Dapat Surat Cinta dari Kantor Pajak? Kenali Jenisnya

Oleh: Adriyanti Nopita Sinaga, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pada suatu Rabu yang hangat, saat akan pulang ke rumah, tebersit perasaan tidak enak, seperti sebuah firasat untuk bersiap-siap mendengar berita buruk. Begitu sampai di rumah, sebuah amplop berwarna cokelat dan berstempel “Kantor Pelayanan Pajak” tergeletak di teras rumah.  

Sontak tubuh ini mengeluarkan keringat dan mulai gelisah saat membuka amplop yang tertutup rapat. Surat Teguran, begitu tertulis judulnya. Isinya menyatakan bahwa menurut tata usaha kantor pajak, saya belum menyampaikan SPT Tahunan dan diminta untuk menyampaikan SPT Tahunan  dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat.   Bingung sekaligus terkejut, bagaimana surat cinta dari kantor pajak ini bisa sampai kepada saya.

Banyak masyarakat awam yang terkejut atau bahkan kepikiran jika dikirimi surat dari kantor pajak. Surat dari kantor pajak ada banyak jenisnya dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Tetapi walaupun demikian, ada satu kesamaan tujuan dari setiap surat cinta yang dikirim oleh kantor pajak kepada masyarakat  (atau disebut wajib pajak) yaitu menyampaikan kepedulian kantor pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Mari kita simak jenis-jenis surat dari kantor pajak yang mungkin akan kamu terima juga suatu saat nanti.

Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pada Pasal 3 ayat (5a) dijelaskan bahwa Surat Teguran diterbitkan dan dikirimkan ke wajib pajak yang bersangkutan apabila wajib pajak tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPt) sesuai dengan batas waktu (sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) UU KUP) berikut.

1. Untuk SPT  Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak;
2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak; atau
3. Untuk SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pada saat wajib pajak menerima surat teguran ini, wajib pajak akan diingatkan untuk melaporkan SPT yang belum dilaporkan maksimal 30 hari sejak diterbitkannya surat teguran ini. Maka dari itu, cukup laporkan SPT yang belum dilaporkan dan tertera dalam surat teguran yang dimaksud.

Surat Ketetapan Pajak

Indonesia menerapkan sistem perpajakan self assessment. Wajib pajak akan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini fiskus atau pegawai pajak seolah-olah berperan pasif yaitu melakukan pemonitoran atau pengawasan terhadap hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Apabila terdapat ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan atau terdapat data fiskal yang belum/tidak dilaporkan berdasarkan hasil suatu proses pemeriksaan atau keterangan lain, maka Direktur Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Eits, walau kedengarannya menambah pembayaran pajak, ada jenis SKP yang membawa kabar bahagia juga.

Ada 4 jenis SKP berdasarkan UU KUP, sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKP ini terbit apabila jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang terutang atau seharusnya terutang. SKPLB terbukti membuat wajib pajak senang seperti kejatuhan durian runtuh saat menerimanya.

2. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKP ini terbit apabila setelah proses pemeriksaan selesai, diketahui bahwa jumlah kredit pajak yang disetor sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Lalu mengapa SKPN ini diterbitkan kalau tidak ada berita buruk atau berita baik ya? Itu dilakukan demi memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak atas proses pemeriksaan yang telah berlangsung.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKP ini terbit jika jumlah kredit pajak yang wajib pajak setor lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang. Tentu saja surat cinta yang membuat patah hati ini diterbitkan setelah melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu, bukan semena-mena kantor pajak saja.

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKP ini terbit sebagai koreksi/tambahan atas surat ketetapan sebelumnya yang ternyata ditemukan data baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan.

Surat Tagihan Pajak

Setelah surat teguran dan surat ketetapan pajak, ada lagi Surat Tagihan Pajak (STP). Lalu apa bedanya STP dengan Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak? Mengapa STP terlihat mirip dengan Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak?

                STP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak  apabila :

1. PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi yaitu denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak atau terlambat memuat faktur pajak;
5. PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;
6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak.

Jadi kalau boleh disimpulkan perbedaannya, Surat Teguran itu sifatnya seperti kartu kuning dalam permainan sepak bola, bahwa wajib pajak diperingatkan untuk melaporkan SPT akibat dari kelalaian wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Untuk SKP sifatnya seperti ketok palu dari hakim saat pengadilan, bahwa wajib pajak memiliki pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar ataupun pajak yang nihil untuk ditindaklanjuti. Sedangkan STP yang dari judulnya saja ada kata "tagihan" maka digunakan untuk menagih pajak dan sanksi administrasinya.  

Apapun jenis surat cintanya, semuanya berisi kasih sayang dan menunjukkan kepedulian DJP terhadap wajib pajak  atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.