Mengenal Konsep Pengenaan Pajak Dividen dalam UU Cipta Kerja

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sudah terbit dan undang-undang ini mengatur banyak hal sebagai upaya untuk menumbuhkan kemudahan menciptakan lapangan kerja termasuk mendorong kemudahan investasi. Banyak undang-undang yang berkaitan dengan investasi dan menciptakan lapangan kerja diatur kembali dalam UU Cipta Kerja. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai perpajakan.

Ketentuan mengenai perpajakan diatur pada bagian ketujuh terkait perpajakan. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diatur kembali dalam UU Cipta Kerja guna menunjang tujuan diberlakukannnya UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan pengenaan PPh adalah PPh atas dividen. Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan sebagaimana diubah hingga terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur mengenai pengenaan dividen yang diterima dari dalam negeri dan dividen yang diterima dari luar negeri.

Terkait dividen yang diterima dari dalam negeri, UU PPh mengatur bahwa Wajib Pajak Badan (WP Badan) dalam negeri dengan kepemilikan lebih atau sama denga 25% tidak dikenai PPh, WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPh tarif normal, sedangkan WP Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri, dikenai PPh Final 10%. Terkait dividen yang diterima dari luar negeri, UU PPh mengatur bahwa dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP dalam negeri dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh.

Pada UU Cipta Kerja, ketentuan ini diubah di mana atas dividen dari dalam negeri, WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh, sedangkan WP OP dalam negeri, dikenai PPh Final 10%, kecuali apabila dividen tersebut diinvestasikan di dalam negeri dalam waktu tertentu, tidak dikenai PPh. Terkait dividen yang diterima dari luar negeri atau penghasilan dari luat negeri, perlakuan tidak dikenakan PPh diberlakukan terhadap dividen dari luar negeri dan penghasilan dari luar negeri setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh WP Badan atau WP OP dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di dalam negeri dalam waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya batasan minimal yang diinvestasikan.

Perubahan ketentuan ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang ada dan harapan pertumbuhan investasi di masa depan. Pasar modal Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk bursa yang menjadi incaran bagi para investor untuk menanamkan modalnya karena kinerjanya yang cemerlang. Mengutip dari idxchannel.okezone.com, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menyebut, pada tahun 2018 kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jadi terbaik pertama di ASEAN dan terbaik kedua di Asia Pasifik. Meskipun mengalami penurunan tapi kinerja IHSG terbilang baik, sebab hampir semua bursa di Asia 'memerah' secara tahun berjalan, kecuali India. Dow Jones bahkan secara year to date 7% minusnya, IHSG kurang dari 3%.

Pada tahun itu juga tembus rekor tertinggi untuk listing perusahaan ada 57, dan merupakan yang terbesar di Asia. Kenaikan SID (Single Investor Identification) juga luar biasa di atas 30%, dan bisa dikatakan investor asing melihat investasi di Indonesia sangat menjanjikan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 26 Desember 2018 jumlah investor di mencapai 1,6 juta. Angka ini meningkat 44,06% dibandingkan jumlah investor di periode yang sama di 2017 sebesar 1,1 juta. Kondisi ini memberikan kepercayaan investor asing untuk membawa dananya ke Indonesia. Dan dengan era globalisasi, persaingan antarnegara untuk menarik minat investasi perlu berbagai cara pemberian kemudahan dan penyederhanaan ketentuan, salah satunya terkait dividen.

Dividen bisa dikatakan merupakan distribusi suatu nilai kepada pemegang saham suatu perusahaan secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tersebut berasal dari saldo laba ditahan (retained earnings) dari suatu perusahaan. Saldo laba ditahan tersebut merupakan akumulasi dari laba bersih perusahaan yang sebelumnya telah dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai ketentuan perpajakan, dividen bisa dibagi menjadi dua, yaitu dividen yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. Dividen yang menjadi objek pajak adalah yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap yang tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh. Sedangkan dividen yang bukan objek pajak adalah yang diterima oleh wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.

