Ini Manfaat e-Bupot PPh Pasal 23/26, Tunggu Apa Lagi?

Oleh: Ni Kadek Mira Arlitayani, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang semakin maju dan canggih menawarkan banyak kemudahan, sehingga banyak sektor memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memanfatkan kemajuannya. DJP saat ini sedang melakukan reformasi perpajakan yang perlahan mengarah pada sistem yang berbasis teknologi. Mulai dari Pembuatan Kode Billing, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Pengajuan Validasi BPHTB, Pengajuan KSWP, Pengajuan Permohonan Keberatan, Adanya Penerbitan e-NPWP dan masih banyak lainnya. Aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru dan yang paling ditunggu oleh wajib pajak adalah terbitnya bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik yang saat ini biasa disebut dengan e-Bupot PPh Pasal 23 dan/atau 26.

Menurut PER-04/PJ/2020, e-Bupot PPh Pasal 23 dan/atau 26 adalah Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Penggunaan aplikasi ini, diberlakukan mulai Masa Pajak Agustus 2020. Dimulai pada masa pajak Agustus 2020, yang diwajibkan hanyalah wajib pajak tertentu yang melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Namun, saat ini sudah dilakukan pembaruan lagi. Mulai masa September 2020, Seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 diwajibkan untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan aplikasi e-Bupot.

Dengan pembaruan-pembaruan tersebut, banyak manfaat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui dimunculkannya aplikasi e-Bupot ini yaitu kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, hemat waktu, terjaminnya keamanan data dan memiliki fitur tanda tangan elektronik. Kemudahan dalam penggunaannya dikarenakan DJP menyusun aplikasi e-Bupot ini dengan tampilan yang ramah pengguna (user friendly), sehingga para pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah. Pembuatan bukti pemotongan, pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan berbasis daring (dalam jaringan atau online) ini dapat menghemat waktu karena wajib pajak dapat melaporkannya di mana saja dan kapan saja.

Jadi saat pelaporannya, wajib pajak yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tidak perlu datang lagi ke KPP karena semua kegiatannya selesai di dalam satu sistem. Selain hemat waktu, e-Bupot juga aman. Aman yang dimaksud dalam artian seluruh data wajib pajak yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini juga menyediakan fitur tanda tangan elektronik sehingga saat wajib pajak membuat Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sudah tertanda tangan secara elektronik.

Setelah mengetahui pengertian dan manfaat yang diberikan dari penggunaan e-bupot, tahukah Anda siapa yang wajib melakukan pelaporan SPT Masa menggunakan e-Bupot tersebut? Mengacu PER-04/PJ/2020, wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan SPT Masa dan membuat bukti pemotongan dengan menggunakan e-Bupot adalah :

1. Wajib pajak yang telah dikukuhkan maupun belum dikukuhkan sebagai PKP. Penggunaan aplikasi ini diwajibkan untuk seluruh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020. Namun, per 1 September 2020. Wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP juga harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan e-bupot selama memenuhi kriteria Pasal 6 ayat 1 PER-04/PJ/2017
2. Menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu masa pajak
3. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh lebih dari Rp100 Juta
4. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa secara elektronik.

Nah, di atas adalah kriteria WP yang wajib melaporkan SPT Masa dan Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan e-Bupot. Pasti terbersit di pikiran Anda, bagaimana caranya agar dapat mengakses e-Bupot tersebut? Cara yang pertama dilakukan adalah Pengajuan Sertifikat Elektronik, telah melakukan Aktivasi EFIN dan telah melakukan Registrasi di DJP Online. Di mana saat pemberian Sertifikat Elektronik oleh KPP, wajib pajak akan membuat Passphrase yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak untuk membubuhkan tanda tangan elektronik saat melakukan pelaporan atau membuat bukti pemotongan elektronik pada aplikasi e-Bupot agar. Melakukan Aktivasi EFIN diperlukan saat Anda belum pernah melakukan registrasi di DJP Online dan registrasi di DJP Online tersebut dilakukan karena pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 itu akan menggunakan website tersebut. Sehingga, jika Anda telah melakukan dan memiliki keperluan di tahap 1 ini, akan memudahkan proses aktivasi akses di situs DJP Online.

Cara Kedua, melakukan aktivasi akses di DJP Online. Langkah-langkah untuk aktivasinya adalah sebagai berikut :

1. Login di situs djponline.pajak.go.id
2. Tekan Profil – Aktivasi Fitur layanan
3. Centang pada pilih e-bupot PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
4. Tekan ubah fitur layanan, ada konfirmasi untuk mengubah layanan tekan Ya.
5. Apabila sudah berhasil dilakukan aktivasi akses, akan muncul pemberitahuan sukses dan selamat, aktivasi akses di DJP Online sudah berhasil.

Setelah berhasil melakukan aktivasi akses, kini anda dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot. Untuk tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pembuatan serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dapat diakses melalui kanal youtube Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan e-Bupot ini sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh wajib pajak, karena kemudahan yang ditawarkannya. Dengan adanya e-Bupot ini wajib pajak dapat menghemat waktu, yang mana wajib pajak tidak perlu lagi dating ke KPP untuk melaporkan SPT Masanya, cukup di dalam satu situs djponline.pajak.go.id pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dapat terselesaikan dengan mudah. Selain itu, fitur-fitur yang digunakan juga ramah pengguna yang memudahkan wajib pajak pemula untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan maupun pelaporan SPT Masa pun bisa lebih cepat dan praktis.

Dengan hadirnya aplikasi e-Bupot di laman DJP Online ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi penerimaan negara maupun kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan salah satu kewajibannya yaitu melakukan Pelaporan SPT Masa. Diharapkan juga aplikasi ini dapat memperbarui dan meningkatkan fitur-fitur yang disediakan serta performanya, sehingga saat membludaknya penggunaan pada saat yang bersamaan tidak terjadi gangguan yang amat berarti dalam keberlangsungan penggunaan aplikasi ini oleh wajib pajak. Dengan memberikan performa yang baik di dalam aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ini dapat membuat wajib pajak dapat lebih nyaman dan puas dalam penggunaan aplikasi ini. Kepuasan wajib pajak juga akan sangat berdampak pada feedback yang akan diterima oleh KPP. Jadi, performa yang baik harus selalu ditunjukkan.

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.