Big Data dan Rasio Pajak Kita

Oleh: Dewi Damayanti, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Menghadapi tantangan meningkatnya angka kejahatan, penjara kepenuhan, dan residivisme tinggi, pada 2010 pemerintah Malaysia menemukan solusi kreatif masalah penjara. Pemerintah Malaysia berhenti menggunakan praktik global sebagai patokan. Mereka menyadari bahwa pergeseran strategi dan fokus organisasilah yang dapat memutus lingkaran setan pemenjaraan dan pengurangan kejahatan.

Solusi yang mereka ambil bukan dengan membangun penjara yang mahal, pemerintah membentuk pusat-pusat Community Rehabilitation Program (CRP) di lahan menganggur bekas pangkalan militer. Strategi itu berhasil menurunkan angka kejahatan di Malaysia dan pemerintah berhasil menghemat pengeluaran negara yang sangat signifikan.

Strategi yang diterapkan pemerintah Malaysia itu dikisahkan W Chan Kim dan Renee Mauborgne dalam Blue Ocean Strategy; Blue Ocean Shift. Blue Ocean Strategy merumuskan pandangan mengenai alam pasar yang terdiri dari dua jenis samudra, yaitu: samudra merah dan samudra biru. Samudra merah adalah semua industri yang ada sekarang tempat sebagian besar organisasi bertarung. Samudra biru adalah semua industri yang belum diciptakan, tempat laba dan pertumbuhan makin banyak terjadi.

Jika ditarik ke ranah perpajakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama lima tahun belakangan ini seakan tertahan dalam samudra merah karena beberapa kendala. Terlihat dari rasio pajak Indonesia adalah paling kecil jika dibandingkan negara lain di Asia Pasifik. Bahkan rasio pajak Indonesia pernah menyentuh angka terendah di 10,7% pada tahun 2017. Rendahnya rasio pajak suatu negara menjadi indikator jika kepatuhan pembayar pajak di negara tersebut masih rendah.

Kunci untuk meningkatkan kepatuhan sistem self assessment adalah ketersediaan data berkualitas yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Untuk itu, Pasal 35A  Un­dang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) wajib memberikan data dan infor­masi kepada Ditjen Pajak. Data ILAP yang mengalir deras tersebut tidak dapat diproses dengan menggunakan metode tradisonal, tetapi harus diproses dengan menggunakan konsep Big Data.

Contoh Big Data adalah data yang berukuran hingga petabytes (1,024 terabytes) atau exabytes (1,024 petabytes). Ini seperti miliaran hingga triliunan catatan personal seseorang yang semuanya berasal dari sumber berbeda seperti jejaring sosial, lokapasar, data pelanggan, sosial media, nomor telepon, dan sebagainya.

Data-data ini biasanya tidak terstruktur, sering tidak lengkap dan tidak dapat diakses. Karena itu Ditjen Pajak mengakselerasi Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) di tahun 2021 ini, sehingga sistem yang baru akan lebih akomodatif dengan konsep Big Data.

Tidak terintegrasinya data, mengakibatkan wajib pajak juga tidak dapat mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya langsung secara daring. Meskipun sebagian besar layanan di Ditjen Pajak memang telah dapat dilakukan secara daring seperti pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT melalui e-Filing, namun wajib pajak baru mengetahui jika mempunyai hutang pajak misalnya ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah diterbitkan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikirimkan ke alamat wajib pajak.  

Akselerasi sistem informasi dilakukan untuk mengimbangi dimulainya era digitalisasi ekonomi. Maraknya era digitalisasi ditandai dengan pola aktivitas masyarakat yang berubah secara masif ke arah digital setelah pandemi Covid-19 melanda. Pelaku usaha pun semakin banyak yang memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke digital.

Ditjen Pajak menangkap sinyal pergeseran pola aktivitas masyarakat itu sebagai momentum untuk menggeser strategi dan fokus organisasi ke samudra biru, dengan mengakselerasi reformasi sistem informasi yang adaptif dengan era digital.

