Mengungkap Fakta dan Dampak Pajak dalam Kasus Penyitaan Agunan oleh Bank

Oleh : Fahrizal Ardhi Nugroho, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam dunia perbankan, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. AYDA merujuk pada tindakan bank untuk menyita agunan yang digunakan oleh pihak yang gagal membayar kewajiban keuangan mereka yang tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum. Dalam konteks perpajakan, AYDA juga memiliki implikasi yang signifikan, terutama bagi wajib pajak yang terlibat dalam situasi semacam itu.

Pajak adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam kasus AYDA. Ketika bank menyita agunan baik berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya, wajib pajak yang terkena dampak harus memperhatikan implikasi perpajakan yang terkait. Karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 41 tahun 2023 tentang PPN Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, maka telah ada pengaturan secara jelas mengenai teknis pemungutan pajak terkait.

Kewajiban Pajak

Atas AYDA saat bank menyita agunan, wajib pajak tetap bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terkait dengan agunan tersebut. Ini termasuk pajak properti, pajak penjualan, atau pajak lainnya yang berkaitan dengan agunan yang disita. Wajib pajak harus memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengaturan yang dilakukan di dalam PMK nomor 41 tahun 2023 adalah mengelompokkan kriteria dalam hal subyek yang bertindak sebagai pembeli AYDA. Yaitu apabila pembelian AYDA dilakukan oleh pihak kreditur maka dikenakan PPN dengan tarif normal yaitu 11% dengan syarat lawan transaksi berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Dan apabila pembelian AYDA dilakukan oleh pihak selain kreditur maka atas transaksi tersebut dikenakan PPN dengan kriteria besaran tertentu yaitu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual Agunan atau tarif efektif 1,1%.

Perlindungan Hukum

Selain peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur AYDA dan aspek perpajakannya yang telah disampaikan di atas juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Wajib pajak yang terkena AYDA memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. PMK itu menyatakan bahwa lembaga keuangan sebagai kreditur dapat membeli agunan dalam pelaksanaan lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi pembeli agunan selain kreditur, mereka harus memahami hak-hak mereka dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan yang telah diatur. Yaitu yang paling utama adalah mereka dapat mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak agar dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual agunan.

Kewajiban Kreditur dalam perpajakan

Pihak bank seperti disebutkan dalam ketentuan AYDA adalah debitur yang sekaligus sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian syarat yang diharuskan adalah mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bank melakukan pembayaran atas kewajiban PPN yang telah dipungutnya dengan mekanisme yang telah ditentukan dan juga yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pelaporan atas Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap bulannya, baik terdapat transaksi yang berkaitan dengan PPN ataupun tidak terdapat transaksi.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kewajiban PPN setelah berstatus PKP tidak hanya terkait dengan transaksi AYDA, namun juga seluruh transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh PKP tersebut. Termasuk Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan no. 7 tahun 2021.

Dampak atas Kewajiban Pajak di Masa Depan

Tujuan dari AYDA adalah untuk melindungi kepentingan bank dan memastikan kelancaran proses perbankan. Namun, penerapan AYDA juga memiliki dampak yang signifikan dalam hal perpajakan. Diberlakukannya AYDA memberikan kepastian hukum bagi bank dalam mengelola aset yang diambil alih. Bank menjadi pihak yang bertanggung jawab atas aset tersebut dan memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mengelolanya dengan baik. Hal ini juga berdampak pada kewajiban perpajakan. Sebagai pemilik agunan, bank harus memperhatikan implikasi perpajakan yang timbul akibat kepemilikan aset tersebut.

Dalam hal ini, bank dianggap sebagai pemilik agunan dan wajib membayar pajak berdasarkan nilai aset tersebut. Pajak yang harus dibayarkan oleh bank dapat bervariasi tergantung pada jenis agunan yang diambil alih seperti properti atau kendaraan bermotor. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan yang relevan.

Dampak lain dari perpajakan AYDA adalah adanya potensi pengurangan beban pajak bagi bank. Dalam beberapa kasus, bank dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memperhitungkan kerugian yang timbul akibat aset yang diambil alih. Misalnya, jika bank harus menjual agunan dengan harga yang lebih rendah dari nilai aslinya, bank dapat mengeklaim kerugian tersebut sebagai pengurang pajak. Hal ini memberikan insentif bagi bank untuk secara efisien mengelola dan memulihkan aset yang diambil alih.

Penerapan AYDA juga mendorong bank untuk mengoptimalkan pengelolaan aset yang diambil alih. Bank akan mempertimbangkan kembali strategi dan kebijakan internal mereka untuk memaksimalkan nilai dari agunan tersebut. Dalam hal ini, bank dapat melibatkan pihak profesional seperti penilai independen atau perusahaan manajemen aset untuk membantu menilai dan mengelola agunan yang diambil alih. Langkah ini tidak hanya akan membantu bank dalam mencapai efisiensi operasional, tetapi juga berpotensi meningkatkan penghasilan mereka.

Perpajakan AYDA juga dapat mendorong perkembangan sektor jasa terkait, seperti penilai independen, perusahaan manajemen aset, dan konsultan perpajakan. Semakin banyak bank yang menerapkan AYDA, semakin besar permintaan akan layanan profesional dalam hal penilaian agunan, pengelolaan aset, dan konsultasi perpajakan. Dengan demikian, implementasi AYDA dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor jasa terkait di Indonesia.

Diberlakukannya AYDA oleh bank-bank di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam hal perpajakan. Bank harus memperhatikan kewajiban perpajakan yang timbul akibat kepemilikan aset yang diambil alih. Namun, AYDA juga memberikan peluang bagi bank untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan pengelolaan aset yang diambil alih. Selain itu, implementasi AYDA juga mendorong pengembangan sektor jasa terkait di Indonesia.

Dengan memperhatikan aspek perpajakan yang relevan, bank dapat menjaga kepatuhan dan efisiensi dalam mengelola aset yang diambil alih.Pengetahuan yang mendalam tentang AYDA dan dampak perpajakannya sangat penting baik bagi debitur dan kreditur untuk mengelola situasi keuangan mereka dengan baik. Dalam lingkungan yang terus berubah, upaya yang tepat untuk memahami peraturan dapat membantu menghadapi tantangan dan menjaga kepatuhan perpajakan semua pihak.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.