Dampak Aturan Natura, Pengusaha Leluasa Karyawan Sejahtera

Oleh: Firman Raharja, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tanggal 1 Juli 2023 adalah tanggal mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Natura dalam pengertian ini adalah imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang tidak dalam bentuk uang. Selain itu, PMK ini juga mengatur mengenai pengeluaran natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu atau yang sering dikenal sebagai daerah terpencil. Namun khusus yang berkaitan dengan daerah tertentu, tidak dibahas dalam tulisan ini.

Prinsip 3M

Secara perpajakan sebagaimana penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengeluaran biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Klausul ini lebih dikenal di kalangan praktisi perpajakan sebagai biaya 3M. Sehingga PMK ini merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut atas biaya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam hal pengeluaran berupa natura.

Hal-hal yang dijelaskan dalam PMK ini adalah tentang bagaimana pengeluaran berbentuk natura dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perpajakan (deductable expense) serta menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya (taxable income). Dalam aturan sebelumnya, pengeluaran natura umumnya merupakan pengeluaran yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan tidak termasuk penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh).

Kecuali pengeluaran natura di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dan bukan objek PPh dengan syarat dan ketentuan. Dampak aturan lama, penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih besar. Hal ini secara otomatis membuat PPh perusahaan akan menjadi lebih besar. Sedangkan bagi si penerima natura baik karyawan atau pihak lain yang memberikan jasa pada perusahaan, penerimaan ini tak perlu diperhitungkan sebagai penghasilan yang nantinya akan dikenakan PPh.

Keuntungan bagi Karyawan

Dalam aturan baru ini, pengeluaran perusahaan dalam bentuk natura bisa langsung dibebankan. Dampaknya penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dengan PPh tentu akan lebih kecil pula. Sedangkan bagi si penerima, natura ini akan menjadi penghasilan yang diperhitungkan dalam SPT Tahunannya.

Sekilas aturan ini hanya menggeser beban pajak penghasilan dari perusahaan menjadi beban PPh karyawan. Namun jika diteliti lebih lanjut ke pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, aturan ini justru memberikan keuntungan bagi karyawan. Aturan ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengeklaim biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, namun juga menetapkan bahwa natura yang diterima karyawan akan dikecualikan sebagai objek PPh.

Secara garis besar, ada empat kelompok natura sesuai dengan perlakuan perpajakannya. Pertama, natura yang seluruhnya dikecualikan dari objek PPh bagi si penerima. Natura umumnya yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti fasilitas keagamaan, makanan minuman di tempat kerja, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, tempat tinggal bersama, kendaraan kerja, iuran dana pensiun bahkan fasilitas sarana pendukung kerja seperti gawai dan pulsa yang sehubungan dengan pekerjaan.

Kedua, natura dikecualikan dari objek pajak PPh bagi penerimanya dengan batasan nilai tertentu. Aturan ini juga memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan nilai jika karyawan menerima natura dan/atau kenikmatan yang diterima tidak secara bersama-sama. Seperti fasilitas perumahan khusus seperti apartemen, fasilitas olahraga, kendaraan dinas dan bingkisan nonkeagamaan yang diterima dari perusahaan. Hal-hal tersebut bukan merupakan objek pajak selama masih dalam batasan tertentu.

Untuk kondisi natura dengan batasan nilai, perusahaan tetap dapat membebankan seluruh pengeluaran natura. Sedangkan pegawai penerima hanya akan dianggap memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak selama melebihi batasan yang ditetapkan.

Ketiga, beberapa natura dan/atau kenikmatan yang diterima menjadi penghasilan seluruhnya bagi penerima. Natura ini hanya yang berbentuk kendaraan dan diterima oleh pemilik modal, serta natura yang berbentuk fasilitas olahraga yang tergolong mewah.

Keempat, khusus untuk seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada tahun 2022 dikelompokkan sebagai dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Bagi perusahaan natura ini tetap merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

Kesejahteraan Karyawan

Aturan mengenai pengeluaran dalam bentuk natura ini bukanlah merupakan suatu pajak baru bahkan bukan pula merupakan suatu objek pajak baru. Aturan ini menyatakan bahwa semua pengeluaran dalam bentuk natura yang berhubungan dengan 3M merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Ini menunjukkan bahwa dengan aturan ini pengusaha diberi keleluasaan yang lebih dalam melakukan pengeluaran dalam bentuk natura. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha sebagaimana prinsip ease of doing business.

Bagi karyawan secara umum, aturan ini tidak mengubah apa yang menjadi hak karyawan bahkan menegaskan bahwa natura yang diterima umumnya dikecualikan dari objek PPh bagi karyawan. Lebih jauh diharapkan akan lebih memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan karyawan. Selain mendapatkan natura sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh, karyawan akan diuntungkan karena perusahaan akan lebih leluasa apabila melakukan pengeluaran dalam bentuk natura.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.