Distribusi PPN untuk Pendidikan

Oleh: Eka Walida Rahmawati, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa arus perubahan. Di tengah transformasi dunia yang sangat cepat, penciptaan sumber daya manusia unggul perlu dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan aset yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh SDM yang ada di dalamnya. Dengan demikian, untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing, diperlukan pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana serta fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Apalagi masa pandemi seperti sekarang ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Lantas, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini?

Pendidikan di Masa Pandemi

Setahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Banyak sektor yang terdampak sejak pemerintah menyatakan Covid-19 menjadi wabah di Indonesia. Sektor ekonomi, kesehatan, industri, pariwisata, hiburan bahkan pendidikan pun tak luput juga ikut terdampak.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis kali ini akan lebih membahas dampak pandemi Covid-19 pada sektor pendidikan. Pandemi Covid-19 jelas merupakan ancaman yang sangat nyata dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah ditutup akibat tidak diperbolehkannya kegiatan pembelajaran tatap muka untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Para guru dan siswa harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Akibatnya banyak siswa yang akhirnya kehilangan minat belajar dan menyebabkan terjadinya learning loss.

Pembelajaran secara daring perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Namun, pada nyatanya layanan pendidikan menjadi kian tak merata. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang tergolong elit dan memiliki fasilitas pembelajaran lengkap tentunya tidak kesulitan memenuhi kegiatan pembelajaran secara daring. Sementara di sisi lain, sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas akan sulit memenuhi kegiatan pembelajaran.

Bagi yang secara ekonomis mampu membeli peralatan teknologi komunikasi yang memadai,  pendidikan daring sama sekali bukan masalah. Sementara bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan ekonomis untuk membeli sarana prasarana tersebut, akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring.

Pemerintah Hadir

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Bunyinya sudah sangat jelas, artinya secara perundang-undangan negara sangat peduli terhadap pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga negaranya.

Di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai insentif dan bantuan diberikan oleh pemerintah. Dalam dunia pendidikan, anggaran sebesar 20% dari APBN atau sekitar Rp550 triliun  digunakan untuk beragam jenis peruntukan.

Dari alokasi dana APBN tersebut, sebanyak 27,7 juta siswa dan pengajar mendapat bantuan kuota internet, sepuluh juta siswa mendapat program Indonesia Pintar, lebih dari empat juta siswa dan sekolah mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebanyak 930,5 ribu mahasiswa mendapat bantuan program Bidikmisi, dan lebih dari 290,9 ribu guru non-PNS mendapat tunjangan profesi guru.

Tentunya, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serta merta cuek dalam menangani perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah berupaya mencari berbagai sumber untuk memenuhi penerimaan APBN sehingga dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan yang ada.

Subsidi Pendidikan melalui PPN

Untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam membiayai APBN, yaitu sekitar 80%.

Salah satu sumber perpajakan yang menopang APBN adalah melalui pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Hingga saat ini, Indonesia masih menganut tarif tunggal dalam pemungutan PPN, yaitu sebesar 10%.

Dalam pemberitaan yang beredar beberapa hari terakhir, pemerintah mengupayakan penerimaan APBN melalui RUU KUP. Disebutkan bahwa jasa pendidikan merupakan salah satu jasa yang akan  dikenakan PPN dalam RUU yang sudah beredar tersebut.

Pada dasarnya,  Pasal 4A ayat (3) UU 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.011/2014 menyebutkan bahwa jasa pendidikan merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Namun, hal ini dinilai sudah tidak relevan lagi dan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan pajak. Pasalnya, fasilitas pengecualian barang atau jasa kena pajak pada PPN selama ini kurang tepat sasaran.

Sebagai contoh, sekolah premium dengan biaya fantastis yang dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi selama ini tidak dikenakan PPN atas biaya tersebut, sama halnya dengan sekolah negeri yang tidak dipungut biaya dan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, sebab objek pajak yang sama dinikmati oleh masyarakat dengan penghasilan yang berbeda.

Lantas, apakah seluruh jasa pendidikan akan dikenakan PPN sehingga yang semula gratis akan menjadi berbayar? Menjawab pertanyaan ini, tentunya tidak semua sekolah akan dikenakan tarif PPN. Hanya sekolah komersial dengan batasan tertentu saja yang akan dikenakan PPN. Akan tetapi, sampai saat ini tarif dan pengenaan PPN masih dalam proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rencana kebijakan pengenaan PPN pada bidang pendidikan menerapkan aspek ability to pay, yakni kemampuan seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Pemerataan Pendidikan

Mengingat kepedulian pemerintah dalam dunia pendidikan, dapat dipastikan bahwa rencana kebijakan pengenaan tarif PPN ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila atas jasa pendidikan premium dikenakan PPN, maka dana tersebut dapat disalurkan dalam bentuk dana BOS kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Atau dapat juga dialihkan sebagai subsidi silang untuk membantu sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, peluang pemerataan pendidikan itu semakin terbuka lebar.

Mengingat pentingnya pendidikan yang menjadi kontribusi utama dalam pembangunan SDM, maka mutu pendidikan sangat perlu diperhatikan. Melalui pondasi pendidikan yang kokoh dan tepat, akan dapat diwujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.