpajakan yang timbul, seperti PPh Badan, PPh Pasal 22 atas pembelian kopi, PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang bekerja di koperasi tersebut, PPh Pasal 23 atas jasa, PPh Pasal 4 Ayat 2 apabila terdapat sewa gudang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan lokal, serta PPN Jasa Luar Negeri apabila ada pembayaran jasa ke luar daerah pabean.

Pada umumnya, kafe-kafe yang bergerak di bidang penjualan kopi akan mencari pemasok kopi langsung ke petani kopi atau ke pedagang pengepul dan koperasi. Kafe ini dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Lalu apa saja jenis pajak yang berlaku di kafe-kafe penjual kopi? Berikut penjelasannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat kita membeli kopi, baik itu di toko, kafe penjual kopi, atau supermarket, kita membayar pajak penjualan atau PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN ini merupakan bagian dari harga jual kopi yang dikumpulkan oleh penjual dan disetor kepada pemerintah sebagai pendapatan pajak negara. Dengan membeli kopi, kita secara tidak langsung berpartisipasi dalam pembayaran pajak di Indonesia.

Selain memperoleh penghasilan dari penjualan kopi, kafe-kafe terkadang juga mendapatkan penghasilan lain dari sewa lokasi dan peralatan. Beberapa kafe yang menarik atau instagramable membuat konsumen ingin menyewa kafe tersebut sebagai tempat pertemuan, ulang tahun, dan acara lainnya. Penggunaan lokasi dan peralatan tersebut dapat dikenakan PPN kepada konsumen. Pelaku usaha kafe tersebut dapat memungut PPN sebesar 11% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, tentu dengan syarat, pelaku usaha kafe tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terlabih dahulu.

Pajak Penghasilan (PPh)

Atas penghasilan yang diterima pelaku bisnis kafe penjual kopi, termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Pemerintah memberikan banyak kemudahan terkait perpajakan, salah satunya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis kafe penjualan kopi dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, dengan syarat nilai omzetnya kurang dari Rp4.800.000.000,00 per tahun. Namun, penggunaan fasilitas PPh Final 0,5% ini hanya bersifat sementara.

Pemerintah juga memberikan aturan baru mulai tahun 2022 yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu wajib pajak yang memiliki omzet di bawah Rp500.000.000,00 setahun tidak dikenakan PPh. Namun, jika usaha memiliki omzet di atas aturan tersebut, maka wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5%.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh kafe-kafe penjual kopi kepada konsumen. Saat menikmati secangkir kopi di restoran atau kafe kopi dengan fasilitas makan di tempat, biasanya dikenakan pajak restoran. Karena tergolong pendapatan daerah, maka besar pajak restoran biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pajak ini akan menjadi bagian dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik.

Ketika memahami bahwa setiap kali kita meminum kopi, kita juga turut berkontribusi dalam pembayaran pajak, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih baik terkait tanggung jawab perpajakan sebagai warga negara yang baik. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Namun, dengan melihatnya dari sudut pandang yang positif, membayar pajak dapat menjadi sebuah kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara. Ketika kita menikmati secangkir kopi, ingatlah bahwa kita juga sedang berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Minum kopi bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembayaran pajak di Indonesia. Dengan membeli kopi dan mendukung industri kopi lokal, kita ikut membangun perekonomian, membantu petani kopi, dan menyumbangkan pendapatan pajak negara.

Bayangkan senyum anak-anak yang menikmati pendidikan gratis, kelegaan hati masyarakat yang mendapatkan pengobatan gratis, perbaikan jalan, akses transportasi yang semakin mudah, dan masih banyak lagi. Kita bisa berperan dalam mewujudkan semua itu, hanya dengan menyesap kopi kita. Sungguh mudah, bukan?

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.