Menurut Hutagaol, Darussalam, dan Septriadi (2006), sebagai suatu pajak dari ekuitas (return on equity), maka dapat diartikan bahwa pajak yang dikenakan atas perusahaan atau perseroan berkaitan dengan pajak penghasilan pemegang saham dari perseroan tersebut. Hal ini disebabkan penghasilan perseroan akan menjadi penghasilan (dalam bentuk dividen) bagi pemiliknya. Sehingga apabila atas penghasilan tersebut telah dikenakan pajak di level perseroan kemudian ketika penghasilan diterima oleh pemegang saham sebagai dividen juga dikenakan pajak, maka akan terjadi dua kali pemajakan atas penghasilan yang sama.

Fenomena pemajakan atas suatu penghasilan yang sama lebih dari satu kali disebut dengan fenomena pajak berganda secara ekonomis (economic double taxation). Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): “Double taxation is economic if more than one person is taxed on same item”. Pajak berganda secara ekonomis merujuk pada situasi di mana suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali di dua atau lebih subjek pajak yang berbeda, dan ini tentunya menjadi tidak adil dan menimbulkan biaya ekonomi lebih tinggi.

Perbedaan mekanisme pengenaan PPh atas dividen antara UU PPh dan UU Cipta Kerja didasarkan pada berbagai konsep pemajakan atas dividen, yang berlaku di berbagai negara. Di antara konsep yang bisa menjelaskan hal tersebut sebagaimana dikutip dari laman ddtc.co.id antara lain:

Classical System

Merujuk pada IBFD International Tax Glossary, classical system (separate entity system; two tier tax) adalah suatu sistem perpajakan, di mana pajak dikenakan atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan. Kemudian, pajak dikenakan lagi atas laba bersih (income after tax) di tingkat pemegang saham orang pribadi. Sistem ini tidak memuat mitigasi pemajakan berganda (double taxation).

Classical system mengindikasikan suatu sistem yang mengenakan pajak dua kali atas penghasilan yang bersumber dari perseroan, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham saat dibagikan sebagai dividen. UU PPh yang berlaku selama ini mendudukan WP Badan dan WP OP sebagai dua entitas yang terpisah, di mana meskipun WP OP adalah pemilik dari WP Badan, namun penghasilan yang diterima oleh WP OP, termasuk dividen, adalah penghasilan yang bisa dikategorikan sebagai objek PPh. Dengan demikian, classical system memandang perseroan sebagai entitas yang terpisah dengan pemiliknya.

Sistem ini dapat menimbulkan pemajakan berganda secara ekonomis karena atas laba atau penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, yaitu di level korporasi dan di level pemegang saham. Sebagai konsekuensinya, sistem ini dapat mendorong terbentuknya perilaku penghindaran pajak. Hal ini lantaran ada kalanya, pemegang saham ingin menghindari pajak atas dividen, seperti adanya praktik dividen terselubung (disguised dividend), penyembunyian pengendali atas manfaat (beneficial owner), hingga adanya skema re-routing investment sebagai perencanaan pajak. Melihat dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan, menjadi hal lumrah jika pemerintah berganti konsep yang mengurangi indikasi pengenaan berganda dan risiko penghindaran pajak.

One-Tier System

Dalam IBFD International Tax Glossary, one-tier system atau dividend-exclusion system adalah suatu sistem perpajakan, di mana pajak dibebankan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Berdasarkan sistem ini, penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perseroan. Ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, penghasilan dividen ini tidak dikenakan pajak lagi pada orang pribadi tersebut. Dividen yang dibagikan adalah penerusan dari keuntungan yang diperoleh dari WP badan dan sudah dikenai PPh. Dengan kata lain, WP OP itu tidak perlu membayar pajak lagi.

Sederhananya, dalam sistem ini, setiap dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia. Dalam UU Cipta Kerja, konsep ini diterapkan dengan beberapa persyaratan, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sesuai tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja.

Melalui pemahaman konsep pengenaan pajak atas dividen yang berlaku selama ini dan harapan yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja, diharapkan perluasan lapangan kerja melalui penanaman investasi dan penghindaran pajak dapat terealisasi sesegara mungkin. Dan ini tentunya perlu ditunjang dengan peraturan pelaksanaan yang ada dan semua pihak yang berkepentingan.

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.