Mengenal Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pajak

Oleh: Tasya Annisa Imami, pegawai DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak terutangnya dengan benar dan jelas. Oleh karena itu, selain dengan terus melakukan edukasi kepada wajib pajak, DJP juga melaksanakan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui proses pemeriksaan pajak.

Dalam proses pemeriksaan, DJP menguji kembali kepatuhan wajib pajak. Proses ini akan memunculkan hasil pemeriksaan yang merupakan ujung akhir dari seluruh pengujian data dan/atau keterangan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sebelumnya dengan data dan/atau keterangan yang ditemukan oleh pemeriksa pajak. Hasil akhir pemeriksaan ini dapat menimbulkan opsi saling sepakat dan/atau belum sepakat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahaan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, dijelaskan bahwa Tim Quality Assurance adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan ahkir hasil pemeriksaan.

Tujuan adanya Tim Quality Assurance adalah agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Setiap wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance pada saat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui serta perhitungan sanksi administrasi.

Mengacu Pasal 49 PMK Nomor 184/PMK.03/2015 dijelaskan tugas dari Tim Quality Assurance, yaitu:

1. Tim membahas perbedaan pendapat pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
2. Tim memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak; dan
3. Tim membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan bersifat mengikat.

Berdasarkan Pasal 48 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan diatur bahwa susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga orang anggota. Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak.

Bagaimana cara wajib pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance? Dalam Pasal 47 PMK Nomor 184/PMK.03/2015 diatur bahwa setiap wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan kepada:

• Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP; atau
• Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Surat permohonan pembahasan tersebut harus disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasaan dan ditembuskan kepada kepala unit pelaksana pemeriksaan. Permohonan pembahasan yang dapat dilakukan dengan Tim Quality Assurance yaitu:

• Risalah pembahasan yang telah ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak;
• Berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang belum ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak; dan
• Terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan bersifat mengikat bagi pemeriksa pajak. Maksud dari bersifat mengikat adalah pemeriksa pajak harus mengikuti kesimpulan dan keputusan yang dibuat oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance pada proses pemeriksaan merupakan hak bagi wajib pajak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 17/PMK.03/2013.

Dengan adanya hak wajib pajak untuk mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diharapkan hasil pemeriksaan yang dihasilkan lebih sedikit terjadi sengketa pajak. Sengketa pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.