Forensik Digital Perpajakan: Capaian 2020 dan Strategi 2021

Kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan menjadi bagian dalam optimalisasi penerimaan pajak yang menjadi tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan forensik digital bertujuan untuk menjaga integritas, kualitas, dan reliabitas data elektronik yang diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan DJP agar menjadi alat bukti yang sah, valid, dan dapat diterima di pengadilan.

Forensik digital merupakan serangkaian metodologi yang meliputi prosedur dan teknik dalam pengumpulan, perolehan, preservasi, pengolahan dan analisis, serta penyajian informasi maupuan dokumen elektronik sesuai dengan kaidah hukum maupun aturan yang berlaku. Dukungan forensik digital dibutuhkan untuk memberikan hasil yang optimal atas kegiatan penegakan hukum yang dilakukan DJP baik dalam kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, maupun penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.  

Kegiatan forensik digital yang dilakukan oleh DJP mengacu pada peraturan perundang-undangan dan best practice forensik digital serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital untuk Kepentingan Perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan adanya permintaan bantuan forensik digital dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP dan pemeriksa pajak. Selain itu, kegiatan forensik digital di DJP juga dilaksanakan berdasarkan adanya permintaan bantuan ahli forensik digital untuk kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu pelaksanaan Joint Program DJP-DJBC.

Selama tahun 2020, DJP telah menerbitkan 671 Surat Tugas Forensik Digital (STFD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Forensik Digital. Kegiatan forensik digital ditutup dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD). Pada tahun 2020, sebanyak 618 LPTFD telah dibuat yang terdiri dari kegiatan forensik digital yang dilakukan atas kegiatan penegakan hukum terhadap 665 wajib pajak serta kegiatan bantuan forensik digital yang dilakukan terkait kegiatan penegakan hukum oleh DJBC sebanyak 18 kegiatan.

Pada tahun 2020, kantor wilayah DJP telah melaksanakan kegiatan forensik digital terhadap 575 wajib pajak. Sementara Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP telah menyelesaikan kegiatan forensik digital terhadap 73 wajib pajak dan 18 pihak lainnya. Selama tahun 2020, forensik digital telah dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan terhadap 254 wajib pajak, pemeriksaan bukti permulaan terhadap 372 wajib pajak, penyidikan terhadap 22 wajib pajak, serta penegakan hukum DJBC terhadap 18 pihak lainnya.

Pada tahun 2021, kebijakan dan strategi terkait kegiatan forensik digital difokuskan pada sarana dan infrastruktur forensik digital di seluruh unit pelaksana penegakan hukum pidana DJP (UP Gakum) terutama penyiapan tenaga forensik digital dalam rangka pembentukan fungsional pemeriksa pajak subunsur forensik digital. Adapun kebijakan dan strategi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Direktorat Penegakan Hukum sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.
   Laboratorium yang memenuhi standar kualitas yang konsisten dan keluaran hasil yang kredibel diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif di DJP.
2. Pengembangan SDM Forensik Digital melalui Pelatihan yang Berkelanjutan.
   Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para Tenaga Forensik Digital (TFD) melalui program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi keahlian sehingga para TFD dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
3. Penyempurnaan SOP Kegiatan Forensik Digital yang Sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017.
   Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan standar kerja agar sesuai dengan kaidah/standar forensik digital yang berlaku.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Forensik Digital oleh Seluruh UP GAKUM di Indonesia.
   Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan dukungan forensik digital atas setiap kegiatan penegakan hukum terutama di unit vertikal DJP.
5. Kerjasama Forensik Digital dengan Aparat Penegak Hukum Lain.
   Kerja sama di bidang forensik digital akan dilakukan dengan pihak internal Kementerian Keuangan dan pihak eksternal antara lain melalui kunjungan ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, pelatihan bersama dengan Kejaksaan, seminar dengan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI), serta Joint-Forensics-Investigation dengan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan.