Kenormalan Baru, NPWP Baru

Oleh: Afrialdi Syah Putra Lubis, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Istilah “New Normal” atau kenormalan baru mulai digaungkan sebagai tanda dimulainya kembali aktivitas setelah tertahan lama akibat bertambahnya kasus Covid-19. Segala aktivitas kembali dijalankan namun dengan koridor kesehatan ekstra dari biasanya. Wabah Covid-19 memang masih belum dikatakan menurun dan masih jauh dari yang diharapkan menjadi 0% kasus dari negara ini seperti negara yang telah sukses mengusir virus ini.

Sejalan dengan itu, kenormalan baru menjadikan momen untuk melaksanakan kembali atuan yang sempat tertunda terkait perubahan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara melalui peraturan menteri keuangan. Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 /PMK.03/2019 (PMK Nomor 231 Tahun 2019) Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah  diterbitkan berkenaan perubahan NPWP Bendahara menjadi NPWP Instansi.

Kendati peraturan ini diterbitkan di tahun 2019, pelaksanaannya seharusnya dilaksanakan di bulan April 2020 lalu. Sosialisasi atas peraturan ini terpaksa berhenti akibat wabah Covid-19 yang menyebabkan penghentian kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh Ditjen Pajak ke seluruh satuan kerja. Sejatinya sosialisasi dilaksanakan di triwulan pertama tahun pajak sesuai dengan isi PMK yang mulai memberlakukan aturan ini di bulan April 2020. Akibatnya kemunduran implementasi NPWP Instansi menjadi di awal bulan Juli 2020 melalui pengumuman Dirjen Pajak No.42/2020. Melalui pengumuman ini, Ditjen Pajak mengumumkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah untuk masa pajak Juli 2020 dan berikutnya menggunakan NPWP Instansi Pemerintah sedangkan untuk masa pajak Juni 2020 dan sebelumnya tetap menggunakan NPWP Bendahara yang lama.

PMK ini juga sekaligus menjadi tanda bahwa pasca NPWP Instansi telah diterbitkan segala kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh NPWP bendahara satuan kerja dan bendahara desa selama ini akan dihapuskan dan NPWP tersebut dianggap sudah tidak berlaku dan harus segera dikembalikan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk digantikan fungsinya oleh NPWP Instansi. PMK ini juga sekaligus menegaskan pencabutan NPWP bendahara satuan kerja yang sudah tidak aktif atau melebur dengan satuan kerja lain yang telah membentuk satuan kerja yang baru.

Penyegaran Fungsi Dari NPWP

NPWP Instansi akan menggantikan fungsi dari NPWP bendahara yang selama ini digunakan bendahara satuan kerja, baik satuan kerja pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa. Secara fungsi tidak ada yang berbeda dengan NPWP bendahara namun secara konteks NPWP Instansi Pemerintah akan melekat pada satuan kerja bukan melekat pada penanggung jawab pengguna dari NPWP tersebut. Sehingga masalah yang sering dialami oleh satuan kerja yakni pergantian bendahara yang masa jabatannya relatif singkat tidak akan menjadi persoalan karena tidak perlu melakukan perubahan data wajib pajak seperti NPWP bendahara sebelumnya.

Pasca diterbitkannya peraturan ini, NPWP bendahara pemerintah yang beredar saat ini di lingkungan satuan kerja harus dikembalikan untuk digantikan dengan NPWP Instansi Pemerintah. Tata cara persyaratan perubahan NPWP Bendahara Pemerintah ke NPWP Instansi Pemerintah juga sudah dijelaskan pada lampiran PMK ini.

Misi Lain NPWP Instansi Pemerintah

Dengan diterbitkannya peraturan ini sekaligus menjadi momen untuk menyisipkan dan mengingatkan kembali akan kewajiban perpajakan instansi pemerintah sebagai bendahara pemungut untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Kewajiban instansi pemerintah yakni memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh masih menjadi pekerjaan penting di sisi pengawasan.

Penegasan kewajiban instansi untuk melaporkan segala transaksi penyetoran perpajakan ke dalam SPT Masa, baik SPT PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi, SPT PPh Pasal 22 atas pembelian BKP, SPT PPh Pasal 23 atas penggunaan JKP, sampai dengan SPT 1107 PUT atas transaksi BKP dan JKP yang telah mencapai paling sedikit transaksi 2 juta rupiah.

Jika dilihat dengan fakta yang terjadi saat ini, kewajiban perpajakan instansi pemerintah terutama kewajiban pelaporan SPT Masa masih belum dikatakan rutin dilaksanakan. Padahal dengan SPT Masa yang rutin dilaporkan oleh bendahara instansi pemerintah bisa menjadi gerbang pengawasan baik dari instansi itu sendiri maupun wajib pajak lawan transaksi.

Minimnya kewajiban pelaporan SPT Masa oleh instansi pemerintah menjadi akar penyebab hilangnya potensi perpajakan dari dana yang dikelola oleh instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. PMK ini menjadi peraturan yang tepat untuk menegaskan kembali kewajiban perpajakan NPWP Instansi dan menghilangkan segala penerapan praktik perpajakan yang buruk selama NPWP Bendahara Pemerintah. NPWP Instansi setidaknya memberikan wajah baru atas minimnya kewajiban perpajakan bendahara satuan kerja selama ini.

Harapan ini juga berlaku kepada instansi pemerintah desa yang selama adanya alokasi dana desa menjalankan kewajiban perpajakan juga masih masuk kategori sangat rendah. Bahkan banyaknya kasus penyelewengan dana desa oleh perangkat desa menandakan bahwa tanggung jawab desa terhadap kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Tindakan tegas juga harus mulai dilaksanakan semenjak berlakunya NPWP Instansi ini. Jika tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kewajiban perpajakan, potensi kerugian pajak dari sumber belanja negara akan terus berlanjut. Singkirkan anggapan untuk mengendorkan pengawasan dengan mereka yang berada di bawah payung yang sama. Justru dengan berada di payung yang sama seharusnya ada rasa sungkan jika tidak melaksanakan yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Ditjen Pajak berharap melalui perubahan kebijakan ini administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah dapat berjalan secara lebih mudah, sederhana, dan tertib diikuti dengan tingkat kepatuhan yang lebih baik.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja