Menurunkan Berat Badan dengan Instrumen Fiskal

Oleh: Yuli Kurniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Laporan UNICEF tahun 2022 yang berjudul “Analisis Lanskap Kelebihan Berat Badan dan Obesitas di Indonesia” mengungkapkan, satu dari tiga orang dewasa di Indonesia hidup dengan obesitas dan satu dari lima anak usia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan. Hasil Riset World Obesity Atlas 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 13 dari 183 negara di seluruh dunia dengan status buruk berkaitan dengan kesiapan menghadapi obesitas. Riset tersebut juga mengungkap bahwa Indonesia mengalami peningkatan obesitas yang sangat tinggi, yakni 3,9%.

Obesitas bukanlah penyakit, tetapi kondisi seseorang dengan kelebihan berat badan yang membuat penderitanya rentan terserang penyakit kronis seperti diabetes, strok, jantung, ginjal hingga kanker. Ditengarai bahwa minuman manis dan makanan olahan adalah dua penyebab utama dari obesitas. Kandungan kalori yang tinggi dengan nilai gizi yang rendah, kurangnya serat dan adanya gula tambahan dalam minuman manis berkontribusi terhadap obesitas.

Beberapa Penelitian menyimpulkan terdapat bukti kuat bahwa konsumsi minuman berpemanis berperan besar terhadap peningkatan berat badan pada anak-anak dan remaja. Selain itu, konsumsi minuman berpemanis menyebabkan naiknya risiko sindrom metabolisme dan diabetes pada tubuh. Seseorang yang mengonsumsi minuman berpemanis sebanyak 1-2 kaleng/hari secara rutin memiliki risiko diabetes sebanyak 26% lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang mengkonsumsi minuman berpemanis.

Melihat kondisi tersebut pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen untuk mengendalikan tingkat obesitas. Kementerian Kesehatan melaksanakan program Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS) untuk mengendalikan tingkat obesitas. Di sisi lain Kementerian Keuangan pun ikut andil dalam menurunkan tingkat obesitas di masyarakat.

Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah merumuskan, menentukan dan melaksanakan arah kebijakan fiskal negara. Pajak dan cukai adalah salah satu alat fiskal negara yang digunakan oleh Kementerian Keuangan tidak hanya sebagai instrumen untuk menghimpun penerimaan negara yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional, tetapi juga melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal maupun masuknya barang berbahaya seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kedua instrumen fiskal ini secara bersama-sama juga dapat dipakai oleh Kementerian Keuangan sebagai alat untuk menurunkan dan mengendalikan kenaikan tingkat obesitas yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung .

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai, dikenakan hanya atas barang yang memenuhi beberapa ciri atau karakteristik sebagai berikut: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sampai dengan saat ini cukai hanya dikenakan terhadap tiga jenis barang Kena Cukai yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol.

Wacana penerapan ekstensifikasi cukai dengan menambahkan minuman berpemanis sebagai objek cukai sudah ada sejak tahun 2022, saat  Presiden Jokowi melalui Pepres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 memasukan pendapatan cukai atas plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan dengan target penerimaan cukai dari dua barang tersebut senilai Rp3,4 triliun. Namun, hingga saat ini penerapan ketentuan ini masih belum terwujud. Resistensi industri minuman, pertimbangan akan naiknya tingkat inflasi seiring dengan naiknya harga dan belum ditemukannya mekanisme yang terbaik terkait tarif dan jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai diduga merupakan faktor penyebab kenapa ketentuan terhadap cukai minuman berpemanis belum terwujud.

Bagaimana dengan pajak? Meskipun beberapa contoh negara-negara lain di dunia baru  menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis seperti Meksiko, Inggris, dan Filipina, namun pengenaan pajak atas minuman berpemanis dapat menjadi opsi bagi pemerintah untuk menekan konsumsi minuman berpemanis sekaligus menurunkan tingkat penderita obesitas di masyarakat. Berkaca pada pajak karbon yang akan diterapkan sebagai upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan pemanasan global di Indonesia, skema pajak atas minuman berpemanis juga dapat menjadi opsi untuk mengubah perilaku konsumen beralih ke minuman yang lebih sehat.

Mekanisme perpajakan yang dapat dijadikan pilihan antara lain pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi atas kelompok industri minuman berpemanis dan  penerapan dasar penghitungan yang berbeda atas penyerahan/penjualan minuman berpemanis. Pengenaan pajak daerah dan pengenaan dasar nilai lain atas penyerahan hasil olahan tembakau dapat dijadikan acuan dan contoh dalam pengenaan pajak untuk minuman berpemanis ini.

Penggunaan instrumen fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui penerapan cukai dan pajak bagi minuman berpemanis untuk menekan konsumsi minuman berpemanis sekaligus menurunkan tingkat obesitas di masyarakat memiliki alasan yang kuat baik dari sisi ekonomi ataupun sisi kesehatan.

Dari sisi kesehatan adanya instrumen fiskal ini akan mempengaruhi perilaku membeli dan konsumsi masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk membeli makanan yang lebih sehat dan dapat mengubah perilaku industri untuk memproduksi makanan yang lebih sehat dan menekan produksi makanan yang tidak sehat. Dari sisi ekonomi penerapan instrumen fiskal ini secara langsung menaikkan pundi-pundi keuangan negara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran di bidang kesehatan.

Di tengah resistensi dan tantangan yang ada, penerapan instrumen-instrumen fiskal untuk menurunkan tingkat obesitas dan  memperbaiki kesehatan masyarakat sedang dilakukan pemerintah. Kita tunggu dan harapkan orkestrasi yang indah atas instrumen-instrumen fiskal tersebut dapat membawa rakyat Indonesia sehat dan sejahtera.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.