Menggagas Pajak Orang Kaya ala Buffet

Oleh: Indrajaya Burnama, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Orang kaya seharusnya membayar pajak lebih tinggi.”

Itulah salah satu pernyataan kontroversial Warrent Buffet yang sempat menggema di Amerika Serikat dan juga dunia. Menurut Buffet, seorang pengusaha tenar dan investor besar yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia, sebagian besar orang kaya seperti dirinya tidak membayar pajak yang cukup terhadap negara.

Pendapatnya itu bukan tanpa alasan. Dia menuturkan, pembayaran pajak penghasilan yang dilakukannya selama ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh sekretaris atau karyawannya yang lain. Padahal penghasilan Buffet jelas jauh lebih banyak dibandingkan penghasilan mereka.

Namun hal itu bukan berarti bahwa Buffet tidak melakukan kewajiban pajaknya. Dia mengaku tertib bayar pajak. Namun, dalam pemberitaan Buffet dianggap melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Kondisi itu terjadi karena sebagian besar penghasilannya bersumber dari harta seperti saham yang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan penghasilan para karyawan atau pekerja.

Perilaku Pajak Orang Kaya

Opini Buffet di atas seolah memang benar adanya karena juga disepakati oleh beberapa orang kaya lainnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebagai contoh, Bill Gates dalam beberapa pernyataannya setuju dengan argumen Buffett. Pendapat yang senada juga disampaikan oleh salah seorang konglomerat nasional, juragan kopi, Soedomo Mergonoto.

Pada saat dimulainya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu, Soedomo juga bercerita, konglomerat memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak agar uangnya tidak berkurang. Dengan begitu mereka dapat menumpuk banyak harta untuk digunakan lagi sebagai modal usaha berikutnya.

Seperti halnya Buffet, Soedomo juga sepakat bahwa semakin besar penghasilan seseorang maka seharusnya semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Namun, ada sebagian orang kaya yang kabur dari kewajiban pajaknya, tidak melakukan kewajiban pajak dengan semestinya. Terangnya, sifat atau perilaku itu merupakan bagian dari naluri manusia pada umumnya. 

Bahkan Soedomo juga menambahkan salah satu sifat orang kaya yang lain. Sifat itu adalah pelupa. Hal itulah yang juga dialaminya saat pemberlakuan PPS tahun lalu. Soedomo mendadak kaget ketika menerima surat “cinta” dari Direktorat Jenderal Pajak yang membahas tentang satu asetnya yang terlewat belum dilaporkan dan belum terungkap saat mengikuti pengampunan pajak.

Konglomerat itu pun akhirnya mengecek aset-asetnya dan mengakui bahwa atas aset lamanya di luar negeri, sebuah deposito di DBS Bank Singapura, belum dilaporkan di Indonesia. Dalihnya, deposito yang dibuka sekitar dua puluh satu tahun lalu itu sudah sempat ditutup selama beberapa waktu. Surat “cinta” itu pun direspons dengan partisipasinya melalui PPS.

Pernyataan-pernyataan di atas ternyata sama dengan hasil penelitian OECD (2009) tentang karakteristik orang kaya yang sulit dipajaki. Satu, para orang kaya memiliki struktur usaha yang kompleks dan rumit. Bentuk bisnis yang beragam. Modalnya ditanamkan di banyak perusahaan dengan berbagai jenis usaha. Bahkan juga diinvestasikan dibanyak negara.

Akhirnya jenis penghasilannya pun bermacam-macam dengan aspek pajak yang berbeda-beda. Selain itu juga menimbulkan berbagai isu yang berkaitan dengan pajak internasional. Dengan demikian sangat wajar jika ada kepemilikan aset yang dilewatkan.

Dua, orang kaya memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang agresif. Mereka memiliki penghasilan yang beraneka ragam dan tersebar di banyak negara sehingga ada kesempatan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif. Bahkan mereka juga melakukan pengelakan pajak (tax evasion).

Pajak ala Buffet

Pengenaan pajak penghasilan yang lebih tinggi terhadap orang kaya adalah isu lama yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal ini lantaran belum ada otoritas pajak di negara mana pun yang berhasil menerapkan strategi pajak yang efektif dan efisien terhadap orang kaya. Bahkan oleh negara maju sekalipun.

Lantas bagaimana dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak terhadap orang kaya? Satu, Pemerintah Indonesia dengan sigap menangkap fenomena itu dengan mengenakan pajak penghasilan yang lebih tinggi bagi orang kaya sejak tahun lalu. Hal itu direalisasikan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi kaya dari 30% menjadi 35% melalui penerapan UU HPP.

Langkah itu sangat tepat dilakukan karena sangat sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini. Pemerintah telah mengguyurkan banyak insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, sejak pandemi pandemi Covid-19 sampai hari ini. Ratusan triliun rupiah digelontorkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk merangkul pihak-pihak terdampak agar bangkit dan berdiri menyokong ekonomi nasional tegak lagi.

Dua, belajar dari Tindakan Buffet sepertinya perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang perlu tidaknya mengubah regulasi pengenaan pajak atas penghasilan dividen dari kepemilikan saham. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap aspek pajak dari berbagai penghasilan pasif lainnya. Dengan demikian semua penghasilan pasif akan digabungkan dengan penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak penghasilan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tidak perlu khawatir soal pengenaan pajak terhadap berbagai penghasilan yang bersifat pasif di atas dapat digunakan sebagai kredit pajak yang berfungsi mengurangi pajak tahunan. Dengan demikian, adanya alternatif solusi yang kedua akan menyempurnakan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap orang kaya. 

Saatnya orang kaya berkontribusi pajak lebih banyak lagi. Jika bukan karena dorongan moral maka harus didorong oleh sisi regulasi. Terlebih banyak data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan orang kaya di Indonesia sangat pesat. Bahkan ketika dihantam pandemi Covid-19 sekalipun.

Pernyataan di atas didukung oleh banyak sumber data. Sebagai contoh adalah laporan yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Credit Suisse pada tahun 2021 dan  Laporan The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan oleh Knight Frank. Ada peristiwa kontras yang terjadi. Terdapat peningkatan orang kaya saat pandemi. Jadi sudah selayaknya dibarengi dengan pembayaran pajak yang tinggi.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.