Kenapa Bisa Kena Denda Pajak?

Oleh: Yayang Pramudea Komalasari, Direktorat Jenderal Pajak

Ketika seseorang telah memilik Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) maka sejak itu juga orang tersebut memiliki sebuah kewajiban yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri (self assesment system). Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali wajib pajak yang  membuat NPWP hanya untuk mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi kewajibannya. Padahal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana media  mengenai hak dan kewajiban bagi seorang wajib pajak.

Pada umumnya kewajiban yang sering sekali diabaikan  adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena mungkin pelaporannya hanya satu tahun sekali jadi banyak wajib pajak yang mengabaikannya sehingga akhirnya kelupaan dan tidak melaporkan SPT tahunannya. Sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa denda keterlambatan atau tidak lapor barulah mereka tersadar akan adanya kewajiban tersebut.

Padahal saat ini lapor SPT  sudah bisa dilakukan secara daring melalui login di situs web pajak.go.id, yang tentunya lebih mudah, tidak perlu menghabiskan waktu untuk antre dan datang ke kantor pajak serta  bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya.

Sebagai contoh, Fulan bekerja pada PT. XYZ. Setiap awal tahun Fulan selalu diberikan bukti potong oleh perusahaan tersebut, akan tetapi Fulan tidak pernah melaporkan SPT Tahunannya sehingga beberapa bulan kemudian kantor pajak tempat Fulan terdaftar sebagai wajib pajak menerbitkan STP yang berisi denda untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan.

Batas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan

SPT Masa dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT Masa lainnya. Untuk SPT PPN  batas waktu penyetoran dan pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi untuk masa pajak Maret batas akhir pelaporannya adalah 31 April. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM bendaharawan batas akhir pelaporan SPTnya adalah tanggal 14 bulan berikutnya.

Untuk SPT masa lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2,dan PPh Pasal 15 batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk Masa Pajak Maret maka batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 April.

SPT Tahunan juga dibagi menjadi dua yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan ini wajib dilaporkan oleh semua wajib pajak setiap satu tahun sekali. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yaitu 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak (30 April).

Jika pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan melewati jatuh tempo tersebut,  maka sanksi denda akan diterbitkan kepada wajib pajak kecuali apabila tenggat waktu tersebut jatuh pada hari libur, termasuk, hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, maka pelaporan SPT dapat dimajukan ke hari kerja berikutnya.

Nominal Sanksi Denda

Terdapat beberapa sanksi administratif  yang dapat diterbitkan seperti salah satunya berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU KUP besaran nilai denda yang akan diterbitkan jika terlambat melaporkan SPT adalah:

1. Denda senilai Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN.
2. Denda senilai Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.
3. Denda senilai Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
4. Denda senilai Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tujuan diterbitkannya sanksi denda tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, agar mereka tertib kembali dalam hal penyampaian SPT baik masa maupun tahunan.

Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak belum mengetahui bagaimana kewajibannya maka mereka bisa langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdekat untuk melakukan konsultasi. Jika tidak memiliki waktu luang untuk datang langsung ke KPP maka bisa menghubungi Account Representative (AR) atau melalui media sosial KPP maupun DJP. Segala pertanyaan terkait perpajakan akan dijawab dengan baik.  Jangan takut dan khawatir karena layanan yang diberikan gratis tidak dipungut biaya.

Jadi setelah mengetahui besaran denda yang akan diterbitkan jika terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan, apakah akan tetap tidak menjalankan kewajibannya? Yuk segera laporkan SPT baik masa maupun tahunan sebelum terlambat. Kalau bisa hari ini kenapa besok? Lebih awal lebih nyaman.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.