Kini Beli Rumah tidak Perlu Bayar PPN

Oleh: R Ganung Harnawa, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Membeli rumah adalah keputusan finansial besar yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang. Yang menjadi salah satu pertimbangan dalam membeli rumah adalah harga. Masyarakat memandang bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu faktor yang membuat tinggi harga yang mereka bayar untuk mendapatkan sebuah rumah.

Berawal dari beberapa pemberitaan di media yang mengutip ungkapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas  dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pada hari Selasa 24 Oktober2023, yang mengatakan bahwa Presiden meminta agar dilakukan program PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar. Masyarakat ramai membicarakannya. Bahkan penulis beberapa kali mendapatkan pertanyaan bagaimana teknis pelaksanaan insentif PPN ditanggung pemerintah tersebut.

Baru kemudian pada tanggal 21 November 2023 ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK 120/2023). Kebijakan ini diberikan dengan tujuan untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Dan juga sebagai perwujudan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan, karena dinilai sektor ini memiliki multiplier effect (efek berganda) dalam meningkatkan perekonimian. Dus, untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, yang penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dibuktikan dengan berita acara serah terima. Dalam praktiknya, pemberian insentif ini dibagi menjadi dua, hal ini berdasarkan pada tanggal berita acara serah terima dibuat.

Skemanya sebagai berikut. Diberikan insentif sebesar 100% dari PPN yang terutang, atas  penyerahan dengan tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Adapun penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, mendapatkan insentif sebesar 50%  dari PPN yang terutang. Kedua besaran insentif tersebut diberikan  dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan dua miliar rupiah dan dengan harga jual paling banyak lima miliar rupiah. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Rumah atau satuan rumah susun  sebagaimana dimaksud harus merupakan rumah yang baru dan  telah mendapatkan kode identitas rumah, serta belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Yang perlu kita perhatikan adalah PPN DTP sebagaimana tersebut diberikan untuk PPN terutang Masa Pajak November 2023 sampai dengan Masa Pajak Desember 2023. Hal ini karena insentif ini terkait dengan APBN tahun 2023. Bagaiman dengan masa Januari sampai Desember 2024? Tentunya untuk masa tahun 2024 juga terkait dengan APBN tahun 2024. Apakah di tahun 2024 kebijakan ini akan dilanjutkan, kita tunggu saja ketentuan dan peraturannya. Tentu saja sebagian masyarakat berharap skema ini dapat dinikmati pula pada tahun depan. Namun, perlu kita pahami bahwa sepanjang belum terbit PMK terbaru untuk PPN DTP Tahun Anggaran 2024, tentu saja belum berlaku ketentuan mengenai PPN DTP pada 2024. Dan tentu saja aspirasi ini akan dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan dengan memperhatikan beragam faktor dengan saksama.

Dalam hal atas rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada Pengusaha Kena Pajak penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, maka atas  PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode November dan Desember 2023 masih dapat diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sepanjang dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling cepat tanggal 1 September 2023.

Syarat dan Ketentuan

Sudah menjadi ketentuan bahwa fasilitas PPN tidak dipungut mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak, dengan kode faktur 07. Sedangkan untuk bagian yang PPNnya tidak ditanggung Pemerintah, seperti biasa PKP wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 01.Faktur pajak tersebut harus diisi dengan lengkap termasuk nama dan NPWP/NIK pembeli, dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada pengisian kolom nama barang dan diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 120 TAHUN 2023”. Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang dapat menyebabkab fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini dibatalkan. Pertama objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun. Kemudian yang ke dua, perolehan lebih dari satu unit yang mendapatkan insentif ini yang dilakukan oleh satu orang pribadi. Selanjutnya perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi, masa pajaknya tidak sesuai,  rumah tapak atau satuan rumah susun dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan, penyerahannya tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud, PKP tidak melaporkan laporan faktur pada SPT masa PPN, dan tidak mendaftarkan berita acara serah terima.

Setelah memahami ketentuan ini apakah pembaca tertarik untuk segera membeli rumah? Jangan lupa untuk lebih jelasnya, baca dan pelajari PMK 120/2023 agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.