Mengharapkan Keadilan dengan Pajak Minimum

Oleh : Mukhamad Wisnu Nagoro, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Menelisik soal kepatuhan pajak di Indonesia selalu saja berujung pada permasalahan ketidakadilan. Banyak yang menganggap bahwa Direktorat Jenderal Pajak hanya mengejar kepatuhan dari wajib pajak tertentu saja. Hal ini ibarat berburu di kebun binatang.

Objek “buruan” yang dikejar untuk "diuji" kepatuhannya tidak berubah. Terutama kepatuhan membayar pajak korporasi dari Wajib Pajak Badan. Stigma ini harus segera diubah dan satu cara yang direkomendasikan oleh OECD dan IMF adalah memberlakukan pajak minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT).

Mengenal AMT

Alternative Minimum Tax atau AMT pada dasarnya adalah suatu cara pengenaan pajak yang dirancang untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) terutama yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini Wajib Pajak Badan. Penghindaran yang dimaksud adalah menghindari tidak membayar pajak atau membayar pajak, tetapi jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan penghasilannya.

Selanjutnya penerapan AMT juga diharapkan mampu menutup celah bagi wajib pajak yang menghindari pajak dengan mengaku rugi secara terus-menerus. Padahal kenyataanya wajib pajak masih mampu menjalankan usahanya bahkan terus melakukan ekspansi dan pengembangan usaha.

Latar belakang dicetuskannya rencana penerapan AMT selain berdasarkan rekomendasi OECD dan IMF adalah banyak Wajib Pajak Badan yang menyampaikan pembukuan rugi selama lima tahun berturut-turut. Namun faktanya, mereka masih mampu menjalankan usaha bahkan berekspansi membesarkan usahanya. Hal ini merupakan sebuah ironi dan pemerintah tidak mau hal ini berlanjut.

Lebih lanjut, selama ini memang Indonesia belum mempunyai regulasi spesifik yang mengatur pengenaan pajak penghasilan hanya berdasarkan laba. Jika perusahaan rugi maka otomatis wajib pajak tidak membayar pajak. Padahal yang terjadi seharusnya tidak demikian karena kegiatan bisnis saat ini lebih rumit jika digambarkan. Yang rugi tidak melulu tanpa hasil. Sehingga diperlukan sebuah cara untuk mengakomodir celah tersebut.

Pada praktiknya, AMT diterapkan dengan menggunakan indikator tertentu agar setiap wajib pajak tidak melulu absen membayar pajak. Biasanya suatu negara akan membuat sebuah regulasi yang menyesuaikan dengan karakteristik penghindaran pajak di negaranya. Sebagai contoh di Filipina menggunakan indikator omzet yaitu omzet pada tahun keempat. Sedangkan negara seperti Korea Selatan menggunakan indikator pendapatan yang disesuaikan (adjusted income).

AMT sendiri sudah banyak diterapkan di negara lain, salah satunya adalah Filipina di Asia Tenggara. Dan kabar baiknya, jika AMT berhasil diterapkan, paling tidak korporasi wajib membayar pajak dengan menggunakan suatu nilai minimal yang telah ditentukan. Cukup adil bukan?

AMT Sebagai Harapan Wujudnya Keadilan

Selama ini, rasio penerimaan pajak memang ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan. Dari data penerimaan tahun 2020 saja tercatat dari Rp1.070 triliun penerimaan pajak, sebesar 90,43% persennya masih berasal dari kontribusi Wajib Pajak Badan. Sebagian besar kontribusi mereka berasal dari PPh Badan. Namun, jumlah Wajib Pajak Badan yang tercatat melakukan pembayaran masih sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh wajib pajak yang terdaftar.

Hal ini menjadi menarik karena yang menopang sebagian besar penerimaan pajak justru segolongan kecil wajib pajak. Fenomena ini berujung dengan menyebabkan munculnya stigma ketidakadilan di mata wajib pajak tersebut. “Ah, kok kami terus yang dikejar-kejar? Perusahaan sebelah yang katanya rugi melulu masih tenang-tenang saja?” Mungkin seperti itulah yang terbersit dalam benak wajib pajak yang selalu dikejar pembayarannya.

AMT bisa menjadi harapan tersendiri bagi wajib pajak tertentu agar keadilan dalam memungut pajak bisa diterapkan secara menyeluruh. Bisa jadi dengan penerapan AMT justru selain menjadikan wajib pajak yang belum patuh menjadi patuh, juga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran wajib pajak yang sebelumnya sudah patuh. Mengapa demikian? Asumsinya kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah akan meningkat karena melihat pemerataan pembayaran pajak yang nantinya meningkat.

Demikian AMT menjadi secercah harapan tegaknya keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Stigma berburu di kebun binatang pun harusnya sirna. Namun, hal ini dapat terwujud jika mekanisme penerapan AMT juga benar-benar berdasarkan asas keadilan. Regulasi yang dibuat juga seharusnya tidak malah menguntungkan korporasi raksasa dan menyudutkan korporasi kecil.

Sebagai contoh, penerapan AMT paling tidak memperhatikan pengecualian untuk wajib pajak tertentu seperti yang belum beroperasi, rugi karena terkena bencana alam atau karena memang mendapat fasilitas pengurangan dari pemerintah. Tarif pengenaan AMT pun di tahap awal penerapan seharusnya berpihak kepada industri dan tidak merusak semangat berinvestasi di Indonesia. Tarif 1% dari penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak kemungkinan cocok untuk dijadikan tarif dasar pengenaan AMT.

Kesimpulannya, praktik penghindaran pajak dengan skema pembukuan menjadikan negara seolah-olah tidak adil dalam menerapkan aturan perpajakan. Praktik ini haruslah dilawan, tetapi harus dengan cara yang tepat dan pada koridor yang benar. Salah satunya adalah dengan menerapkan AMT. Selain dapat menegakan keadilan, juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dari seluruh wajib pajak terutama Wajib Pajak Badan sebagai imbas dari efek beruntun yang muncul. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak dari seluruh masyarakat Indonesia.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.