Keadilan dan Netralitas dalam Pemungutan PPN Netflix Cs.

Oleh: Made Yogi Dwiyana Utama, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Layanan digital dewasa ini sudah menjadi suatu budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti reservasi hotel dan transportasi, hiburan, pengelolaan investasi, dan kegiatan lainnya masyarakat saat ini cenderung memilih layanan-layanan digital. Tidak dipungkiri bahwa layanan digital menawarkan fleksibilitas yang sering kali tidak bisa diberikan layanan konvensional sejenis. Sebut saja beberapa penyedia konten digital yang popular saat ini seperti Netflix, Spotify, dan Steam. Bahkan di tengah Pandemi Covid-19, di mana banyak wilayah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), layanan rapat virtual dan webinar seperti Zoom, Cisco Webex, Google Meet, dan aplikasi sejenis telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk tetap dapat terhubung dan menyelesaikan pekerjaannya.

Fleksibilitas dan kemudahan akses layanan menjadi faktor yang membuat layanan-layanan ini sangat digemari masyarakat. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah, sebagai regulator dalam sistem perokonomian kita. Pemerintah tentu ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang baik serta persaingan usaha yang sehat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui ketentuan ini, Pemerintah menunjuk Penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPN untuk dapat memungut PPN yang terutang atas transaksi yang dilakukan dengan Pembeli Barang/Penerima Jasa di dalam daerah pabean. Untuk menciptakan level playing field dalam dunia usaha dibutuhkan keadilan dalam penerapan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan perpajakan.

Keadilan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations mengemukakan suatu teori pemungutan pajak yang disebut Four Maxims. Dalam teori Four Maxims dikenal 4 asas dalam pemungutan pajak, yaitu Equality, Certainity, Convenience of Payment, dan Efficiency.

Asas Equality menyatakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainity menyatakan semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum. Asas Convinience of Payment menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya saat wajib pajak baru menerima penghasilannya. Asas Efficiency menyatakan bahwa biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, sehingga biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan tidak lebih besar dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan. Dari Asas Equality, dapat kita lihat bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi terhadap pihak manapun, baik itu subjek dalam negeri maupun luar negeri.

Netralitas dalam pemungutan PPN merupakan suatu konsep di mana pemungutan PPN bersifat netral, yaitu PPN dipungut atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri yang bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Netralitas memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan dalam pemungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, memiliki beberapa karakteristik khusus dalam pemungutannya. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Merupakan Pajak atas Konsumsi

PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, pemikul beban pajak adalah konsumen akhir.

2. Merupakan Pajak Tidak Langsung

PPN dibebankan kepada konsumen, tetapi produsen dan distributor tetap dibebankan kewajiban formal seperti, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Dapat dikatakan bahwa pemikul beban ekonomis dan pemikul kewajiban formal berada pada pihak yang berbeda.

3. Merupakan Pajak Objektif

Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen akan dikenakan tarif yang sama, tidak melihat keadaan ekonomi atau kemampuan membayar konsumen tersebut.

4. Penggunaan Tarif Tunggal

PPN hanya menerapkan satu tarif pajak, yaitu 10%.

5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri

Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan impor BKP atau pemanfaatan BKPTB/JKP. PPN tidak dibebankan secara ekonomis pada ekspor BKP/BKPTB/JKP yang di konsumsi di luar negeri sehingga dikenakan tarif 0%.

6. Bersifat Multi Stage Levy

PPN akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer sampai ke konsumen akhir.

7. Menggunakan Indirect Subtraction Method

Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Hal ini dilakukan melalui pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap masa pajak.

Sebagaimana disebutkan di atas, netralitas PPN tercermin pada salah satu karakteristik PPN, yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi BKP /JKP di dalam negeri. Jadi, pengenaan PPN tidak melihat dari mana BKP atau JKP berasal, yang sering disebut sebagai netralitas PPN. Sehingga baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri mendapat perlakuan yang sama dalam pengenaan PPN.

PPN tidak hanya dikenakan atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, tetapi juga atas pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Hal ini diatur dalam Objek PPN Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jika kita kaitkan dengan pengenaan PPN atas barang dan jasa digital melalui PMSE, hal tersebut sebenarnya bukan merupakan objek baru dalam pengenaan PPN.

Pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean merupakan objek PPN bagi siapa pun yang memanfaatkannya. Namun, harus diakui selama ini terdapat banyak kendala pada implementasi dan pengawasannya. Penunjukan Penyelenggara PMSE sebagai Pemungut PPN merupakan langkah yang tepat sehingga pemerintah dapat memungut pajak dari transaksi-transaksi barang atau jasa digital yang selama ini luput dari pengawasan dan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, dengan ketentuan ini pemerintah dapat menciptakan level playing field bagi dunia usaha. Sehingga daya saing pengusaha dalam negeri meningkat. Penerimaan PPN dari transaksi digital ini juga mampu membantu menopang APBN yang saat ini dikonsentrasikan untuk pengananan Pandemi Covid-19. Besar harapan agar implementasi ketentuan ini dapat terlaksana dengan lancar dan mampu memberikan manfaat yang bagi perekonomian negara dan masyarakat.

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.