Insentif Harus Tepat Sasaran

Oleh: Fuad Wahyudi Anthonie, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tanggal 30 Juni 2021 merupakan batas akhir pemanfaatan insentif bagi wajib pajak terdampak Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021. Banyak wajib pajak yang menunggu kelanjutan dari peraturan tersebut. Di awal Juli, akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 untuk memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata insentif memiliki arti tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Arti lain dari insentif adalah uang perangsang. Terdapat enam insentif yang diatur di masa pandemi ini sebagaimana terakhir diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Insentif tersebut antara lain pemberian insentif PPh Pasal 21, PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk UMKM, PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk wajib pajak jasa konstruksi atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Dengan adanya insentif, wajib pajak tidak perlu mengalokasikan dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara berupa pajak (dengan syarat dan ketentuan berlaku) sehingga dapat meningkatkan gairah untuk berusaha di masa pandemi.

Perubahan yang menjadi sorotan pada peraturan terbaru ini adalah terdapat pengurangan wajib pajak yang memperoleh insentif. Hal ini khusus untuk insentif pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Apabila kita kembali ke awal mula adanya insentif, maka dapat kita ketahui bahwa ini bertujuan untuk membantu perputaran roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Di awal masa insentif yaitu dengan dikeluarkannya PMK Nomor 23/PMK.03/2020, insentif diberikan sampai dengan September 2020. Dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020, jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan Desember 2020.

Memasuki tahun 2021, sepertinya belum ada penurunan dampak dari pandemi Covid-19, sehingga dikeluarkan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 yang jangka waktu insentifnya diteruskan sampai dengan 30 Juni 2021. Memasuki semester kedua tahun 2021, sinar terang tanda-tanda dampak pandemi akan menurun sepertinya belum terlihat. Dengan demikian, insentif pun diperpanjang kembali sampai dengan Desember 2021 berdasarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Sejatinya hampir semua lini terdampak pandemi ini, akan tetapi terkait dengan insentif yang telah diberikan dilakukan peninjauan ulang. Pemerintah mengharapkan insentif tersebut harus diberikan tepat sasaran. Sektor yang mendapatkan insentif adalah sektor yang paling terdampak pandemi. Terdapat perubahan penerima insentif antara lain: Insentif Pembebasan PPh 22 Import dari 730 menjadi 132 KLU, Restitusi PPN dari 725 menjadi 132 KLU, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 KLU menjadi 216 KLU.

Selain mengurangi sektor yang telah ada sebelumnya, wajib pajak yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak yang memiliki status kawasan berikat juga tidak lagi mendapat insentif. Seperti kita ketahui, wajib pajak KITE sejak awal diterbitkan insentif selalu diikut sertakan dalam penerima insentif, begitu juga untuk Wajib Pajak Kawasan Berikat.

Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga adanya perubahan penerima insentif? Hampir semua lini terdampak pandemi Covid-19, hal ini dapat kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, skala prioritas harus selalu diterapkan dalam mengeluarkan kebijakan.

Fungsi utama pajak adalah budgetair (anggaran) yaitu pemerintah dalam hal ini DJP harus mengumpulkan penerimaan negara agar dapat membiayai kegiatan pembangunan negara. Fokus pemerintah saat ini adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menurut data terakhir pagunya mencapai Rp744,75 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah secara selektif menentukan sektor manakah yang benar-benar harus dibantu agar dapat bertahan di masa pandemi ini. Dengan adanya pengurangan ini diharapkan sektor yang tidak lagi memperoleh insentif agar dapat ikut bergotong-royong membantu penerimaan negara karena dengan pembayaran tersebut akan dipergunakan kembali untuk kemakmuran rakyat.

Apabila kita lihat sektor UMKM, salah satu pertimbangan mengapa masih mendapat insentif adalah melihat data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa untuk tahun 2017 jumlah UMKM  sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.

Apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja maka Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%), sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara keseluruhan, UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Sehingga sektor UMKM paling rentan terkena dampak pandemi dan perlu tetap mendapat insentif.

Sebagai penutup, diharapkan kepada wajib pajak yang memperoleh fasilitas insentif sebagaimana di atur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021 agar dapat memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan usahanya. Dan bagi yang sudah tidak mendapat insentif, mari kita bersama-sama bahu membahu bergotong royong memberikan kontribusi kepada negara untuk membantu saudara kita yang terdampak pandemi dan mendukung pembangunan negara.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.