Ke mana Uang Pajak Kita?

Oleh: Endra Wijaya Pinatih, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Baru-baru ini ada seorang wajib pajak mempertanyakan jumlah pajak yang harus ia setorkan melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan pasca berkonsultasi dengan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Ia juga mempertanyakan distribusi pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Walaupun terkesan remeh, ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri. Entah karena edukasi yang kurang atau kesadaran masyarakat masih lemah. Itu tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak merupakan bagian dari peradaban, lebih tepatnya sebagai salah satu alat untuk mencapai kulminasi dari peradaban. Peradaban pertama yang tercatat dalam sejarah lahir di antara sungai Eufrat dan Tigris (Sekarang dikenal dengan negara Irak), dibuktikan dengan ditemukannya beberapa dokumen kuno berbentuk baji. Dokumen itu menunjukan pemungutan pajak telah dimulai 3300 sebelum masehi yaitu dengan adanya pajak dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu (Smith, 2015).

Di Indonesia sendiri pajak sudah eksis sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang saat Hindia Belanda menjajah. Upeti merupakan persembahan rakyat untuk raja mereka pada saat itu. Rakyat yang membayar upeti akan mendapat timbal balik berupa jaminan dan ketertiban dari raja. Saat ini pajak merupakan komponen terpenting Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, karena seperempat dari pendapatan negara dipikul oleh pajak. Saking krusialnya peran pajak, sehingga tercantum di dalam konstitusi tepatnya pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Ke mana Uang Pajak Kita?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp2.232,2 triliun dari penerimaan dan Rp2.540,4 triliun untuk belanja negara. Sektor Perpajakan menyumbang sebesar Rp1.865,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp367,0 triliun, dan Hibah Rp0,5 triliun, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak berkontribusi lebih dari 80 persen APBN 2020. Namun pasca Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan perubahan postur dan rincian APBN 2020 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang terbit sebagai antisipasi Pandemi Covid-19, anggaran penerimaan turun dari Rp2.232,2 triliun menjadi Rp1.760,9 triliun. Adendum tersebut dirasa wajar melihat pertumbuhan ekonomi yang turun pada kuartal kedua mencapai minus 5,3 persen, namun diproyeksikan membaik pada kuartal ketiga sebesar minus 1,7 sampai 0,6 persen.

Pajak sendiri memiliki definisi kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat dampak langsung, dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat makmur apabila segala keinginannya terpenuhi. Keinginan untuk tidak mengalami kelaparan, keinginan untuk mendapat fasilitas kesehatan memadai dengan biaya seminimal mungkin, keinginan merasa aman dan terlindungi dari segala ancaman, dan keinginan-keinginan lainnya yang memenuhi sandang, pangan, dan papan sebagai manusia. Sebagai Zoon Politicon yaitu mahluk sosial, manusia secara kodrat diwajibkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, untuk memenuhi keinginan-keinginan individu, manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya.

Pajak menjadi semacam alat untuk memuaskan keinginan-keinginan tersebut. Di dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan yang sangat signifikan karena merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan negara. Menilik pertanyaan awal, ke mana distribusi uang pajak yang telah dibayarkan masyarakat? Untuk satu juta uang pajak kita akan dikembalikan ke daerah sebesar Rp344.310,00, digunakan untuk pelayanan umum sebesar Rp196.500,00, untuk menstimulus ekonomi sebesar Rp151.305,00, perlindungan sosial Rp73.360,00, mendanai pendidikan Rp66.155,00, ketertiban dan keamanan Rp60.915,00, membangun dan merawat areal pertamanan Rp48.470,00, sektor kesehatan Rp29.475,00, dan sisanya untuk sektor lainnya seperti keagamaan, perlindungan lingkungan hidup, dan pariwisata.

Pertanyaan selanjutnya muncul, Indonesia memiliki Sumber Daya yang melimpah mulai dari luas hutan sekitar 99 Juta hektar membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur, Negara kita juga memiliki Laut yang memiliki potensi ikan laut mencapai enam juta ton per tahun dinobatkan menjadi potensi laut keempat pada 2009 di dunia, potensi minyak bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik, memiliki sumber daya alam berupa gas alam menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia, dan sebagai penghasil batu bara terbesar kelima di dunia serta mengekspor batu bara ke negara-negara seperti Cina dan Jepang. Mengetahui potensi sebesar itu, mengapa Indonesia masih sangat bergantung dengan pajak? Menurut pendapat saya, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan negara kita dengan negara maju. Sehingga, walaupun secara definisi sifat pajak memaksa dan terkesan negatif, namun melihat esensi dari pajak itu sendiri yang adalah gotong royong untuk kesejahteraan bersama, harusnya lazim disepakati untuk sebuah solusi sementara. 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.