Berbagi Kemakmuran di Masa Pandemi

Oleh: Yudhan Wahyu Illahi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang mengkhawatirkan bagi negara kita. Penduduk terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 2 juta lebih dan sebanyak 57.138 jiwa meninggal dunia (28/06/2021). Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang besar bagi perekonomian nasional. Terlebih lagi, kita semua juga dihadapkan pada kondisi ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.

Di tengah-tengah keadaan krisis yang sedang melanda, keluh kesah muncul di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat yang berkurang penghasilannya akibat dampak pandemi Covid-19, mulai kritis mempertanyakan mengapa pemerintah tetap memungut pajak dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola uang pajak dari masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat semakin memuncak dengan munculnya berita terkait perluasan basis pajak dalam draf perubahan Undang-Undang KUP. Salah satu isu yang gencar diperbincangkan masyarakat ialah terkait isu pengenaan PPN untuk barang kebutuhan pokok (sembako). Bagaimana mungkin pemerintah berencana mengenakan pajak untuk sembako yang jelas-jelas sangat dibutuhkan orang banyak? Mengapa rencana tersebut malah muncul di saat-saat krisis seperti ini? Apa sebenarnya motif dibalik Rancangan Undang-Undang tersebut?

Tidak Menzalimi 

Satu hal yang pasti, pemerintah tidak mungkin menzalimi rakyatnya sendiri. Sebagai negara demokrasi, sistem pemerintahan negara Indonesia pada hakikatnya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya, terutama mengenai perpajakan.

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Pasal 1 UU KUP, uang pajak dari masyarakat akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang pajak dari rakyat akan dikelola oleh pemerintah dan nantinya didistribusikan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan fasilitas-fasilitas publik, yang tujuannya jelas untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri.

Kita tahu bahwa semua orang merasa kesusahan akibat pandemi ini. Terbatasnya aktivitas ekonomi membuat banyak usaha terpaksa tutup dan banyak orang kehilangan pekerjaannya dalam berbagai tingkatan. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat semakin menambah rasa kesengsaraan masyarakat. 

Ya, kita benar-benar berada di tengah sebuah krisis. Lalu, bagaimana jika tiba-tiba muncul isu mengenai rencana pengenaan pajak terhadap sembako yang jelas-jelas dibutuhkan orang banyak, apalagi rakyat “kecil”? Jelas hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan kontroversi di tengah masyarakat, terlepas dari kebenaran utuh dan urgensinya mengenai isu tersebut.

Masalah Ketidakadilan 

Pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN untuk mengatur kembali sistem PPN di Indonesia. Pengaturan tersebut meliputi perluasan objek PPN berupa sembako dan objek pertanian, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Dengan sistem PPN yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini, masih banyak terdapat pengecualian-pengecualian dan fasilitas-fasilitas PPN yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, salah satunya mengenai barang kebutuhan pokok.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan orang banyak dikecualikan dari pengenaan pajak. Pengecualian tersebut awalnya bertujuan untuk meringankan beban rakyat, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Namun, masalah timbul dengan adanya sembako/jasa premium yang dikonsumsi oleh segelintir orang “kaya”. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyaraka. Masyarakat dengan penghasilan tinggi menikmati keuntungan karena mengonsumsi barang/jasa yang sama dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Adil itu tidak harus sama rata. Keadilan dapat dicapai dengan menempatkan sesuatu sesuai kemampuan dan sesuai porsinya. Sembako/jasa premium yang dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk membayar (ability to pay) yang tinggi, harus dikenakan pajak agar tercipta suatu keadilan. 

Keadilan tersebut ingin dicapai oleh pemerintah melalui pengaturan kembali sistem PPN dalam perubahan UU KUP. Oleh sebab itu, pengaturan kembali sistem PPN yang direncanakan pemerintah hanya akan menyasar kepada barang/jasa yang bersifat premium, rakyat berpenghasilan rendah tidak akan terdampak akibat kebijakan ini nantinya.

Berbagi Kemakmuran

Walaupun terdapat berbagai kritik dan pandangan negatif mengenai pemungutan pajak, tidak bisa dipungkiri bahwa peran uang pajak ini sangat penting bagi berjalannya suatu pemerintahan. Apalagi di saat krisis seperti sekarang ini, segala kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sebagian besar didanai dari uang pajak. Uang yang dikumpulkan dari “kantong” masyarakat, oleh pemerintah disalurkan kembali dalam bentuk program-program penanganan kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Di situasi krisis ekonomi semacam ini, hanya dapat diatasi jika kita, masyarakat, dapat saling bekerja sama. Yang sehat membantu yang sakit. Yang kaya membantu yang kurang kaya. Yang sudah kenyang membantu yang kelaparan. Yang sudah cukup membantu yang masih kekurangan. Saling berbagi kemakmuran diantara masyarakat, dengan semangat gotong-royong, untuk bahu-membahu bangkit dari keterpurukan.

Namun, konsep “berbagi kemakmuran” ini diperlukan pihak yang bersedia untuk mengatur dan menjalankannya secara efektif dan efisien. Diperlukan pihak yang secara legal dapat mengumpulkan uang dari masyarakat, berlaku adil sesuai kemampuan masing-masing, dan menyalurkan kembali dalam bentuk program-program nyata. Untuk itu, pemerintah hadir untuk rakyat.

Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai program dan strateginya. Mulai dari mengeluarkan Perpu Covid-19, penerapan PSBB dan PPKM, pembentukan komite penanganan Covid-19, hingga pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat untuk menekan laju kasus Covid-19. Bantuan sosial (bansos) seperti sembako, uang tunai, dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan bantuan untuk usaha mikro juga terus dilaksanakan hingga saat ini.

Upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 memerlukan uang pajak dari masyarakat. Inilah betapa pentingnya uang pajak di sebuah negara, apalagi dalam keadaan krisis sekarang ini. Uang pajak yang dipungut, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyatnya masing-masing. Yang dipungut pajaknya adalah yang memang secara ekonomi layak untuk dipungut pajaknya. Uang ini dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan kepada pihak yang terdampak, untuk sama-sama bangkit dari pandemi ini. Dengan uang pajak, rakyat membantu rakyat.

Pajak Kita, Untuk Kita. Pajak Kuat Indonesia Hebat.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.