Blokir, Blokir, Blokir demi Negara

Oleh: Fransiskus Xaverius Herry Setiawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Negara kita, Indonesia, secara umum masih menganut sistem perpajakan yang disebut self assessment. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). Dalam sistem perpajakan self assessment, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Kemudian melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengirimkan lewat jasa pos/ekspedisi, atau secara online. Sehingga setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Apakah SPT tersebut sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUP, DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). DJP juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Nah, jika setelah diterbitkan STP, SKPKB, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan sampai dengan dengan jangka waktu yang telah ditentukan tidak dibayar oleh penanggung pajak maka akan dilaksanakan kegiatan penagihan pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, termasuk menjual barang yang telah disita. Salah satu tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pemblokiran.

Pemblokiran sejatinya merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa tidak melunasi utang pajaknya oleh wajib pajak/penanggung pajak, maka jurusita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak/penanggung pajak.

Pengertian Pemblokiran menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun  2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Jadi pada dasarnya pemblokiran merupakan penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak. Pemblokiran yang sudah biasa dan sering dilaksanakan adalah pemblokiran atas rekening tabungan, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemblokiran rekening dilakukan dengan mengajukan permintaan kepada bank oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dan bank wajib membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.

Pemblokiran juga dapat dilaksanakan terhadap rekening efek. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000. Kegiatan pemblokiran efek dilakukan jika Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek.

Pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening sebagai penanggung pajak. Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal menyampaikan perintah tertulis kepada kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek penanggung pajak. Berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, kustodian kemudian melakukan pemblokiran rekening efek.

Selain pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak, pemblokiran dalam rangka penagihan pajak juga bisa dilakukan atas akses sistem. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Administrasi Badan Hukum, yang biasa disingkat SABH. SABH merupakan sistem pelayanan administrasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SABH diperlukan pada saat proses pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Jadi wajib pajak yang dilakukan pemblokiran atas SABH Perseroan Terbatasnya tidak dapat mengakses SABH PT untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau melakukan perubahan anggaran dasarnya.

Pemblokiran akses SABH Perseroan Terbatas ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Semula permohonan pemblokiran ini hanya dapat diajukan oleh pemegang saham. Pertama, pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus). Kedua, pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012, pemohon blokir ditambahi satu lagi yaitu instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah berhak untuk mengajukan permohonan pemblokiran. Permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Itulah mengapa pemblokiran jenis ini lebih dikenal dengan Pemblokiran AHU.

Jenis pemblokiran lainnya biasa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namanya pemblokiran akses kepabeanan. Akses kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, pemblokiran akses kepabeanan di antaranya dapat dilakukan jika berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, pengguna jasa kepabeanan tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

Selain itu pemblokiran akses kepabeanan dapat dilakukan jika berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor. Nah, untuk alasan penagihan pajak juga dimungkinkan untuk dilakukan pemblokiran Akses Kepabenan, yaitu berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 huruf o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019).

Begitu banyak jenis pemblokiran yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Mulai dari pemblokiran rekening, pemblokiran efek, pemblokiran akses SABH PT, dan pemblokiran akses kepabenanan. Masing-masing bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi penanggung pajak. Pemblokiran akan semakin efektif jika dilakukan secara serempak terhadap penanggung pajak. Penggunaan single identity number sudah sangat diperlukan untuk melakukan pemblokiran serentak atas segala jenis kekayaan dan akses yang dimiliki penanggung pajak. Sehingga pemblokiran memiliki kekuatan untuk memaksa penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.