Teknologi Informasi dan Basis Data adalah salah satu pilar yang menjadi sasaran reformasi Ditjen Pajak, di samping empat pilar lainnya, yaitu: Organisasi, SDM, Proses Bisnis, dan Peraturan Perundang-Undangan. Payung hukum untuk melakukan reformasi perpajakan sendiri tertuang dalam  Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Targetnya tahun 2024 nanti Ditjen Pajak telah memiliki teknologi informasi yang terintegrasi secara nasional.

Nantinya layanan yang diberikan Ditjen Pajak akan dibagi dalam tiga jenis, yaitu: Click, Call, Counter (3C). Click yaitu layanan perpajakan yang dilakukan secara otomatis melalui mesin melalui situs web, aplikasi mobil, atau layanan lainnya tanpa melalui bantuan petugas pajak. Nah, Click ini nanti tak ubahnya kemudahan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya.

Single Identity Number  

Dengan layanan Click ini, maka dalam satu kali klik wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya langsung dan menunaikan kewajibannya secara daring. Sementara bagi fiskus selain mudah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan juga dapat memetakan potensi pajak yang belum tergali.

Dengan konsep Big Data di era Internet of Thing (IoT), Ditjen Pajak akan terhubung dengan segala aktivitas yang dilakukan wajib pajak dalam keseharian mereka. Tak ubahnya membuka jendela informasi dengan satu klik saja. Untuk menghimpun data di era digitalisasi ekonomi ini akan lebih mudah dilakukan jika Single Identity Number (SIN) telah diterapkan.

SIN merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu. SIN tidak hanya memuat jati diri individu, tetapi juga informasi lain terkait data keluarga, kepemilikan aset, data kepolisian, perbankan, pajak, dan masih banyak lainnya. Data kependudukan terintegrasi tersebut telah diterapkan di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Social Security Number.

Dengan terintegrasinya data penduduk, seorang pemilik SIN tak lagi dapat berkelit tidak memiliki harta atau mempunyai usaha, ketika jejak digitalnya melakukan transaksi penjualan di lokapasar atau membeli aset secara daring. Informasi dalam satu pintu ini akan memudahkan fiskus dalam melakukan pengawasan. Fiskus bisa lebih fokus pada pelayanan dan konseling, sehingga kegiatan pemeriksaan bisa diminimalisir.

Digitalisasi ekonomi ini memberikan harapan sekaligus tantangan bagi dunia perpajakan. Bank Indonesia mencatat kenaikan 24,4% (year on year/yoy) nilai dari transaksi digital menjadi Rp16 triliun pada Juli 2020, dari periode sama tahun sebelumnya Rp12,9 triliun. Kenaikan transaksi tertinggi terjadi saat sejumlah wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April 2020, yaitu naik 64,5% (yoy) menjadi Rp 17,6 triliun.

Sementara, riset e-conomy SEA 2019 yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain and Company menunjukkan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2019 senilai US$40 miliar. Pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi US$133 miliar, terbesar di Asia Tenggara. Tanpa sistem informasi yang andal dan penggabungan informasi satu pintu melalui penerapan SIN, data yang bertaburan itu takkan banyak berarti.

Hanya saja tantangan mengintegrasikan data terpencar di beberapa instansi dalam sebuah sistem secara nasional, tak hanya butuh dana besar, namun juga perlu sinergi dari semua instansi terkait. Menyatukan data perpajakan (NPWP), data kependudukan, dan data keimigrasian misalnya, membutuhkan sinergi instansi terkait dengan melebur ego sektoral. 

Sistem informasi andal yang mampu mengakomodir konsep Big Data dan penggunaan SIN menjadi peluang bagi Ditjen Pajak untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di era digitalisasi ekonomi. Muaranya adalah rasio pajak Indonesia akan meningkat di masa depan.   

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.