Langkah Bijak Pemerintah Soal Pajak Mobil

Oleh: Henry Ardian Pratama, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang telah kita ketahui bersama, di era pandemi Covid-19 ini telah memakan banyak korban. Baik itu korban jiwa maupun korban putusnya mata pencaharian. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua sektor ekonomi sedang lesu karena banyak pegawai dirumahkan untuk mencegah penyebaran virus yang mengakibatkan perusahaan kurang produktif untuk beberapa watu kedepan dan lebih parahnya lagi banyak yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Dengan kondisi demikian yang berlangsung setengah semester lebih membuat daya beli masyarakat semakin menurun dan semakin lesu pula perputaran uang di negeri kita. Untuk kemajuan bersama, memang dibutuhkan masukan-masukan kepada pemerintah dari masyarakat. Terutama pelaku usaha yang mana berperan sebagai penggerak ekonomi. Sehingga kebijakan yang ditetapkan pemerintah bisa memenuhi harapan masyarakat dan implementatif dalam pelaksanaannya.

Menanggapi kondisi di atas pada 14 September 2020 lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan tarif pajak mobil baru 0% atas usulan dari Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat terhadap dunia otomotif. Namun usulan tersebut saat ini tidak masuk dalam pertimbangan dikarenakan pemerintah sedang fokus untuk memberikan dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan. Begitulah pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati pada saat konferensi pers APBN Kita pada (Harian Umum Kompas, Senin, 19 Oktober 2020).

Konfirmasi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pasar otomotif baik dealer resmi maupun dealer mobil bekas yang masih mengambang atau bisa dibilang macet sejak berita mengenai pengajuan tarif pajak 0% oleh Kemenperin beredar di sosial media dan portal-portal berita nasional. Karena sudah naluri konsumen pasti tidak mau rugi dan mana yang lebih memberikan nilai dengan pengeluaran seminim mungkin dalam membeli saat mendengar berita seperti ini pasti akan memilih untuk menahan pembelian sampai ada pers atau konfirmasi resmi dari pemerintah.

Pernyataan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati menurut penulis sangat relevan dengan kondisi negara sekarang. Saat ini, yang paling dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat adalah kesehatan, pangan yang cukup, edukasi tentang skill untuk calon tenaga kerja maupun yang sudah bekerja dan kesempatan untuk memulai usaha (UMKM) karena banyaknya pemutusan hubungan kerja. Menurut penulis, jika pemerintah terburu-buru dalam menerapkan pajak mobil baru 0%, maka selain negara akan kehilangan sumber pendapatan pajak yang cukup besar, bisa jadi kebijakan tersebut salah sasaran sehingga tidak diiringi dengan hasil pertumbuhan produktivitas nasional yang pasti karena belum dikaji lebih dalam. Belum lagi bagaimana dampaknya terhadap dealer mobil bekas yang harus menurunkan harganya lebih murah lagi demi menyaingi harga mobil baru dengan pajak 0% yang pastinya membuat penjual mobil bekas untuk berpikir dua kali untuk meneruskan usahanya.

Dikutip pula keterangan dari salah satu pengamat otomotif tanah air Bebin Djuana dalam wawancaranya di Acara Sapa Indonesia TV Kompas pada 27 September 2020. Bebin Djuana mengakui bahwa kendaraan yang mengalami peningkatan penjualannya mulai Bulan Agustus kemarin adalah kendaraan dengan spesifikasi middle to upper class, bukan low class. Sementara, porsi dari penjualan mobil baru itu lebih besar ada pada mobil low class yang saat ini memang daya beli dari mangsa pasar mobil ini hampir tidak ada. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa manfaat dari pemajakan 0% untuk mobil baru ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya kalangan tertentu saja dan tidak memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.

Berikut merupakan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap industri secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada sektor industri tertentu saja. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor untuk 431 sektor industri tertentu yang dapat dilihat pada lampiran I PMK 44/PMK.03/2020, pengurangan angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25) dan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 21) untuk karyawan yang ditanggung pemerintah. Untuk detail jenis usahanya dapat dilihat pada PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu penambahan jenis usaha pada PMK 86/PMK.03/2020, kemudian ada penambahan presentase pengurangan angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25) yang awalnya 30% menjadi 50% pada PMK 110/PMK.03/2020.

Untuk serba serbi mengenai Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak pada Pandemi Corona Virus ini dapat dilihat pada laman: https://kemenkeu.go.id/media/15054/faq-pmk-44-2020.pdf (PMK 44/PMK.03/2020), laman: http://www.weblama.kemenkeu.go.id/media/15706/faq-pmk-86-2020.pdf (PMK 86/PMK.03/2020), dan laman: https://www.kemenkeu.go.id/media/16067/faq-pmk-110-2020.pdf (PMK 110/PMK.03/2020).

Seluruh fasilitas tersebut dapat diajukan secara daring melalui laman www.pajak.go.id dan untuk tata cara penyampaian pemberitahuan sampai bagaimana cara pelaporannya diatur dalam SE-29/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Badan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.